Menteri Zionis: Israel Bangun 3.401 Rumah di Tepi Barat Akan Mengubur Mimpi Palestina Miliki Negara
Jum'at, 15 Agustus 2025 - 11:25 WIB
loading...
A
A
A
"Jelas bagi semua orang saat ini bahwa satu-satunya solusi untuk konflik ini, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan Hamas, adalah melalui pembentukan Negara Palestina di samping Israel," paparnya.
"Pemerintah Israel mengutuk kita untuk terus melakukan pertumpahan darah, alih-alih berupaya untuk mengakhirinya," imbuh kelompok tersebut.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut rencana permukiman baru tersebut sebagai "perpanjangan dari kejahatan genosida, penggusuran, dan aneksasi".
Israel telah lama menolak tuduhan tersebut, tetapi organisasi-organisasi hak asasi manusia terkemuka Israel berpendapat bahwa tindakan negara itu dalam perang di Gaza merupakan genosida terhadap penduduk Palestina.
Smotrich, bersama dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dijatuhi sanksi oleh Inggris pada bulan Juni atas "hasutan kekerasan berulang terhadap komunitas Palestina" di Tepi Barat yang diduduki.
Pembangunan 3.401 unit rumah di kawasan E1 telah terhenti selama 20 tahun. Pembangunan kawasan ini telah lama dianggap sebagai penghalang efektif bagi berdirinya negara Palestina, karena posisinya yang strategis, memisahkan wilayah selatan Yerusalem dari wilayah utara, sehingga mencegah terbentuknya kawasan perkotaan Palestina yang berdampingan, yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.
Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, tekanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah meningkat tajam, yang dibenarkan sebagai langkah-langkah keamanan yang sah.
Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional-sebuah posisi yang didukung oleh pendapat konsultatif Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu.
"Pemerintah Israel mengutuk kita untuk terus melakukan pertumpahan darah, alih-alih berupaya untuk mengakhirinya," imbuh kelompok tersebut.
Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut rencana permukiman baru tersebut sebagai "perpanjangan dari kejahatan genosida, penggusuran, dan aneksasi".
Israel telah lama menolak tuduhan tersebut, tetapi organisasi-organisasi hak asasi manusia terkemuka Israel berpendapat bahwa tindakan negara itu dalam perang di Gaza merupakan genosida terhadap penduduk Palestina.
Smotrich, bersama dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dijatuhi sanksi oleh Inggris pada bulan Juni atas "hasutan kekerasan berulang terhadap komunitas Palestina" di Tepi Barat yang diduduki.
Pembangunan 3.401 unit rumah di kawasan E1 telah terhenti selama 20 tahun. Pembangunan kawasan ini telah lama dianggap sebagai penghalang efektif bagi berdirinya negara Palestina, karena posisinya yang strategis, memisahkan wilayah selatan Yerusalem dari wilayah utara, sehingga mencegah terbentuknya kawasan perkotaan Palestina yang berdampingan, yang menghubungkan Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem.
Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, tekanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah meningkat tajam, yang dibenarkan sebagai langkah-langkah keamanan yang sah.
Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional-sebuah posisi yang didukung oleh pendapat konsultatif Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu.
(mas)
Lihat Juga :
