4 Fakta Presiden Kolombia Gustavo Petro yang Berani Melawan Trump
Minggu, 28 September 2025 - 21:55 WIB
loading...
Gustavo Petro dikenal sebagai pemimpin yang anti-AS. Foto/X
A
A
A
BOGOTA - Presiden Kolombia , Gustavo Petro, telah menolak keputusan AS untuk mencabut visanya dan menuduh Washington melanggar hukum internasional atas kritiknya terhadap perang Israel di Gaza. Dia menjadi pemimpin yang berani melawan dominasi AS.
"Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa ... karena saya bukan hanya warga negara Kolombia tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya sebagai orang bebas di dunia," kata Petro di media sosial pada hari Sabtu.
"Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional," tambahnya dalam sebuah unggahan di X.
Penyelidikan PBB menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida, tetapi Israel telah berulang kali membantah tuduhan genosida dan mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri.
Departemen Luar Negeri AS mengunggah di X bahwa mereka akan mencabut visa Petro "karena tindakannya yang sembrono dan menghasut".
Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan bahwa penggunaan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB, yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara-negara anggota di acara-acara PBB.
“PBB harus menemukan negara tuan rumah yang sepenuhnya netral … yang akan memungkinkan organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan otorisasi memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut,” kata kementerian tersebut.
Petro bukanlah presiden Kolombia pertama yang visa AS-nya dicabut. Pada tahun 1996, visa presiden saat itu, Ernesto Samper, dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan bahwa kartel narkoba Cali telah mendanai kampanye kepresidenannya.
Baca Juga: NATO Tak Berkutik, Drone Tak Dikenal Ganggu Pangkalan Militer Denmark
Pada bulan Juli, kedua negara menarik duta besar mereka setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, sebuah klaim yang disebut Washington tidak berdasar.
Petro memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2024 dan melarang ekspor batu bara Kolombia ke negara tersebut.
Melansir Al Jazeera, mantan anggota kelompok bersenjata M-19 tersebut mengambil sumpah jabatannya di Plaza Bolivar, Bogota, berjanji untuk menyatukan negara yang terpolarisasi dalam memerangi ketimpangan dan perubahan iklim, serta mencapai perdamaian dengan kelompok pemberontak dan geng kriminal.
“Saya tidak menginginkan dua negara, sama seperti saya tidak menginginkan dua masyarakat. Saya menginginkan Kolombia yang kuat, adil, dan bersatu,” ujar Petro yang emosional dalam pidato pelantikannya. “Tantangan dan ujian yang kita hadapi sebagai bangsa menuntut periode persatuan dan konsensus dasar.”
Petro, mantan senator berusia 62 tahun, telah berjanji untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian yang gagal dengan pemberontak Tentara Pembebasan Nasional (ELN) dan menerapkan kesepakatan damai 2016 kepada mantan anggota pejuang FARC yang menolaknya.
Menteri luar negerinya mengatakan pemerintah akan berdialog dengan geng-geng dan berpotensi memberikan keringanan hukuman kepada para anggotanya dengan imbalan informasi tentang perdagangan narkoba.
Kelompok bersenjata harus menerima kesepakatan itu, kata Petro.
“Kami menyerukan kepada semua orang yang bersenjata untuk meninggalkan senjata mereka dalam kabut masa lalu. Untuk menerima manfaat hukum sebagai imbalan atas perdamaian, sebagai imbalan atas tidak terulangnya kekerasan secara definitif,” ujar Petro kepada kerumunan yang bersorak-sorai di bawah terik matahari Andes.
Ia juga menyerukan strategi internasional baru untuk memerangi perdagangan narkoba, dengan mengatakan bahwa perang melawan narkoba yang dipimpin Amerika Serikat telah gagal.
“Sudah saatnya untuk sebuah konvensi internasional baru yang menerima bahwa perang melawan narkoba telah gagal, telah menewaskan satu juta orang Amerika Latin selama 40 tahun, dan telah menewaskan 70.000 orang Amerika Utara akibat overdosis setiap tahun. Perang melawan narkoba memperkuat mafia dan melemahkan negara,” ujarnya.
Dalam kampanyenya, Petro mengatakan Kolombia akan berhenti memberikan izin baru untuk eksplorasi minyak dan akan melarang proyek fracking, meskipun industri minyak menyumbang hampir 50 persen dari ekspor legal negara tersebut. Ia berencana membiayai belanja sosial dengan reformasi pajak sebesar USD10 miliar per tahun yang akan meningkatkan pajak bagi orang kaya dan menghapuskan keringanan pajak perusahaan.
Petro juga mengatakan bahwa prioritas utama adalah memerangi kelaparan di negara berpenduduk 50 juta jiwa ini, di mana hampir separuh penduduknya hidup dalam kemiskinan. Ia juga telah menjanjikan pendidikan universitas negeri gratis dan perubahan layanan kesehatan, serta membangun koalisi kongres yang luas yang terdiri dari partai-partai sayap kiri dan tengah untuk meloloskan platformnya.
Presiden baru ini memulai dari "posisi yang patut ditiru, dengan mayoritas besar di Kongres dan, dalam hal dukungan publik, dengan dukungan yang belum pernah dimiliki pemerintah mana pun dalam beberapa tahun terakhir," ujar analis Jorge Restrepo dari Resource Center for Conflict Analysis, kepada kantor berita AFP.
Namun, yang lain mengatakan Petro harus memprioritaskan tujuan kebijakannya.
“Dia punya agenda yang sangat ambisius," kata Yan Basset, ilmuwan politik di Universitas Rosario Bogota. “Namun, ia harus menentukan prioritas. Risiko yang dihadapi Petro adalah ia mengupayakan terlalu banyak reformasi sekaligus dan tidak mendapatkan apa-apa” melalui kongres Kolombia.
"Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan visa ... karena saya bukan hanya warga negara Kolombia tetapi juga warga negara Eropa, dan saya benar-benar menganggap diri saya sebagai orang bebas di dunia," kata Petro di media sosial pada hari Sabtu.
"Mencabut visa karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional," tambahnya dalam sebuah unggahan di X.
Penyelidikan PBB menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida, tetapi Israel telah berulang kali membantah tuduhan genosida dan mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri.
4 Fakta Presiden Kolombia Gustavo Petro yang Berani Melawan Trump
1. Berani Ikut Demo di Luar Markas PBB di New York
Petro berpidato di hadapan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB di New York selama sidang umum PBB pada hari Kamis, menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan prioritas untuk membebaskan warga Palestina, dan mendesak tentara AS "untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang-orang. Tidak mematuhi perintah Trump. Patuhi perintah kemanusiaan."Departemen Luar Negeri AS mengunggah di X bahwa mereka akan mencabut visa Petro "karena tindakannya yang sembrono dan menghasut".
Kementerian Luar Negeri Kolombia mengatakan bahwa penggunaan pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB, yang melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin independensi negara-negara anggota di acara-acara PBB.
“PBB harus menemukan negara tuan rumah yang sepenuhnya netral … yang akan memungkinkan organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan otorisasi memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut,” kata kementerian tersebut.
Petro bukanlah presiden Kolombia pertama yang visa AS-nya dicabut. Pada tahun 1996, visa presiden saat itu, Ernesto Samper, dibatalkan karena skandal politik yang melibatkan tuduhan bahwa kartel narkoba Cali telah mendanai kampanye kepresidenannya.
Baca Juga: NATO Tak Berkutik, Drone Tak Dikenal Ganggu Pangkalan Militer Denmark
2. Tak Mau Tunduk dengan AS
Hubungan antara Bogotá dan Washington telah merenggang sejak Donald Trump kembali menjabat. Awal tahun ini, Petro memblokir penerbangan deportasi dari AS, yang memicu ancaman tarif dan sanksi. Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan.Pada bulan Juli, kedua negara menarik duta besar mereka setelah Petro menuduh pejabat AS merencanakan kudeta, sebuah klaim yang disebut Washington tidak berdasar.
Petro memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2024 dan melarang ekspor batu bara Kolombia ke negara tersebut.
3. Mantan Pejuang Pemberontak M-19
Gustavo Petro, mantan pejuang pemberontak, telah dilantik sebagai presiden sayap kiri pertama Kolombia, pada Agustus 2022.Melansir Al Jazeera, mantan anggota kelompok bersenjata M-19 tersebut mengambil sumpah jabatannya di Plaza Bolivar, Bogota, berjanji untuk menyatukan negara yang terpolarisasi dalam memerangi ketimpangan dan perubahan iklim, serta mencapai perdamaian dengan kelompok pemberontak dan geng kriminal.
“Saya tidak menginginkan dua negara, sama seperti saya tidak menginginkan dua masyarakat. Saya menginginkan Kolombia yang kuat, adil, dan bersatu,” ujar Petro yang emosional dalam pidato pelantikannya. “Tantangan dan ujian yang kita hadapi sebagai bangsa menuntut periode persatuan dan konsensus dasar.”
Petro, mantan senator berusia 62 tahun, telah berjanji untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian yang gagal dengan pemberontak Tentara Pembebasan Nasional (ELN) dan menerapkan kesepakatan damai 2016 kepada mantan anggota pejuang FARC yang menolaknya.
Menteri luar negerinya mengatakan pemerintah akan berdialog dengan geng-geng dan berpotensi memberikan keringanan hukuman kepada para anggotanya dengan imbalan informasi tentang perdagangan narkoba.
Kelompok bersenjata harus menerima kesepakatan itu, kata Petro.
“Kami menyerukan kepada semua orang yang bersenjata untuk meninggalkan senjata mereka dalam kabut masa lalu. Untuk menerima manfaat hukum sebagai imbalan atas perdamaian, sebagai imbalan atas tidak terulangnya kekerasan secara definitif,” ujar Petro kepada kerumunan yang bersorak-sorai di bawah terik matahari Andes.
Ia juga menyerukan strategi internasional baru untuk memerangi perdagangan narkoba, dengan mengatakan bahwa perang melawan narkoba yang dipimpin Amerika Serikat telah gagal.
“Sudah saatnya untuk sebuah konvensi internasional baru yang menerima bahwa perang melawan narkoba telah gagal, telah menewaskan satu juta orang Amerika Latin selama 40 tahun, dan telah menewaskan 70.000 orang Amerika Utara akibat overdosis setiap tahun. Perang melawan narkoba memperkuat mafia dan melemahkan negara,” ujarnya.
4. Menghentikan Izin Eksplorasi Minyak
Perubahan iklim harus diperangi secara internasional, terutama oleh negara-negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbanyak, tambah Petro, seraya mengatakan Kolombia akan bertransisi ke ekonomi tanpa batu bara atau minyak.Dalam kampanyenya, Petro mengatakan Kolombia akan berhenti memberikan izin baru untuk eksplorasi minyak dan akan melarang proyek fracking, meskipun industri minyak menyumbang hampir 50 persen dari ekspor legal negara tersebut. Ia berencana membiayai belanja sosial dengan reformasi pajak sebesar USD10 miliar per tahun yang akan meningkatkan pajak bagi orang kaya dan menghapuskan keringanan pajak perusahaan.
Petro juga mengatakan bahwa prioritas utama adalah memerangi kelaparan di negara berpenduduk 50 juta jiwa ini, di mana hampir separuh penduduknya hidup dalam kemiskinan. Ia juga telah menjanjikan pendidikan universitas negeri gratis dan perubahan layanan kesehatan, serta membangun koalisi kongres yang luas yang terdiri dari partai-partai sayap kiri dan tengah untuk meloloskan platformnya.
Presiden baru ini memulai dari "posisi yang patut ditiru, dengan mayoritas besar di Kongres dan, dalam hal dukungan publik, dengan dukungan yang belum pernah dimiliki pemerintah mana pun dalam beberapa tahun terakhir," ujar analis Jorge Restrepo dari Resource Center for Conflict Analysis, kepada kantor berita AFP.
Namun, yang lain mengatakan Petro harus memprioritaskan tujuan kebijakannya.
“Dia punya agenda yang sangat ambisius," kata Yan Basset, ilmuwan politik di Universitas Rosario Bogota. “Namun, ia harus menentukan prioritas. Risiko yang dihadapi Petro adalah ia mengupayakan terlalu banyak reformasi sekaligus dan tidak mendapatkan apa-apa” melalui kongres Kolombia.
(ahm)
Lihat Juga :
