Mesir dan Qatar Kecam Komentar Netanyahu tentang Pengusiran Warga Gaza

KAIRO - Mesir dan Qatar mengecam keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengenai pengusiran warga Palestina, termasuk melalui perlintasan Rafah. Kecaman itu muncul dalam pernyataan pada hari Jumat (5/9/2025).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mesir menggambarkan, “Komentar tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperpanjang eskalasi di kawasan dan melanggengkan ketidakstabilan sambil menghindari akuntabilitas atas pelanggaran Israel di Gaza."

Dalam wawancara dengan saluran Telegram Israel, Abu Ali Express, Netanyahu mengklaim terdapat "rencana yang berbeda tentang bagaimana membangun kembali Gaza" dan menuduh "separuh penduduk ingin meninggalkan Gaza", dengan mengklaim itu "bukan pengusiran massal".

"Saya bisa membuka Rafah untuk mereka, tetapi akan segera ditutup oleh Mesir," ujar Netanyahu.

Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan kembali "penolakan tegasnya terhadap pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka."

“(Mesir) menekankan praktik-praktik ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan merupakan kejahatan perang yang tidak dapat ditoleransi,” ungkap kementerian tersebut.

Pernyataan tersebut menegaskan Mesir tidak akan pernah terlibat dalam praktik-praktik tersebut atau bertindak sebagai perantara bagi pengungsian warga Palestina, dan menggambarkan hal ini sebagai “garis merah” yang tidak dapat dilampaui.

Hukuman Kolektif Tidak akan Berhasil

Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengecam keras pernyataan Netanyahu, menyebutnya sebagai, "Perpanjangan dari pendekatan pendudukan dalam melanggar hak-hak saudara-saudara Palestina."

“Kebijakan hukuman kolektif yang dipraktikkan oleh pendudukan terhadap Palestina … tidak akan berhasil memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka atau merampas hak-hak sah mereka,” tegas pernyataan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Qatar menekankan perlunya komunitas internasional "bersatu dengan tekad untuk melawan kebijakan-kebijakan ekstremis dan provokatif pendudukan Israel, guna mencegah berlanjutnya siklus kekerasan di kawasan dan penyebarannya ke dunia."

Perang kata-kata terjadi ketika Mesir dan Qatar terus memimpin upaya mediasi antara Hamas dan Israel, berupaya mengamankan gencatan senjata di Gaza dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke daerah kantong pesisir tersebut.

Hamdah Salhut dari Al Jazeera, melaporkan dari Amman, mengatakan komentar Netanyahu "sangat kontroversial" karena pemerintah Israel-lah yang telah menegaskan "mereka ingin Palestina keluar dari Gaza".

"Kecaman dari Qatar dan Mesir pada dasarnya memberi tahu Israel bahwa ini semua adalah bagian dari rencana mereka yang lebih besar, bahwa Israel adalah pihak yang mengobarkan perang di Jalur Gaza, bahwa berlanjutnya kejahatan terhadap rakyat Palestina dan penutupan total perlintasan perbatasan Rafah adalah alasan mengapa mereka dipenjara di Gaza, bukan karena alasan lain," tegas dia.

Dia menekankan, "Israel-lah yang secara sepihak menciptakan kebijakan ini."

Baca juga: Diancam UEA, Netanyahu Hapus Rencana Israel Caplok Tepi Barat