157 dari 193 Negara Anggota PBB Sudah Akui Palestina, tapi Kenapa Masih Ada Kekecewaan?

GAZA - Di Lapangan Yasser, di jantung Ramallah di Tepi Barat, terdapat patung seorang pemuda yang sedang memanjat tiang bendera. Ia semakin mendekati bendera Palestina — warna putih, hijau, hitam, dan merahnya berkibar tertiup angin.

Setidaknya 157 dari 193 negara anggota PBB kini mengakui Palestina setelah Australia dan sembilan negara lainnya membuat deklarasi resmi di markas besar PBB di New York.

Hal ini membuat karya seni publik ini semakin mengharukan.

Namun, pemuda yang memanjat tiang itu masih jauh dari mencapai impian kenegaraan dan kemerdekaan.

157 dari 193 Negara Anggota PBB Sudah Akui Palestina, tapi Kenapa Masih Ada Kekecewaan?

1. Israel Masih Mengendalikan Tepi Barat dan Gaza

Kendali Israel atas Tepi Barat dan Gaza sangat mencekik, dan sementara Benjamin Netanyahu menunggu hingga akhir pekan ini untuk mengungkapkan tanggapan resmi negaranya terhadap janji kenegaraan tersebut — setelah liburan tahun baru Yahudi, dan pertemuan berikutnya dengan Donald Trump — satu hal yang pasti.

Ia tidak akan rela melepaskan cengkeraman negaranya yang kejam atas wilayah tersebut.

Dan terlepas dari masalah dominasi Israel, beberapa warga Palestina memandang pengakuan oleh negara-negara Barat sekarang sebagai sesuatu yang hampir menghina.

"Kami tidak membutuhkan negara sekarang, kami membutuhkan keadilan," kata Osama Khatib kepada ABC di Ramallah.

"Kalian menyatakan saya, jadi saya ada? Saya sudah ada.

"Tapi kalau kalian tidak menyatakan saya, saya tidak ditemukan dan saya tidak akan ada?"

Baca Juga: Italia dan Spanyol Kirim Kapal Perang Kawal Bantuan Gaza, Peringatkan Israel Jangan Macam-macam

2. Pengakuan Negara Palestina Hanya Baik untuk Kaum Terpelajar Saja

Bagi mantan penduduk Gaza, Ghasan Musallam, ini merupakan perkembangan yang disambut baik dari sebuah negara yang ia anggap sebagai pelindung hak asasi manusia.

Namun, hal itu hanya akan berdampak kecil bagi warga Palestina di jalur yang dilanda perang.

"Pengakuan negara Palestina — tidak masalah bagi orang-orang terpelajar, tetapi tidak baik bagi orang-orang yang tidak dapat menemukan tenda untuk melindungi diri dan keluarganya, dan tidak dapat menemukan apa pun untuk dimakan, bahkan tidak dapat menemukan roti," katanya kepada ABC.

Kengerian perang di Gaza adalah tak terelakkan, dan gelar penjara terbuka terbesar di dunia telah diberikan kepada wilayah tersebut jauh sebelum konflik saat ini dimulai.

Meskipun Tepi Barat tidak menghadapi pemboman setiap jam, kondisi geografisnya membantu menjelaskan masalah dalam mencapai status negara Palestina.

Dari patung pria yang memanjat tiang bendera di Ramallah hingga Gerbang Damaskus di Kota Tua Yerusalem Timur, yang direbut Israel secara ilegal pada akhir 1960-an, jaraknya kurang dari 20 kilometer.

Namun, perjalanan sesingkat itu dapat memakan waktu berjam-jam bagi warga Palestina untuk menyelesaikannya — jika mereka diizinkan untuk menyelesaikannya.

3. Warga Palestina Tetap Hidup seperti di Penjara

Tembok perbatasan Israel — yang disebutnya "penghalang keamanan" — melingkari Tepi Barat.

Tembok ini membentang sepanjang 712 kilometer melalui berbagai komunitas, memblokir banyak jalan, dan memisahkan beberapa warga Palestina dari warga Tepi Barat lainnya.

Warga Palestina yang memiliki izin untuk menyeberang ke Israel — dan itu minoritas — hanya dapat melakukannya melalui sejumlah kecil gerbang dan pos pemeriksaan, sementara pemukim Yahudi dan orang asing memiliki akses ke titik akses yang jauh lebih banyak.

4. Solusi 2 Negara Tampak seperti Lelucon

Sementara Pasukan Pertahanan Israel mengebom Gaza dan meratakan Tepi Barat dengan buldoser untuk permukiman, langkah-langkah untuk mengakui Palestina dalam upaya mencapai solusi dua negara mungkin tampak seperti lelucon yang tidak masuk akal.

Israel juga mengendalikan perlintasan perbatasan internasional antara Tepi Barat dan Yordania di Sungai Yordan, yang dikenal sebagai Allenby, Al-Karamah, atau Jembatan Raja Hussein. Israel mengumumkan akan menutup jembatan tersebut mulai Rabu hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus berkendara ke bandara Amman di Yordania untuk bepergian ke mana pun di dunia internasional, alih-alih ke bandara internasional Tel Aviv.

Yerusalem Timur, yang secara luas diakui secara internasional sebagai wilayah Palestina tetapi direbut dan diduduki oleh Israel di Perang 1967, terletak di sisi tembok Israel.

Data PBB per Mei 2025 menunjukkan terdapat 849 "hambatan pergerakan" yang menghalangi akses di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Ini termasuk pos pemeriksaan, gerbang, dan penghalang jalan — beberapa di antaranya ditutup permanen, yang lainnya hanya dibuka sesekali.

Tiga puluh enam penghalang tersebut didirikan setelah gencatan senjata terakhir di Gaza pada Januari 2025.

5. Israel Akan Memperluas Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Salah satu praktik Israel yang paling kontroversial dan dikutuk di Tepi Barat adalah pembangunan permukiman — komunitas yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, tetapi didukung oleh pemerintah sayap kanan Israel.

PBB mengatakan terdapat lebih dari setengah juta pemukim Yahudi yang tinggal di komunitas dan pos-pos terdepan di Tepi Barat, dan lebih dari 200.000 di Yerusalem Timur. Pos-pos terdepan, sejenis permukiman yang secara teknis dilarang menurut hukum Israel tetapi seringkali disetujui secara resmi kemudian, telah meningkat sejak Oktober 2023.

Sambil menunggu tanggapan resminya terhadap pengakuan kenegaraan oleh negara-negara termasuk Australia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan pembangunan lebih banyak lagi untuk mengubur prospek negara Palestina.

"Kami menggandakan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria [istilah Alkitab untuk Tepi Barat] — dan kami akan melanjutkan langkah ini," ujarnya.

Salah satu proyek perluasan permukiman tersebut dikenal sebagai E1, dan secara efektif akan memisahkan bagian utara dan selatan Tepi Barat serta memblokir akses Palestina ke Yerusalem Timur.

Kekerasan dari para pemukim di Tepi Barat, yang ditujukan kepada warga Palestina, telah melonjak dalam beberapa bulan terakhir — terutama sejak perang di Gaza dimulai. Data PBB menunjukkan sekitar 1.000 warga Palestina dan 40 warga Israel telah tewas di Tepi Barat sejak Oktober 2023.