Pemerintah AS Tutup setelah Senat Gagal Loloskan RUU Anggaran
Rabu, 01 Oktober 2025 - 11:39 WIB
loading...
A
A
A
Richard Painter, kepala pengacara etika Gedung Putih di era mantan Presiden George W. Bush, menyebut ancaman tersebut "tipikal taktik keras Presiden Trump".
"Dia mengancam pegawai federal dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika terjadi penutupan pemerintah," ujar Painter kepada Al Jazeera.
Dia menjelaskan, "Beberapa ancamannya mungkin bisa dia lakukan, tetapi sebagian besar tidak diizinkan oleh Kongres, termasuk memecat pegawai federal dengan perlindungan pekerjaan pegawai negeri sipil."
Penutupan pemerintah hari Rabu terjadi setelah berminggu-minggu pertikaian antara Partai Demokrat dan Republik tentang cara menjaga pemerintah tetap beroperasi.
Partai Demokrat awal bulan ini menolak rancangan undang-undang anggaran sementara yang dirancang Partai Republik untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi selama sembilan minggu ke depan, dengan alasan undang-undang tersebut harus mencakup ketentuan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, termasuk dengan membatalkan pemotongan Medicaid yang termasuk dalam Undang-Undang Satu RUU Besar dan Indah Trump.
Partai Republik berpendapat isu-isu seperti layanan kesehatan harus dibahas secara terpisah dalam negosiasi bipartisan di kemudian hari.
Dalam upaya di menit-menit terakhir untuk mencegah penutupan pemerintah pada hari Selasa, Senat Republik gagal meloloskan RUU sementara yang akan memperpanjang pendanaan hingga 21 November dengan perolehan suara 55 banding 45.
Dua senator Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania dan Catherine Cortez Masto dari Nevada, serta Angus King, seorang independen dari Maine, memberikan suara bersama Partai Republik untuk memajukan RUU tersebut, yang membutuhkan 60 suara untuk disahkan.
Partai Republik, pada gilirannya, menolak RUU Demokrat yang akan memperpanjang pendanaan hingga akhir Oktober dan meningkatkan anggaran untuk layanan kesehatan lebih dari USD1 triliun.
"Dia mengancam pegawai federal dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika terjadi penutupan pemerintah," ujar Painter kepada Al Jazeera.
Dia menjelaskan, "Beberapa ancamannya mungkin bisa dia lakukan, tetapi sebagian besar tidak diizinkan oleh Kongres, termasuk memecat pegawai federal dengan perlindungan pekerjaan pegawai negeri sipil."
Penutupan pemerintah hari Rabu terjadi setelah berminggu-minggu pertikaian antara Partai Demokrat dan Republik tentang cara menjaga pemerintah tetap beroperasi.
Partai Demokrat awal bulan ini menolak rancangan undang-undang anggaran sementara yang dirancang Partai Republik untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi selama sembilan minggu ke depan, dengan alasan undang-undang tersebut harus mencakup ketentuan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, termasuk dengan membatalkan pemotongan Medicaid yang termasuk dalam Undang-Undang Satu RUU Besar dan Indah Trump.
Partai Republik berpendapat isu-isu seperti layanan kesehatan harus dibahas secara terpisah dalam negosiasi bipartisan di kemudian hari.
Dalam upaya di menit-menit terakhir untuk mencegah penutupan pemerintah pada hari Selasa, Senat Republik gagal meloloskan RUU sementara yang akan memperpanjang pendanaan hingga 21 November dengan perolehan suara 55 banding 45.
Dua senator Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania dan Catherine Cortez Masto dari Nevada, serta Angus King, seorang independen dari Maine, memberikan suara bersama Partai Republik untuk memajukan RUU tersebut, yang membutuhkan 60 suara untuk disahkan.
Partai Republik, pada gilirannya, menolak RUU Demokrat yang akan memperpanjang pendanaan hingga akhir Oktober dan meningkatkan anggaran untuk layanan kesehatan lebih dari USD1 triliun.
Lihat Juga :
