Israel Siapkan Rafah Jadi Kamp Pengungsian Paksa, Berikut 4 Faktanya

GAZA - Operasi pembongkaran yang dilakukan oleh Israel di Rafah di selatan Gaza telah ditingkatkan secara drastis. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan rencana untuk merelokasi 600.000 orang ke tempat yang menurut para pengamat akan menjadi "kamp konsentrasi" di wilayah Gaza selatan, dengan rencana untuk memperluasnya ke seluruh penduduk Jalur Gaza.

Analisis terhadap citra satelit hingga 4 Juli 2025 menunjukkan jumlah bangunan yang dihancurkan di Rafah meningkat menjadi sekitar 28.600, naik dari 15.800 pada 4 April 2025, menurut data dari Pusat Satelit Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOSAT).

Ini berarti sekitar 12.800 bangunan hancur antara awal April dan awal Juli saja – sebuah peningkatan tajam dalam pembongkaran yang bertepatan dengan serangan baru Israel ke Rafah yang diluncurkan pada akhir Maret 2025.

4Israel Siapkan Rafah Jadi Kamp Pengungsian Paksa, Berikut 4 Faktanya

1. Kamp Pengungsian untuk 600.000

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa 600.000 warga Palestina yang tinggal di wilayah pesisir al-Mawasi akan dipindahkan ke Rafah, lokasi untuk apa yang disebutnya sebagai “kota kemanusiaan” baru bagi warga Palestina, dalam waktu 60 hari setelah kesepakatan gencatan senjata disepakati.

Menurut Katz, seluruh penduduk sipil Gaza – lebih dari 2 juta orang – pada akhirnya akan direlokasi ke kota di selatan ini.

Sebuah proposal yang dilihat oleh Reuters, yang mengusung nama Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung AS, merinci rencana untuk "Area Transit Kemanusiaan" di mana penduduk Gaza akan "tinggal sementara, menjalani deradikalisasi, reintegrasi, dan bersiap untuk pindah jika mereka menginginkannya".

Menteri tersebut mengatakan Israel berharap dapat mendorong warga Palestina untuk "beremigrasi secara sukarela" dari Jalur Gaza ke negara lain, dan menambahkan bahwa rencana ini "harus dipenuhi".

Ia juga menekankan bahwa rencana tersebut tidak akan dijalankan oleh tentara Israel, melainkan oleh badan-badan internasional, tanpa menyebutkan organisasi mana yang akan melaksanakannya.

Baca Juga: Dokter AS Tuding Sniper Israel Sengaja Tembaki Anak-anak Palestina

2. Palestina Tak Memiliki Masa Depan

Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) – yang telah dilarang oleh Israel – memperingatkan terhadap rencana pemindahan paksa massal terbaru tersebut.

"Ini secara de facto akan menciptakan kamp konsentrasi besar-besaran di perbatasan dengan Mesir bagi warga Palestina, yang terusir dari generasi ke generasi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal itu akan "menghilangkan prospek masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina di tanah air mereka".

Komentator politik Israel, Ori Goldberg, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa rencana itu "pada dasarnya adalah kamp konsentrasi" bagi warga Palestina di Gaza selatan, yang berarti Israel melakukan "kejahatan nyata terhadap kemanusiaan menurut hukum humaniter internasional".

"Ini harus ditanggapi dengan sangat serius," katanya, dan mempertanyakan kelayakan tugas "memusatkan penduduk Palestina di kota yang terkunci di mana mereka akan diizinkan masuk tetapi tidak diizinkan keluar".

3. Pembersihan Etnis Makin Nyata

Analis Israel-Inggris, Daniel Levy, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Israel bermaksud menggunakan Rafah "sebagai pos persinggahan untuk membersihkan secara etnis dan secara fisik mengusir sebanyak mungkin warga Palestina dari wilayah tersebut".

Satu poin penting yang masih diperdebatkan adalah kendali Israel atas Koridor Morag, tepat di utara Rafah, yang akan memungkinkan Israel untuk mengendalikan dan mengisolasi Rafah, sehingga memudahkan pelaksanaan rencana pengusiran massal.

Dalam pernyataannya pada hari Senin, Katz mengatakan Israel akan menggunakan potensi gencatan senjata 60 hari untuk membangun "zona kemanusiaan" baru di selatan koridor, dan bahwa militer akan menguasai hampir 70 persen wilayah Gaza.

4. Perang Tak Akan Berakhir

Gideon Levy, kolumnis Israel untuk Haaretz, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa negosiasi tersebut kemungkinan besar tidak akan menghasilkan lebih dari gencatan senjata sementara, dengan pembebasan tawanan Israel dan Palestina, karena "Netanyahu tidak ingin perang berakhir."

Meskipun Trump dapat menekan sekutunya untuk mencapai kesepakatan permanen, presiden AS tampaknya tidak akan terlalu memaksakan diri, kata para pengamat.

"Tujuan akhirnya adalah pembersihan etnis," kata Levy. "Akankah itu dilaksanakan? Saya ragu."

"Tetapi mereka sudah mempersiapkan wilayah tersebut, dan jika dunia bersikap pasif dan AS memberikan lampu hijau, itu mungkin akan berhasil."