Pengakuan Negara Palestina Menguat, Inggris Ancam Israel agar Tidak Balas Dendam
Senin, 22 September 2025 - 14:32 WIB
loading...
A
A
A
Dalam resolusi tiga halaman, Asosiasi Cendekiawan Genosida Internasional (IAGS) memaparkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Israel selama perang 22 bulan yang diakuinya sebagai genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sekitar 65.000 orang tewas dalam serangan Israel di Gaza dalam perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Para pakar kesehatan yang didukung PBB juga telah menyatakan terjadinya kelaparan di Kota Gaza.
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan laporan genosida tersebut didasarkan pada "kebohongan Hamas" dan penelitian yang buruk, menyebutnya sebagai "memalukan bagi profesi hukum".
Netanyahu telah berulang kali membantah adanya kelaparan di Gaza dan mengatakan bahwa jika terjadi kelaparan, itu adalah kesalahan lembaga bantuan dan Hamas.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan Inggris tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu akan membantu membuka jalan bagi "negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik".
Palestina saat ini diakui sebagai sebuah negara oleh sekitar 75% dari 193 negara anggota PBB, tetapi tidak memiliki batas wilayah, ibu kota, atau militer yang disepakati secara internasional - sehingga pengakuan tersebut sebagian besar bersifat simbolis.
Solusi dua negara mengacu pada pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, secara umum sejalan dengan garis-garis yang ada sebelum perang Arab-Israel 1967.
Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina, yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya. Di Gaza, di mana Israel juga merupakan kekuatan pendudukan, Hamas telah menjadi penguasa tunggal sejak 2007.
Para menteri Inggris telah menyoroti perluasan permukiman Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki, yang ilegal menurut hukum internasional, sebagai faktor kunci dalam keputusan untuk mengakui kenegaraan Palestina.
Mohammed Jarrar, wali kota Jenin, Tepi Barat, mengatakan kepada BBC bahwa "pemerintah Israel ini ingin mencaplok Tepi Barat" - tetapi menekankan bahwa pengakuan itu penting karena "meneguhkan fakta bahwa rakyat Palestina memiliki sebuah negara, meskipun berada di bawah pendudukan".
Netanyahu mengulangi niatnya pada hari Minggu, dengan mengatakan, "Kami menggandakan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria [Tepi Barat] dan kami akan melanjutkan langkah ini."
Menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, menanggapi berita tersebut dengan menyerukan agar Israel mencaplok Tepi Barat dan membubarkan Otoritas Palestina.
Sekitar 65.000 orang tewas dalam serangan Israel di Gaza dalam perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Para pakar kesehatan yang didukung PBB juga telah menyatakan terjadinya kelaparan di Kota Gaza.
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan laporan genosida tersebut didasarkan pada "kebohongan Hamas" dan penelitian yang buruk, menyebutnya sebagai "memalukan bagi profesi hukum".
Netanyahu telah berulang kali membantah adanya kelaparan di Gaza dan mengatakan bahwa jika terjadi kelaparan, itu adalah kesalahan lembaga bantuan dan Hamas.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan Inggris tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu akan membantu membuka jalan bagi "negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik".
Palestina saat ini diakui sebagai sebuah negara oleh sekitar 75% dari 193 negara anggota PBB, tetapi tidak memiliki batas wilayah, ibu kota, atau militer yang disepakati secara internasional - sehingga pengakuan tersebut sebagian besar bersifat simbolis.
Solusi dua negara mengacu pada pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, secara umum sejalan dengan garis-garis yang ada sebelum perang Arab-Israel 1967.
Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina, yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya. Di Gaza, di mana Israel juga merupakan kekuatan pendudukan, Hamas telah menjadi penguasa tunggal sejak 2007.
Para menteri Inggris telah menyoroti perluasan permukiman Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki, yang ilegal menurut hukum internasional, sebagai faktor kunci dalam keputusan untuk mengakui kenegaraan Palestina.
Mohammed Jarrar, wali kota Jenin, Tepi Barat, mengatakan kepada BBC bahwa "pemerintah Israel ini ingin mencaplok Tepi Barat" - tetapi menekankan bahwa pengakuan itu penting karena "meneguhkan fakta bahwa rakyat Palestina memiliki sebuah negara, meskipun berada di bawah pendudukan".
Netanyahu mengulangi niatnya pada hari Minggu, dengan mengatakan, "Kami menggandakan permukiman Yahudi di Yudea dan Samaria [Tepi Barat] dan kami akan melanjutkan langkah ini."
Menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, menanggapi berita tersebut dengan menyerukan agar Israel mencaplok Tepi Barat dan membubarkan Otoritas Palestina.
(ahm)
Lihat Juga :
