4 Alasan Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara

LONDON - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersiap mengakui negara Palestina paling cepat pada bulan September. Dengan pengecualian jika Israel memenuhi persyaratan utama, termasuk mencapai gencatan senjata dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang.

Pengumuman perdana menteri pada hari Selasa menandai perubahan signifikan dalam posisi Inggris yang telah lama berlaku, yaitu mengakui Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian pada titik dampak maksimum.

Downing Street mengatakan Starmer akan memutuskan sejauh mana Israel dan Hamas telah memenuhi persyaratannya sebelum ia membuat keputusan di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan September.

4 Alasan Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara

1. Mewujudkan Solusi 2 Negara

Melansir Guardian, pengakuan ini merupakan langkah simbolis, tetapi akan membuat marah pemerintah Israel, yang berargumen bahwa hal itu akan mendorong Hamas dan memberi penghargaan kepada terorisme.

Pada dasarnya, ini merupakan pengakuan formal dan politis atas penentuan nasib sendiri Palestina – tanpa perlu terlibat dalam hal-hal praktis yang pelik seperti lokasi perbatasan atau ibu kotanya.

Pengakuan ini juga memungkinkan terjalinnya hubungan diplomatik penuh yang akan menghasilkan penempatan duta besar Palestina (alih-alih kepala misi) di London dan penempatan duta besar Inggris di Palestina. Para pendukung mengatakan bahwa ini adalah cara untuk memulai proses politik menuju solusi dua negara pada akhirnya.

Dari 193 negara anggota PBB, sekitar 140 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara tersebut termasuk Tiongkok, India, dan Rusia, serta mayoritas negara Eropa seperti Siprus, Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Swedia. Namun hingga hari Kamis, ketika Prancis mengumumkan niatnya untuk mengakui Palestina, belum ada satu pun negara G7 yang berkomitmen.

Baca Juga: Gempa Guncang Rusia, Ramalan New Baba Vanga Terbukti, Kiamat Sudah Dekat?

2. Tekanan Domestik yang Kuat di Inggris

Dua faktor internasional utama dan tekanan domestik yang besar berperan dalam penentuan waktu pengumuman Starmer.

Emmanuel Macron, presiden Prancis, memulai langkah tersebut minggu lalu ketika ia mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina di sidang umum PBB bulan September. Starmer kini telah menetapkan tenggat waktu yang sama untuk dirinya sendiri, meskipun tidak seperti Macron, ia telah menetapkan persyaratan untuk Israel dan Hamas.

Faktor internasional lainnya adalah lampu hijau diam-diam yang diberikan Donald Trump kepada Starmer pada hari Senin. Ketika ditanya apakah perdana menteri harus tunduk pada tekanan dari anggota parlemen untuk mengakui Palestina, presiden AS tersebut mengatakan kepada para wartawan: "Saya tidak akan mengambil posisi apa pun, saya tidak keberatan dia mengambil posisi apa pun. Saya ingin rakyat mendapatkan makanan sekarang juga."

Reaksi Trump terhadap pengumuman Prancis juga sama rendahnya – ia mengatakan posisi Macron tentang negara Palestina "tidak penting" atau "tidak berpengaruh".

Starmer, yang sendiri telah menyatakan kengeriannya atas gambar-gambar kelaparan di Gaza, juga mendapat tekanan domestik yang besar untuk bertindak. Beberapa menteri kabinet paling seniornya – termasuk Angela Rayner dan Yvette Cooper – mendukung pengakuan segera.

Beberapa menteri berpengaruh, seperti Wes Streeting dan Shabana Mahmood, telah mengangkat isu ini dalam rapat kabinet. Lebih dari 250 anggota parlemen lintas partai telah menandatangani surat yang menyerukan pengakuan segera, termasuk lebih dari sepertiga anggota parlemen dari Partai Buruh.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa publik juga mendukung tindakan. Dalam jajak pendapat yang ditugaskan oleh Ecotricity, perusahaan yang didirikan oleh donatur Partai Buruh Dale Vince, dan dilakukan oleh Survation, 49% responden mengatakan Inggris harus mengakui Palestina sebagai negara, dibandingkan dengan 13% yang mengatakan tidak.

3. Menekan Israel untuk Menghentikan Perang

Sebuah pernyataan resmi pemerintah yang dikeluarkan pada Selasa malam mengatakan Inggris akan mengakui Palestina di Majelis Umum PBB kecuali Israel menyetujui gencatan senjata, menegaskan bahwa mereka tidak akan mencaplok Tepi Barat, dan "mengambil langkah-langkah substantif" untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk dengan mengizinkan PBB untuk memberikan bantuan. Hal ini secara efektif mengharuskan Israel untuk menghidupkan kembali prospek solusi dua negara, sebuah gagasan yang telah lama ditolak Benjamin Netanyahu.

Pernyataan pemerintah Inggris juga menegaskan kembali tuntutannya agar Hamas segera membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata segera dengan Israel, berkomitmen untuk pelucutan senjata, dan menerima bahwa Hamas tidak akan berperan dalam pemerintahan Gaza.

Starmer akan menilai sejauh mana kedua pihak – Israel dan Hamas – telah memenuhi persyaratannya pada bulan September.

Pemerintah mengatakan bahwa selain pengakuan, mereka sedang mengerjakan "rencana perdamaian yang kredibel" dengan sekutu untuk membangun pemerintahan transisi dan pengaturan keamanan di Gaza serta memastikan pengiriman bantuan PBB. Rencana ini harus mencakup penarikan pasukan Israel dan pemecatan pimpinan Hamas dari Gaza sebagai langkah menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan.

4. Mengikuti Tren Geopolitik

Pernyataan pemerintah membuka jalan bagi Inggris dan Prancis untuk bersama-sama mengakui Palestina pada bulan September.

Beberapa negara lain juga berpartisipasi dalam perundingan PBB mengenai masalah ini yang ditengahi oleh Prancis dan Arab Saudi di New York. Prancis memperkirakan beberapa negara Arab akan mengutuk Hamas dan menyerukan pelucutan senjatanya untuk pertama kalinya dalam upaya mendorong lebih banyak negara Eropa untuk bergabung dalam mengakui Palestina.

Negara-negara Eropa yang belum mengakui Palestina dapat menilai kembali posisi mereka dalam beberapa minggu mendatang – pemerintah Belgia mengatakan akan menentukan kebijakannya pada bulan September.

Beberapa negara, termasuk Jerman dan AS, mengatakan mereka akan mengakui negara Palestina hanya sebagai bagian dari solusi politik jangka panjang untuk konflik di Timur Tengah.