Rusia Keluar dari Perjanjian Rudal Nuklir dengan AS, Warning Keras untuk NATO
Selasa, 05 Agustus 2025 - 11:07 WIB
loading...
Rusia keluar dari Perjanjian INF 1987 dengan AS yang melarang pengerahan rudal nuklir jarak pendek dan menengah. Foto/Screenshot video BBC
A
A
A
MOSKOW - Rusia mengumumkan bahwa mereka telah keluar dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987, sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat (AS) yang melarang pengerahan rudal nuklir jarak pendek dan menengah. Moskow menyatakan langkahnya ini diambil karena tindakan negara-negara NATO yang menciptakan "ancaman langsung" terhadap keamanan Rusia.
Pengumuman tersebut juga muncul di tengah meningkatnya tekanan Presiden AS Donald Trump pada Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Beberapa hari sebelumnya, Trump memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke "wilayah yang tepat" di dekat Rusia.
Baca Juga: Kremlin kepada Trump: Hati-hati dengan Retorika Nuklir!
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa persyaratan untuk mematuhi Perjanjian INF 1987 era Soviet telah "hilang", dan Moskow tidak lagi mematuhi pembatasan yang diberlakukan sendiri sebelumnya.
"Peningkatan potensi rudal yang mengganggu stabilitas oleh Barat menciptakan ancaman langsung terhadap keamanan negara kita," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir Russia Today, Selasa (5/8/2025).
Kemudian, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyalahkan negara-negara NATO atas langkah Mosko keluar dari moratorium rudal nuklir jarak pendek dan menengah itu. Dia mengatakan Moskow akan mengambil langkah lebih lanjut sebagai respons.
Medvedev, yang telah terlibat perang kata-kata di media sosial dengan Trump, mengatakan: "Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi oleh semua lawan kita. Nantikan langkah-langkah selanjutnya."
Medvedev, yang kini menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang berpengaruh, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
AS lebih dulu menarik diri dari Perjanjian INF pada tahun 2019, dengan alasan ketidakpatuhan Rusia.
Rusia sejak itu mengatakan tidak akan mengerahkan senjata semacam itu asalkan Washington tidak melakukannya.
Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengisyaratkan Desember lalu bahwa Moskow harus menanggapi apa yang disebutnya "tindakan destabilisasi" oleh AS dan NATO di bidang strategis.
"Karena situasi berkembang menuju pengerahan rudal jarak menengah dan pendek berbasis darat buatan AS di Eropa dan kawasan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa persyaratan untuk mempertahankan moratorium sepihak atas pengerahan senjata serupa telah hilang," imbuh pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Perjanjian INF, yang ditandatangani pada tahun 1987 oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan, menghapuskan seluruh kelas senjata—rudal yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 kilometer (311 hingga 3.418 mil).
Medvedev, yang awalnya dipandang di Barat sebagai calon moderat dan reformis, telah menjadi salah satu pejabat senior paling agresif dalam kebijakan luar negeri di Moskow.
Jumat lalu, Trump mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke "wilayah yang tepat" sebagai tanggapan atas pernyataan Medvedev tentang risiko perang antara kedua negara bersenjata nuklir yang bermusuhan tersebut.
Pengumuman tersebut juga muncul di tengah meningkatnya tekanan Presiden AS Donald Trump pada Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina.
Beberapa hari sebelumnya, Trump memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke "wilayah yang tepat" di dekat Rusia.
Baca Juga: Kremlin kepada Trump: Hati-hati dengan Retorika Nuklir!
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa persyaratan untuk mematuhi Perjanjian INF 1987 era Soviet telah "hilang", dan Moskow tidak lagi mematuhi pembatasan yang diberlakukan sendiri sebelumnya.
"Peningkatan potensi rudal yang mengganggu stabilitas oleh Barat menciptakan ancaman langsung terhadap keamanan negara kita," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir Russia Today, Selasa (5/8/2025).
Kemudian, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyalahkan negara-negara NATO atas langkah Mosko keluar dari moratorium rudal nuklir jarak pendek dan menengah itu. Dia mengatakan Moskow akan mengambil langkah lebih lanjut sebagai respons.
Medvedev, yang telah terlibat perang kata-kata di media sosial dengan Trump, mengatakan: "Ini adalah kenyataan baru yang harus dihadapi oleh semua lawan kita. Nantikan langkah-langkah selanjutnya."
Medvedev, yang kini menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang berpengaruh, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
AS lebih dulu menarik diri dari Perjanjian INF pada tahun 2019, dengan alasan ketidakpatuhan Rusia.
Rusia sejak itu mengatakan tidak akan mengerahkan senjata semacam itu asalkan Washington tidak melakukannya.
Namun, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengisyaratkan Desember lalu bahwa Moskow harus menanggapi apa yang disebutnya "tindakan destabilisasi" oleh AS dan NATO di bidang strategis.
"Karena situasi berkembang menuju pengerahan rudal jarak menengah dan pendek berbasis darat buatan AS di Eropa dan kawasan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa persyaratan untuk mempertahankan moratorium sepihak atas pengerahan senjata serupa telah hilang," imbuh pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Perjanjian INF, yang ditandatangani pada tahun 1987 oleh pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan, menghapuskan seluruh kelas senjata—rudal yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 kilometer (311 hingga 3.418 mil).
Medvedev, yang awalnya dipandang di Barat sebagai calon moderat dan reformis, telah menjadi salah satu pejabat senior paling agresif dalam kebijakan luar negeri di Moskow.
Jumat lalu, Trump mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke "wilayah yang tepat" sebagai tanggapan atas pernyataan Medvedev tentang risiko perang antara kedua negara bersenjata nuklir yang bermusuhan tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
