Profil Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan yang Temui Prabowo di Jakarta

Setelah pemilihan demokratis pertama pada tahun 1994, ia menjadi Anggota Majelis Nasional dan kemudian Ketua Majelis Konstitusi yang menyusun Konstitusi Afrika Selatan modern.

Untuk sumbangsihnya, Ramaphosa dianugerahi penghargaan National Order of the Baobab in Silver pada tahun 2009.

Peran ini menunjukkan Ramaphosa tidak hanya tokoh politik tetapi juga mediator dan jembatan dalam momen penting sejarah negaranya.

Kemampuan negosiasi dan visinya untuk rekonsiliasi nasional menjadi ciri khasnya. Dari sini pula ia mulai dikenal secara internasional sebagai figur yang mampu membawa perubahan struktural melalui dialog daripada konfrontasi.

4. Karier Bisnis dan Kekayaan Pribadi

Setelah periode transisi politik, Ramaphosa beralih ke dunia bisnis. Ia memimpin Shanduka Group, sebuah perusahaan investasi yang bergerak di sektor-pertambangan, properti, keuangan, dan food‐franchise, yang berdiri pada awal 2000-an.

Berbagai jabatan di korporasi besar dan investasi yang menguntungkan menjadikan Ramaphosa sosok yang sangat kaya secara pribadi, dengan estimasi kekayaan ratusan juta dolar.

Kombinasi antara karier politik dan bisnis ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ia memiliki pengalaman manajemen dan jaringan bisnis yang luas. Di sisi lain, ia juga dikritik oleh sebagian pengamat yang melihat potensi konflik kepentingan antara bisnis pribadinya dan tanggung jawab publiknya.

5. Jabatan Presiden dan Kepemimpinan Nasional

Ramaphosa diangkat sebagai Presiden Republik Afrika Selatan pada 15 Februari 2018, menyusul pengunduran diri Jacob Zuma.

Sejak itu, ia memimpin dalam periode yang sarat tantangan: ekonomi yang melambat, pengangguran tinggi, infrastruktur yang menua, dan keharusan rekonsiliasi nasional yang belum selesai.

Pada pemilihan umum berikutnya, meskipun partai ANC tetap memperoleh suara terbanyak, Ramaphosa dituntut untuk membentuk koalisi karena partai tidak lagi mendapatkan mayoritas mutlak.

Kepemimpinannya juga ditandai dengan pertama kali kabinet Afrika Selatan beranggotakan proporsi perempuan yang signifikan, dan fokus pada reformasi struktural termasuk inisiatif pengembangan nasional jangka panjang melalui National Planning Commission yang pernah ia pimpin.

Dengan demikian, Ramaphosa menampilkan dirinya bukan hanya sebagai penerus era apartheid tetapi juga sebagai pemimpin transisi menuju ekonomi dan masyarakat yang lebih modern.

6. Visi Kebijakan dan Prioritas Pemerintahan

Dalam hal kebijakan, Ramaphosa menetapkan beberapa prioritas utama. Ia menekankan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi warga kulit hitam sebagai warisan dari apartheid.

Ia juga meluncurkan “National Development Plan” yang menargetkan pertumbuhan inklusif dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.

Di bidang diplomasi dan internasional, Ramaphosa dikenal sebagai advokat multilateralisme, perdamaian, dan integrasi Afrika — misalnya dengan menjabat sebagai Ketua Uni Afrika pada 2020 dan aktif dalam isu-global seperti perubahan iklim dan perdamaian.

Namun demikian, kebijakan-kebijakan ini menghadapi realitas keras: tingkat pengangguran tetap sangat tinggi, sistem listrik nasional terganggu oleh pemadaman bergilir, dan utang publik terus meningkat. Ramaphosa dalam beberapa kesempatan mendeklarasikan “state of disaster” untuk mengatasi krisis listrik dan infrastruktur.

7. Tantangan, Kontroversi dan Kritik

Meskipun reputasinya sebagai reformis, Ramaphosa tidak lepas dari kontroversi. Kasus yang paling menonjol adalah skandal yang dikenal sebagai “Phala Phala” — terkait pencurian uang asing di peternakan pribadinya pada 2020, yang kemudian memicu investigasi serius terhadap dirinya.

Meskipun jaksa memutuskan untuk tidak menuntutnya, reputasi anti-korupsinya menjadi goyah.