Benarkah Penembakan di Pantai Bondi karena Kelonggoran Hukum Kepemilikan Senjata Api di Australia?

Mereka yang telah melakukan kejahatan serius yang terkait dengan pelecehan seksual, kekerasan, narkoba, perampokan, "terorisme", kejahatan terorganisir, senjata ilegal, atau penipuan dilarang memegang izin senjata api.

Baca Juga: 10 Hacker Terbaik dan Terpopuler di Dunia, Nomor 6 Dikenal sebagai The Mentor

2. Penembakan Massal Sangat Jarang Terjadi di Australia

Penembakan massal sangat jarang terjadi di Australia, yang secara umum dianggap sebagai negara yang aman.

Pada Indeks Perdamaian Global, yang diproduksi oleh Institut Ekonomi dan Perdamaian (IEP) yang berbasis di Australia, negara ini berada di peringkat ke-18 dari 163 negara.

Pada tahun-tahun setelah disahkannya Perjanjian Senjata Api Nasional tahun 1996, Australia mengalami beberapa insiden penembakan, yang masing-masing mengakibatkan tidak lebih dari tiga korban jiwa.

Pada Oktober 2002, seorang mahasiswa internasional yang diyakini menderita delusi paranoid menembak dan membunuh dua mahasiswa lain di kampus Universitas Monash di Melbourne, Victoria. Ia melukai lima orang lainnya, termasuk seorang dosen. Setelah kejadian ini, undang-undang tentang senjata api menjadi lebih ketat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah senjata api yang dijual. Tidak jelas mengapa hal ini terjadi, tetapi beberapa laporan mengaitkannya dengan meningkatnya permintaan untuk olahraga berburu.

Namun penembakan massal di Pantai Bondi terjadi hanya dua bulan setelah seorang pria berusia 60 tahun di pinggiran kota Sydney, Croydon Park, menembakkan hingga 50 peluru dari jendelanya ke arah mobil-mobil di jalan yang ramai, melukai satu orang secara kritis, menurut polisi. Empat belas orang lainnya dirawat di tempat kejadian karena syok atau luka ringan, termasuk akibat pecahan kaca dari jendela mobil yang hancur, kata layanan darurat.

Tersangka dalam kasus itu ditangkap setelah polisi menyerbu apartemennya. Namun, polisi mengatakan dia tidak memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir atau organisasi "teror" dan tidak memiliki riwayat penyakit mental. Mereka belum menetapkan motif yang jelas untuk penembakan tersebut.

3. Memperketat Kepemilikan Senjata Api

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada hari Senin bahwa ia akan membahas pengenalan undang-undang pengendalian senjata yang lebih ketat dengan Kabinet Nasional.

Albanese mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah Australia "siap mengambil tindakan apa pun yang diperlukan" dan "termasuk di dalamnya adalah kebutuhan akan undang-undang senjata yang lebih ketat".

Ia menambahkan bahwa ini bisa berarti pembatasan jumlah senjata api yang boleh dimiliki atau digunakan oleh setiap orang, serta peninjauan lisensi yang lebih teratur. Pihak berwenang di Australia saat ini memang melakukan pemeriksaan lisensi senjata api, tetapi di sebagian besar negara bagian dan wilayah, pemeriksaan ini relatif jarang dilakukan kecuali dipicu oleh insiden tertentu atau kekhawatiran yang muncul.

“Lisensi seharusnya tidak berlaku selamanya, dan pemeriksaan, tentu saja, memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan keseimbangan tersebut juga diterapkan,” kata Albanese.

Perdana Menteri New South Wales, Chris Minns, mengatakan dalam konferensi pers pada hari Senin: “Ini memang membutuhkan undang-undang. Ini berarti mengajukan rancangan undang-undang ke Parlemen, sehingga lebih sulit untuk mendapatkan senjata-senjata mengerikan yang tidak memiliki kegunaan praktis di masyarakat kita.”

4. Kegagalan dalam Proses Perizinan Kepemilikan Senjata Api

“Sangat wajar untuk bertanya bagaimana pembantaian lain bisa terjadi di Australia, mengingat kita memiliki undang-undang senjata api yang sangat ketat,” kata Samara McPhedran, peneliti utama di Universitas Griffith di Queensland Tenggara, Australia, kepada Al Jazeera.