Pemerintah Palestina Luncurkan Rencana Rekonstruksi Gaza 5 Tahun Senilai Rp1.111 Triliun

GAZA - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Mustafa mengatakan pemerintahnya, bekerja sama dengan para ahli Arab dan internasional, telah mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi tiga tahap untuk Gaza, yang diperkirakan menelan biaya USD67 miliar (Rp1.111 triliun) dan berlangsung selama lima tahun.

Berbicara dalam konferensi pers di Ramallah menjelang pertemuan khusus mengenai rencana pemulihan tersebut, Mustafa mengatakan inisiatif tersebut bertujuan membangun kembali Jalur Gaza yang dilanda perang setelah hampir dua tahun serangan Israel yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan kerusakan besar di seluruh wilayah tersebut.

Para diplomat dan perwakilan lembaga internasional menghadiri acara tersebut.

Mustafa menguraikan bahwa tahap pertama, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur yang mendesak, akan berlangsung selama enam bulan dengan biaya USD3,5 miliar.

Tahap kedua, yang berlangsung selama tiga tahun, akan membutuhkan USD30 miliar, sementara tahap terakhir akan berfokus pada penyelesaian rekonstruksi dan pemulihan jangka panjang.

Ia mengatakan pembicaraan dengan mitra internasional sedang berlangsung untuk mengamankan sumber daya bagi pelaksanaan rencana tersebut, seraya menambahkan konferensi rekonstruksi besar akan diadakan di Mesir satu bulan setelah berakhirnya perang.

Perdana Menteri menekankan Israel harus memenuhi kewajibannya dengan menarik diri dari Gaza, membuka perlintasan perbatasan, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi.

Tata Kelola Gaza

Menolak persyaratan eksternal terkait tata kelola di Gaza, Mustafa mengatakan, "Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun" atas tata kelola Gaza.

Ia menekankan Otoritas Palestina (PA) telah memerintah Tepi Barat di bawah pendudukan Israel dan bermaksud memperluas kewenangannya atas Gaza setelah kondisi memungkinkan.

"Tidak akan ada perselisihan internal Palestina mengenai masalah ini," ujar Mustafa.

Namun, Israel menentang peran apa pun bagi Otoritas Palestina atau Hamas dalam memerintah Gaza setelah perang.

Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa PA memandang Gaza sebagai bagian dari negara Palestina dan bekerja "siang dan malam" untuk memulihkan tata kelola atas wilayah tersebut.

Negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari, dengan Hamas menuntut diakhirinya perang sepenuhnya, penarikan penuh Israel, dan retensi persenjataannya.

Perjanjian gencatan senjata Gaza dicapai antara Israel dan Hamas pekan lalu, berdasarkan rencana yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

Tahap pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina di daerah kantong tersebut, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan membuatnya sebagian besar tidak layak huni.

Baca juga: Tentara Israel Ungkap Hamas Memberinya Taurat dan Alat Ibadah selama Penahanannya