Presiden Petro Marah usai AS Mengebom Kapal Kolombia: Skenario Perang Telah Terbuka!
Kamis, 09 Oktober 2025 - 10:50 WIB
loading...
A
A
A
"Senator Adam Schiff benar. Sekarang saya sedang dalam pertemuan dengan pemerintah-pemerintah Eropa dan saya akan mengatakan hal yang sama. Skenario perang baru telah terbuka: Karibia," tulis Petro di X, seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (9/10/2025).
"Indikasi menunjukkan bahwa kapal terakhir yang dibom adalah milik Kolombia dengan warga negara Kolombia di dalamnya. Saya harap keluarga mereka maju dan melaporkannya. Tidak ada perang melawan penyelundupan; yang ada adalah perang demi minyak dan itu harus dihentikan oleh dunia. Agresi ini ditujukan terhadap seluruh Amerika Latin dan Karibia," paparnya.
Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan akan mencabut visa Petro, dengan mengatakan bahwa dia mendesak tentara AS untuk melanggar perintah dan menghasut kekerasan saat berada di New York City.
Ketika dihubungi untuk memberikan komentar terkait pernyataan Petro, Pentagon merujuk Newsweek ke Gedung Putih.
Schiff, dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: “Kongres sendirilah yang memegang wewenang untuk menyatakan perang. Dan meskipun kami memiliki kepentingan yang sama dengan cabang eksekutif untuk mencegah dan menghalangi narkoba mencapai pantai kami, meledakkan kapal tanpa pembenaran hukum berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam perang lain dan memprovokasi permusuhan yang tidak dapat dibenarkan terhadap warga negara kami sendiri. Kongres harus diberi pengarahan lengkap tentang operasi ini dan jika pemerintah yakin ada alasan untuk mengajukan otorisasi perang—mereka harus melakukannya. Namun, penggunaan militer kami yang tidak sah dan ilegal ini harus dihentikan.”
Senator Partai Demokrat Tim Kaine, juga dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: "Presiden Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk melancarkan serangan atau menggunakan kekuatan militer di Karibia atau di tempat lain di Belahan Bumi Barat. Pemerintah telah menolak memberikan informasi dasar kepada Kongres tentang berbagai serangan yang telah dilakukannya, termasuk siapa yang tewas, mengapa perlu membahayakan nyawa anggota militer, dan mengapa operasi interdiksi standar tidak dilakukan."
"Indikasi menunjukkan bahwa kapal terakhir yang dibom adalah milik Kolombia dengan warga negara Kolombia di dalamnya. Saya harap keluarga mereka maju dan melaporkannya. Tidak ada perang melawan penyelundupan; yang ada adalah perang demi minyak dan itu harus dihentikan oleh dunia. Agresi ini ditujukan terhadap seluruh Amerika Latin dan Karibia," paparnya.
Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan akan mencabut visa Petro, dengan mengatakan bahwa dia mendesak tentara AS untuk melanggar perintah dan menghasut kekerasan saat berada di New York City.
Ketika dihubungi untuk memberikan komentar terkait pernyataan Petro, Pentagon merujuk Newsweek ke Gedung Putih.
Schiff, dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: “Kongres sendirilah yang memegang wewenang untuk menyatakan perang. Dan meskipun kami memiliki kepentingan yang sama dengan cabang eksekutif untuk mencegah dan menghalangi narkoba mencapai pantai kami, meledakkan kapal tanpa pembenaran hukum berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam perang lain dan memprovokasi permusuhan yang tidak dapat dibenarkan terhadap warga negara kami sendiri. Kongres harus diberi pengarahan lengkap tentang operasi ini dan jika pemerintah yakin ada alasan untuk mengajukan otorisasi perang—mereka harus melakukannya. Namun, penggunaan militer kami yang tidak sah dan ilegal ini harus dihentikan.”
Senator Partai Demokrat Tim Kaine, juga dalam sebuah pernyataan bulan lalu, mengatakan: "Presiden Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk melancarkan serangan atau menggunakan kekuatan militer di Karibia atau di tempat lain di Belahan Bumi Barat. Pemerintah telah menolak memberikan informasi dasar kepada Kongres tentang berbagai serangan yang telah dilakukannya, termasuk siapa yang tewas, mengapa perlu membahayakan nyawa anggota militer, dan mengapa operasi interdiksi standar tidak dilakukan."
Lihat Juga :
