Hizbullah dan Houthi Keliru Dimasukkan Daftar Pembekuan Aset, PM Irak Perintahkan Penyelidikan
Jum'at, 05 Desember 2025 - 20:45 WIB
loading...
Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Foto/anadolu
A
A
A
BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Mohammed Shia' al-Sudani memerintahkan penyelidikan segera atas apa yang ia sebut sebagai "kesalahan" yang menyebabkan Hizbullah Lebanon dan Ansarullah Yaman (Houthi) dimasukkan ke dalam daftar organisasi pemerintah Irak yang asetnya akan dibekukan karena dugaan hubungan dengan terorisme.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (4/12/2025), kantor Sudani mengatakan ia telah memerintahkan agar "penyelidikan segera dilakukan, tanggung jawab diidentifikasi, dan mereka yang lalai dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dibuat dalam keputusan Komite Pembekuan Aset Teroris ... yang mencakup teks-teks yang menyampaikan posisi yang tidak akurat."
Pernyataan tersebut menekankan, “Persetujuan Irak atas langkah-langkah pembekuan aset terbatas pada pencantuman entitas dan individu yang terkait dengan organisasi teroris ISIS dan al-Qaeda."
Sebelumnya pada hari yang sama, media Irak dan regional melaporkan Komite telah memerintahkan pembekuan "semua sumber daya bergerak, tidak bergerak, dan ekonomi" milik Hizbullah dan Ansarullah, dengan tuduhan keterlibatan mereka dalam "serangan teroris".
Namun, sesaat sebelum arahan Sudani, Komite mengeluarkan klarifikasi yang menyatakan Keputusan No. 61 Tahun 2025 — yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Irak pada 17 November — berkaitan dengan pembekuan aset entitas dan individu yang terkait dengan kelompok teroris.
Secara implisit merujuk pada Hizbullah dan Ansarullah, Komite menjelaskan kemunculan nama-nama tertentu merupakan akibat dari daftar yang "diterbitkan sebelum direvisi", dan menegaskan Lembaran Negara akan diamandemen untuk menghapus organisasi-organisasi tersebut.
Baca juga: Ganjal Mamdani, Wali Kota New York City Eric Adams Teken Perintah Larangan Boikot Israel
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (4/12/2025), kantor Sudani mengatakan ia telah memerintahkan agar "penyelidikan segera dilakukan, tanggung jawab diidentifikasi, dan mereka yang lalai dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dibuat dalam keputusan Komite Pembekuan Aset Teroris ... yang mencakup teks-teks yang menyampaikan posisi yang tidak akurat."
Pernyataan tersebut menekankan, “Persetujuan Irak atas langkah-langkah pembekuan aset terbatas pada pencantuman entitas dan individu yang terkait dengan organisasi teroris ISIS dan al-Qaeda."
Sebelumnya pada hari yang sama, media Irak dan regional melaporkan Komite telah memerintahkan pembekuan "semua sumber daya bergerak, tidak bergerak, dan ekonomi" milik Hizbullah dan Ansarullah, dengan tuduhan keterlibatan mereka dalam "serangan teroris".
Namun, sesaat sebelum arahan Sudani, Komite mengeluarkan klarifikasi yang menyatakan Keputusan No. 61 Tahun 2025 — yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Irak pada 17 November — berkaitan dengan pembekuan aset entitas dan individu yang terkait dengan kelompok teroris.
Secara implisit merujuk pada Hizbullah dan Ansarullah, Komite menjelaskan kemunculan nama-nama tertentu merupakan akibat dari daftar yang "diterbitkan sebelum direvisi", dan menegaskan Lembaran Negara akan diamandemen untuk menghapus organisasi-organisasi tersebut.
Baca juga: Ganjal Mamdani, Wali Kota New York City Eric Adams Teken Perintah Larangan Boikot Israel
(sya)
Lihat Juga :
