2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak
Jum'at, 08 Agustus 2025 - 10:39 WIB
loading...
A
A
A
"Memverifikasi negara asal paspor saja tidak cukup. Kita harus bertanya: Siapakah orang-orang di balik paspor ini? Apa afiliasi masa lalu mereka? Apa yang mereka bawa ke dalam komunitas kita—modal, atau kontroversi?," paparnya, yang menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk bertindak.
Menurutnya, jika kecurigaan tersebut terbukti—bahwa orang-orang itu pernah bertugas di IDF—maka kehadiran mereka di Indonesia bukan hanya dipertanyakan secara moral; melainkan juga provokatif.
"Integrasi diam-diam mereka ke dalam perekonomian Bali, sementara rakyat Palestina terus menderita di bawah pendudukan, merupakan ironi yang mengerikan. Bayangkan, sejenak, seorang mantan tentara yang terlibat dalam operasi militer di Gaza, menyeruput air kelapa di pesisir Bali, mengelola vila-vila mewah sementara rakyat Palestina tidak mendapatkan air bersih dan makanan di kampung halaman," imbuh dia.
"Mari kita perjelas: ini bukan perburuan terhadap orang Israel atau Yahudi. Ini tentang akuntabilitas militer, bukan etnisitas. Ada perbedaan besar antara seorang pelancong sipil Israel dan mantan anggota aparat militer yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan yang dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, dan banyak lembaga pemantau hak asasi manusia. Ketika orang-orang seperti itu tiba di Indonesia dan mulai diam-diam menanamkan diri dalam tatanan ekonomi dan sosial kita, kita harus bertanya pada diri sendiri nilai-nilai apa yang kita junjung tinggi," papar Rakhmat.
Dia menambahkan, risiko kehadiran bukan sekadar simbolis. Kehadiran mereka, jika terbukti, dapat memicu reaksi publik yang meluas—tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh negeri.
"Rakyat Indonesia telah berulang kali berunjuk rasa mendukung pembebasan Palestina, mulai dari protes massal hingga penggalangan dana. Bagi banyak orang, mengizinkan mantan personel IDF untuk menjalankan bisnis di sini terasa seperti pengkhianatan. Hal ini merusak kejelasan moral dari sikap internasional kita dan tidak menghormati kehendak kolektif rakyat kita," terangnya.
Menurutnya, jika kecurigaan tersebut terbukti—bahwa orang-orang itu pernah bertugas di IDF—maka kehadiran mereka di Indonesia bukan hanya dipertanyakan secara moral; melainkan juga provokatif.
"Integrasi diam-diam mereka ke dalam perekonomian Bali, sementara rakyat Palestina terus menderita di bawah pendudukan, merupakan ironi yang mengerikan. Bayangkan, sejenak, seorang mantan tentara yang terlibat dalam operasi militer di Gaza, menyeruput air kelapa di pesisir Bali, mengelola vila-vila mewah sementara rakyat Palestina tidak mendapatkan air bersih dan makanan di kampung halaman," imbuh dia.
"Mari kita perjelas: ini bukan perburuan terhadap orang Israel atau Yahudi. Ini tentang akuntabilitas militer, bukan etnisitas. Ada perbedaan besar antara seorang pelancong sipil Israel dan mantan anggota aparat militer yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan yang dikutuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, dan banyak lembaga pemantau hak asasi manusia. Ketika orang-orang seperti itu tiba di Indonesia dan mulai diam-diam menanamkan diri dalam tatanan ekonomi dan sosial kita, kita harus bertanya pada diri sendiri nilai-nilai apa yang kita junjung tinggi," papar Rakhmat.
Dia menambahkan, risiko kehadiran bukan sekadar simbolis. Kehadiran mereka, jika terbukti, dapat memicu reaksi publik yang meluas—tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh negeri.
"Rakyat Indonesia telah berulang kali berunjuk rasa mendukung pembebasan Palestina, mulai dari protes massal hingga penggalangan dana. Bagi banyak orang, mengizinkan mantan personel IDF untuk menjalankan bisnis di sini terasa seperti pengkhianatan. Hal ini merusak kejelasan moral dari sikap internasional kita dan tidak menghormati kehendak kolektif rakyat kita," terangnya.
(mas)
Lihat Juga :
