Arab Saudi Ingin Bantu Lucuti Senjata Hamas dan Danai Otoritas Palestina

RIYADH - Arab Saudi berencana mengambil peran utama di Gaza pascaperang dengan membantu melucuti senjata dan meminggirkan Hamas serta memberikan dukungan finansial dan logistik kepada Otoritas Palestina (PA). Langkah itu terungkap dalam laporan internal Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dilihat Middle East Eye.

Kerajaan tersebut bermaksud "mendukung pengerahan misi penjaga perdamaian internasional di Gaza", menurut laporan tersebut.

Arab Saudi telah diusulkan sebagai negara yang dapat berkontribusi pada pasukan semacam itu, bersama negara-negara Arab dan mayoritas Muslim lainnya.

Dokumen tersebut menyatakan hal ini "bertujuan menyajikan visi kerajaan dalam meningkatkan stabilitas di Jalur Gaza dan wilayah Palestina."

Hal ini akan dilakukan, menurut laporan tersebut, "dengan meminggirkan peran Hamas dalam pemerintahan" dan mereformasi PA "dengan cara yang melayani aspirasi rakyat Palestina untuk negara merdeka dan berdaulat di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."

Arab Saudi menyatakan Hamas memiliki "dampak yang menghambat upaya perdamaian dan memperdalam perpecahan" sehingga harus dikesampingkan.

Hal ini dapat dilakukan, menurut dokumen tersebut, melalui pelucutan senjata "progresif" "melalui perjanjian internasional dan regional yang menjamin netralitas."

Menyerahkan pemerintahan secara bertahap kepada Otoritas Palestina juga akan membantu mengurangi peran Hamas di Gaza, menurut laporan tersebut, yang menyarankan "menghubungkan upaya-upaya ini dengan solusi dua negara."

Dokumen tersebut menyatakan hal ini akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Mesir, Yordania, dan Otoritas Palestina, mengutip instruksi dari Manal binti Hassan Radwan, pejabat Kementerian Luar Negeri yang semakin berpengaruh.

Otoritas Palestina tidak memiliki kehadiran di Gaza sejak 2007, ketika ketegangan atas kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif memicu bentrokan antara gerakan tersebut dan Fatah, partai yang mendominasi Otoritas Palestina.

Menurut dokumen tersebut, Arab Saudi mengupayakan reformasi kelembagaan Otoritas Palestina untuk memerangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan representasi yang lebih baik dari semua faksi Palestina.

“Mereformasi Otoritas merupakan pilar fundamental untuk mencapai persatuan nasional dan memastikan pemerintahan yang efektif dan transparan,” ungkap laporan tersebut.

Dokumen tersebut menyatakan Arab Saudi akan memberikan dukungan finansial dan teknis untuk membantu Otoritas Palestina menyediakan layanan-layanan penting bagi rakyat Palestina.

Namun, tidak disebutkan berapa banyak dana yang akan disumbangkannya.

Laporan tersebut juga menyerukan dialog nasional Palestina “untuk mengintegrasikan faksi-faksi di bawah naungan Otoritas Palestina, sehingga meningkatkan kohesi nasional.”

Disebutkan, kerajaan akan menyelenggarakan “lokakarya dan konferensi regional” untuk mendukung dialog tersebut.

Tidak disebutkan apakah Hamas akan diikutsertakan. Israel sama sekali tidak disebutkan di seluruh dokumen.

Dorongan Diplomatik

Laporan tersebut tertanggal 29 September, sehari setelah Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan tindakan internasional segera untuk menghentikan genosida Israel di Gaza.

Selama musim panas, Arab Saudi dan Prancis mendorong penyelesaian di Gaza yang akan mengakhiri genosida, yang telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina, menempatkan pasukan keamanan internasional di wilayah kantong tersebut, dan membangun dialog Israel-Palestina.

Meskipun pada akhirnya Presiden AS Donald Trump memaksakan kesepakatan gencatan senjatanya sendiri pada awal Oktober, dengan bantuan beberapa negara Timur Tengah, banyak elemen dari proposal Saudi-Prancis tampaknya telah dimasukkan.

Perjanjian gencatan senjata, yang ditegaskan Trump akan mengakhiri perang di Gaza, diwarnai pertukaran tahanan dan penarikan sebagian pasukan Israel.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Hamas diharapkan melucuti senjata, yang menurut para pejabat gerakan tersebut hanya akan terjadi ketika pendudukan Israel berakhir dan berdirinya negara Palestina yang merdeka.

Trump bertemu dengan para pemimpin beberapa negara Arab dan mayoritas Muslim di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September untuk membahas negosiasi gencatan senjata.

Menurut sumber keamanan senior Mesir, Trump meminta semua negara yang hadir - Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir - untuk menyumbangkan pasukan bagi pasukan penjaga perdamaian internasional.

Setelah gencatan senjata dimulai, Trump mengumpulkan para pemimpin dunia di Sharm el-Sheikh, Mesir, untuk pertemuan puncak yang membahas masa depan Gaza.

Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, dan Presiden UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, tampak absen.

Sumber-sumber Mesir, Saudi, dan Emirat mengatakan kepada MEE bahwa ketidakhadiran mereka mencerminkan rasa kesal karena mereka tidak memainkan peran penting dalam perjanjian tersebut sebagaimana yang mereka inginkan.

Sebagai negara terkaya di kawasan itu, Arab Saudi dan UEA diperkirakan akan menanggung sebagian besar bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

Baca juga: Bertemu Netanyahu, Wapres AS Vance Sampaikan Pesan Tegas Trump untuk PM Israel