China Diduga Tekan Universitas Inggris agar Hentikan Riset soal Xinjiang

JAKARTA - Penyelidikan atas dugaan bahwa Sheffield Hallam University mendapat tekanan berkelanjutan dari China untuk menghentikan riset hak asasi manusia (HAM) telah diserahkan ke polisi kontra-terorisme Inggris.

Kantor berita BBC dan surat kabar The Guardian melaporkan bahwa sejumlah dokumen menunjukkan China telah melakukan kampanye intimidasi dan gangguan selama dua tahun, termasuk desakan agar universitas menghentikan riset sensitif oleh salah satu profesornya terkait dugaan kerja paksa di wilayah Xinjiang, China.

Juru bicara Kepolisian South Yorkshire menyatakan bahwa kasus tersebut dirujuk ke unit kontra-terorisme karena “tuduhan ini termasuk dalam Pasal 3 Undang-Undang Keamanan Nasional (National Security Act).”

Baca Juga: Kunjungan Xi Jinping ke Xinjiang Tuai Sorotan, Apa yang Terjadi?

Pasal tersebut mengatur tentang “bantuan terhadap dinas intelijen asing.”

Pelanggaran dianggap terjadi jika seseorang berperilaku dengan maksud untuk membantu secara material dinas intelijen asing dalam menjalankan aktivitas terkait Inggris, atau dalam bentuk tindakan yang dapat membantu dinas tersebut.

Riset soal Kerja Paksa

Dokumen internal dari Sheffield Hallam University yang diperoleh melalui permintaan akses data pribadi (Subject Access Request) oleh Profesor Laura Murphy menunjukkan bahwa staf universitas di China telah diancam oleh individu yang diidentifikasi sebagai anggota National Security Service China, yang menuntut agar riset Profesor Murphy di Sheffield dihentikan.

Dokumen itu menyebutkan bahwa keputusan universitas untuk tidak mempublikasikan tahap akhir riset tentang kerja paksa di China telah disampaikan kepada pihak yang mengaku dari dinas keamanan tersebut.

“Segera setelah itu, hubungan membaik dan ancaman terhadap kesejahteraan staf tampak berkurang,” bunyi dokumen itu yang dikutip BBC, Minggu (9/11/2025).

China sendiri tidak diketahui memiliki lembaga bernama National Security Service, sehingga identitas individu yang terlibat masih belum jelas.

Beberapa bulan kemudian, pada awal tahun ini, Profesor Murphy diberitahu oleh universitas bahwa dia tidak dapat melanjutkan risetnya tentang China. Dia kemudian menggugat universitas atas pelanggaran terhadap kebebasan akademiknya. Setelah gugatan itu, universitas membalikkan keputusannya.

Permohonan Maaf

Dalam pernyataannya, Sheffield Hallam University telah menyampaikan permintaan maaf kepada Profesor Murphy.

“Keputusan universitas untuk menghentikan riset Profesor Laura Murphy diambil berdasarkan pemahaman kami terhadap situasi kompleks pada saat itu, termasuk ketidakmampuan memperoleh asuransi tanggung gugat profesional yang diperlukan,” ujar juru bicara universitas.

Asuransi bagi staf ilmu sosial universitas sempat ditangguhkan oleh perusahaan asuransi setelah perusahaan China mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Sheffield Hallam atas laporan yang disusun Profesor Murphy. Gugatan tersebut masih berlangsung.

“Setelah dilakukan peninjauan, kami telah menyetujui riset terbaru Profesor Murphy dan berkomitmen mendukungnya untuk melaksanakan serta mempublikasikan penelitian penting ini,” imbuh juru bicara Sheffield Hallam University.

“Keputusan tersebut tidak didasarkan pada kepentingan komersial di China. China juga bukan pasar mahasiswa internasional yang signifikan bagi universitas kami. Kami telah meminta maaf kepada Profesor Murphy dan menegaskan komitmen kami terhadap kebebasan akademik serta kebebasan berpendapat sesuai hukum,” pungkasnya.