Pejabat Mesir: Rencana Trump Pisahkan Pemerintahan Gaza dari Pasukan Stabilitas Internasional
Kamis, 06 November 2025 - 21:15 WIB
loading...
Pejuang Hamas di Jalur Gaza. Foto/anadolu
A
A
A
KAIRO - Kepala Dinas Informasi Negara Mesir, Diaa Rashwan, mengatakan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Jalur Gaza memisahkan pemerintah Gaza dari pasukan stabilitas internasional. Dia menambahkan rakyat Palestina tidak akan menerima pasukan keamanan asing untuk mengelola Gaza.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Rashwan menjelaskan pasukan stabilitas yang diusulkan di Gaza akan menjadi unit militer yang bertanggung jawab untuk memisahkan Israel dan Gaza selama penarikan pasukan Israel dan untuk mengamankan wilayah di sekitar Jalur Gaza dari dalam Gaza.
Ia mengklarifikasi pasukan tersebut akan disebut "pasukan stabilitas", bukan "pasukan administrasi Gaza".
Ketentuan lain dalam rencana tersebut, tambahnya, mencakup dewan perdamaian yang mengawasi satu komite yang akan mengelola Jalur Gaza.
Rashwan menekankan, "Mencampuradukkan kedua peran ini – misi militer dan administrasi Gaza – adalah menyesatkan."
Ia mencatat kebocoran yang menunjukkan pasukan tersebut akan mengambil tanggung jawab seperti mengelola keamanan Gaza atau melucuti senjata kelompok bersenjata, sebagaimana disebutkan dalam rancangan resolusi AS yang saat ini sedang dibahas di Dewan Keamanan PBB, tidak dimaksudkan untuk disetujui, melainkan untuk mendorong diskusi.
Ia menunjukkan Israel menetapkan persyaratan seolah-olah telah memenangkan perang di Gaza, sementara pemerintahan Trump tidak berniat menerima semua tuntutan ini.
Ia menambahkan, menugaskan pasukan militer internasional untuk melucuti senjata Hamas akan menciptakan dilema serius dan kemungkinan besar akan memicu konfrontasi.
Rashwan menekankan tidak ada negara yang akan setuju untuk mengambil tugas seperti itu, karena dapat mengakibatkan bentrokan bersenjata.
Ia menyatakan polisi Palestina yang terlatih harus mengelola urusan internal Gaza, dan pendekatan yang paling tepat adalah membentuk komite independen untuk menangani tata kelola sehari-hari di Jalur Gaza.
Ia menyimpulkan, “Palestina, baik yang menjadi bagian dari Otoritas Palestina maupun kelompok perlawanan, tidak akan pernah menerima pemerintahan keamanan asing di Gaza, karena ini akan dianggap sebagai pendudukan, alih-alih perwalian."
Baca juga: Trump Ajukan Cara Damai Israel Lucuti Senjata Hamas di Gaza
Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Rashwan menjelaskan pasukan stabilitas yang diusulkan di Gaza akan menjadi unit militer yang bertanggung jawab untuk memisahkan Israel dan Gaza selama penarikan pasukan Israel dan untuk mengamankan wilayah di sekitar Jalur Gaza dari dalam Gaza.
Ia mengklarifikasi pasukan tersebut akan disebut "pasukan stabilitas", bukan "pasukan administrasi Gaza".
Ketentuan lain dalam rencana tersebut, tambahnya, mencakup dewan perdamaian yang mengawasi satu komite yang akan mengelola Jalur Gaza.
Rashwan menekankan, "Mencampuradukkan kedua peran ini – misi militer dan administrasi Gaza – adalah menyesatkan."
Ia mencatat kebocoran yang menunjukkan pasukan tersebut akan mengambil tanggung jawab seperti mengelola keamanan Gaza atau melucuti senjata kelompok bersenjata, sebagaimana disebutkan dalam rancangan resolusi AS yang saat ini sedang dibahas di Dewan Keamanan PBB, tidak dimaksudkan untuk disetujui, melainkan untuk mendorong diskusi.
Ia menunjukkan Israel menetapkan persyaratan seolah-olah telah memenangkan perang di Gaza, sementara pemerintahan Trump tidak berniat menerima semua tuntutan ini.
Ia menambahkan, menugaskan pasukan militer internasional untuk melucuti senjata Hamas akan menciptakan dilema serius dan kemungkinan besar akan memicu konfrontasi.
Rashwan menekankan tidak ada negara yang akan setuju untuk mengambil tugas seperti itu, karena dapat mengakibatkan bentrokan bersenjata.
Ia menyatakan polisi Palestina yang terlatih harus mengelola urusan internal Gaza, dan pendekatan yang paling tepat adalah membentuk komite independen untuk menangani tata kelola sehari-hari di Jalur Gaza.
Ia menyimpulkan, “Palestina, baik yang menjadi bagian dari Otoritas Palestina maupun kelompok perlawanan, tidak akan pernah menerima pemerintahan keamanan asing di Gaza, karena ini akan dianggap sebagai pendudukan, alih-alih perwalian."
Baca juga: Trump Ajukan Cara Damai Israel Lucuti Senjata Hamas di Gaza
(sya)
Lihat Juga :
