Trump Desak Netanyahu Berhenti Bunuh Anggota Hamas dan Terapkan Fase 2 Kesepakatan Gaza

WASHINGTON - Detail panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diungkapkan oleh televisi Israel. Menurut pejabat AS, Presiden mengangkat beberapa isu yang ingin ia sesuaikan dengan pendekatan Netanyahu.

Isu-isu itu dimulai dengan mengizinkan fase kedua perjanjian yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza. Trump juga meminta klarifikasi terkait para pejuang Hamas di terowongan Rafah.

Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas agar para pejuang ini diserahkan dengan imbalan amnesti dan "jalur aman" ke wilayah yang dikuasai Hamas atau ke negara ketiga.

Pemerintah AS memandang hal ini sebagai kerangka kerja yang memungkinkan untuk melucuti senjata Hamas dan tidak puas dengan kurangnya kerja sama Israel.

Selama panggilan telepon tersebut, Trump bertanya kepada Netanyahu, "Mengapa mereka dibunuh alih-alih diizinkan menyerah," menurut pejabat AS.

Netanyahu dilaporkan menjawab mereka "bersenjata dan berbahaya", sehingga mereka disingkirkan.

Presiden AS mengatakan kepada Netanyahu bahwa ia yakin masalah pemberian amnesti kepadanya dari tuduhan korupsi akan terselesaikan, meskipun ia tidak berkomitmen mengambil tindakan lebih lanjut.

Sementara itu, Mesir mendesak implementasi segera fase 2 gencatan senjata Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aty, sangat menentang pembicaraan tentang pembagian Jalur Gaza dan menyerukan tindakan segera untuk mengimplementasikan fase kedua perjanjian gencatan senjata.

Ia mengatakan, “Kami memiliki keyakinan penuh bahwa Presiden Trump dan pihak AS akan berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana yang telah mereka susun. Rencana ini dirancang untuk implementasi praktis, dan kami berupaya memperkuat hal ini melalui komunikasi berkelanjutan dengan pihak AS.”

Abdel Aaty menekankan upaya difokuskan untuk segera melaksanakan fase kedua gencatan senjata, yang ia gambarkan sebagai hal yang penting.

Ia memperingatkan faktor apa pun yang dapat menghambat atau memperlambat implementasi rencana tersebut.

Merujuk pada diskusi tentang pengerahan pasukan internasional di Gaza, ia mengatakan isu-isu utama berkaitan dengan pendefinisian kewenangannya secara jelas, "Pasukan internasional harus dikerahkan di Gaza sesegera mungkin untuk memantau kepatuhan para pihak terhadap perjanjian gencatan senjata."

Menteri tersebut juga mengatakan Mesir sedang berupaya membentuk komite administratif sipil di Gaza untuk menyediakan layanan dasar bagi penduduk setempat.

Ia menambahkan kewenangan tersebut nantinya harus dialihkan kepada Otoritas Palestina, dengan polisi Palestina menjadi "satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas keamanan."

Baca juga: Ganjal Mamdani, Wali Kota New York City Eric Adams Teken Perintah Larangan Boikot Israel