Generasi Z Nepal Tuntut Pengunduran Diri Massal Pejabat Pemerintah

KATHMANDU - Pabit Tandukar sedang meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah Nepal di luar gedung parlemen negara itu di ibu kota Kathmandu ketika ia merasakan nyeri tajam yang menusuk kakinya. Mahasiswa berusia 22 tahun itu dibawa ke pusat trauma Rumah Sakit Bir Kathmandu pada hari Senin, di mana dokter mengonfirmasi bahwa ia terkena peluru tembaga tajam.

“Kami di sana untuk protes damai. Awalnya mereka menembakkan gas air mata ke arah kami dan kami melawan. Tiba-tiba, saya tertembak,” kata Tandukar kepada Al Jazeera.

Setidaknya 19 pengunjuk rasa tewas, dan ratusan lainnya – seperti Tandukar – terluka setelah pasukan keamanan menembakkan peluru tajam, peluru karet, dan gas air mata ke arah agitator muda pada hari Senin, setelah apa yang awalnya merupakan protes damai berubah menjadi bentrokan keras dengan petugas penegak hukum.

Pembunuhan tersebut telah mendorong Nepal ke dalam krisis politik. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin malam, mengklaim tanggung jawab moral, dan pada Selasa, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.

Namun, ribuan anak muda yang turun ke jalan di Kathmandu dan kota-kota lain di Nepal pada Senin, sebagai bagian dari apa yang disebut oleh penyelenggara sebagai gerakan Gen-Z, menuntut lebih dari itu – pembubaran parlemen dan pemilihan umum ulang.

Protes meletus di tengah meningkatnya kritik terhadap dugaan korupsi, dan kemarahan atas persepsi bahwa keluarga elit penguasa negara – termasuk para politisi terkemuka – hidup relatif mewah sementara rakyat Nepal berjuang dengan pendapatan per kapita kurang dari USD1.400 per tahun.

Kemudian, pemerintah pekan lalu melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, setelah mereka melewatkan tenggat waktu 3 September untuk mendaftar ke otoritas negara di bawah undang-undang baru yang kontroversial. Larangan tersebut semakin memicu kemarahan di kalangan muda Nepal yang terbiasa dengan teknologi digital terhadap pemerintah, meskipun pemerintah menyatakan sedang berupaya menghentikan penggunaan identitas daring palsu untuk menyebarkan rumor, melakukan kejahatan siber, dan mengganggu keharmonisan sosial.

Namun, pada hari Selasa, kemarahan yang membara dan protes yang ditimbulkannya telah meledak menjadi kekerasan yang lebih besar, dengan pembunuhan warga sipil oleh pasukan keamanan menjadi pemicu yang membangkitkan semangat kaum muda, yang kembali turun ke jalan untuk hari kedua berturut-turut.

“Pemerintah seharusnya tidak menembakkan peluru ke arah mahasiswa,” kata Tandukar.

BacaJuga: Akui Qatar Sahabat AS, Trump: Saya Menyesal Adanya Serangan Israel

Bergabung dalam protes di dekat gedung parlemen pada hari Senin, Megraj Giri* mengarahkan batu ke CCTV yang terpasang di dinding utara gedung legislatif di New Baneshwor, di jantung kota Kathmandu.

Pemerintah telah memberlakukan jam malam – yang diperpanjang pada hari Selasa – tetapi Giri tetap menentangnya. "Ini untuk KP Oli," teriaknya, merujuk pada perdana menteri, saat rudalnya menghancurkan kamera.

Para penyelenggara protes tidak membayangkan hal-hal akan terjadi seperti itu.

"Kami merencanakan protes damai dengan acara budaya dan kemeriahan," kata Anil Baniya dari Hami Nepal [diterjemahkan sebagai Kami Nepal], salah satu penyelenggara, kepada Al Jazeera.

"Selama beberapa jam pertama, semuanya berjalan sesuai rencana, hingga beberapa kekuatan eksternal dan kader partai politik bergabung dalam protes dan menghasut angkatan bersenjata serta melempari batu."

Para penyelenggara belum menyebutkan pihak-pihak tertentu atau agen eksternal yang mereka tuduh sebagai pemicu kekerasan. Namun, ketika beberapa pengunjuk rasa mulai memanjat tembok kompleks parlemen untuk masuk, pasukan keamanan membalas tembakan, kata Baniya.

Beberapa pengunjuk rasa yang terkena tembakan adalah anak-anak sekolah yang masih mengenakan seragam – tidak jelas apakah mereka termasuk di antara 19 orang yang tewas.

Kantor Administrasi Distrik Kathmandu memberlakukan jam malam di wilayah kota tersebut, dan Nepal mengerahkan tentaranya. Pasukan bersenjata juga memasuki Rumah Sakit Layanan Sipil di dekat Parlemen untuk menangkap para pengunjuk rasa.

“Apa pun yang terjadi, pemerintah seharusnya tidak menggunakan peluru. Mereka membunuh anak muda,” tambah Baniya.

Hingga Senin malam, video-video juga muncul yang menunjukkan petugas polisi bersenjata melakukan operasi penggeledahan di rumah-rumah dekat area protes.

Di antara mereka yang tewas adalah Sulov Raj Shrestha, yang sedang kuliah teknik sipil di Kathmandu.

“Dia selalu tersenyum dan ramah,” kenang Sudhoj Jung Kunwar, seorang teman Shrestha, kepada Al Jazeera. “Saya baru tahu; dia mengikuti ujian GRE hari ini.”

Kathmandu Engineering College, tempat Shrestha kuliah, mengunggah postingan di Facebook: “Kami berduka, kami protes, kami mengutuk…… Sulov…..bangsamu telah mengecewakanmu…”

Analis politik Krishna Khanal menyalahkan “kelalaian belaka” pemerintah atas pembunuhan tersebut.

“Anak-anak muda seharusnya diperlakukan dengan baik; bahkan jika mereka melewati gedung parlemen, ada cara lain untuk mengendalikan mereka,” ujar Khanal kepada Al Jazeera.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Amnesty International mengutuk pembunuhan tersebut dan menyerukan penyelidikan yang transparan atas peristiwa hari Senin.

Berbicara kepada pers Senin malam, Prithvi Subba Gurung, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal, mengumumkan pencabutan larangan media sosial.

Meskipun larangan tersebut mungkin telah berakhir, pembunuhan pada hari Senin-lah yang kini muncul sebagai isu utama yang mengobarkan semangat di jalanan Nepal.

Meskipun larangan media sosial menarik perhatian global, banyak pengunjuk rasa mengatakan keluhan mereka jauh lebih mendalam.

“Kita perlu menyingkirkan para pemimpin lama ini dari kekuasaan. Kita bosan dengan wajah-wajah lama yang itu-itu saja,” kata Yugant Ghimire, seorang insinyur kecerdasan buatan berusia 27 tahun yang ikut serta dalam protes hari Senin.

“Pemerintah sedang berambisi merebut kekuasaan, korupsi merajalela, tidak ada yang bertanggung jawab,” kata Ghimire kepada Al Jazeera.

Gerakan ini telah mendapat dukungan dari berbagai kalangan politik, termasuk Balen Shah, Wali Kota Kathmandu, yang juga seorang rapper populer.

Melalui unggahan di media sosial pada hari Minggu, Shah menulis, “Besok, dalam demonstrasi spontan ini, tidak ada partai, pemimpin, pekerja, anggota parlemen, atau aktivis yang akan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Saya tidak akan hadir karena batasan usia, tetapi penting untuk memahami pesan mereka. Saya memberikan dukungan penuh.”

Sementara itu, sebelum protes hari Senin, Oli sebagian besar meremehkan gerakan tersebut. “Hanya dengan mengatakan Gen Z, seseorang bebas melakukan apa saja, hanya dengan mengatakan Anda tidak menyukainya,” kata Oli kepada para kader partainya yang hadir pada hari Minggu.

Pendekatan tersebut tampaknya menjadi bumerang bagi pemerintah. Pada hari Selasa, ketika pemerintah memberlakukan jam malam tanpa batas waktu di Kathmandu, para pengunjuk rasa menentang pembatasan tersebut dan membakar rumah beberapa politisi.

Para penyelenggara protes kini telah merilis serangkaian "tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan" yang mencakup pembubaran parlemen, pengunduran diri massal anggota parlemen, penangguhan segera pejabat yang mengeluarkan perintah untuk menembaki pengunjuk rasa, dan pemilihan umum ulang.

Pemimpin protes, Baniya, mengatakan gerakan tersebut akan berlanjut "tanpa batas waktu hingga tuntutan kami dipenuhi".

"Kami sekarang memiliki lebih banyak kewajiban untuk memenuhi harapan teman-teman kami yang dibunuh oleh negara," kata Baniya. "Kami harus menggulingkan pemerintah ini, kami menuntut pengunduran diri massal dan kami ingin mereka lengser. Ini negara kami."