China Dilanda Gelombang PHK dan Gejolak Sosial, Kredibilitas Pemerintah Xi Jinping Diuji

Kebangkrutan Perusahaan Pecahkan Rekor

Gelombang kebangkrutan turut memperparah krisis. Data pemerintah terbaru menunjukkan jumlah kebangkrutan bisnis di China kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah—melampaui masa krisis keuangan global tahun 2008.

Ribuan usaha kecil dan menengah (UKM) menutup operasi karena tak mampu mendapatkan akses kredit atau menghadapi penurunan permintaan. Sektor properti tetap menjadi pusat krisis finansial ini.

Dengan kontribusi hampir 30% terhadap PDB—jika dihitung bersama sektor konstruksi dan industri terkait—sektor properti kini dililit utang, proyek mangkrak, dan penurunan harga rumah.

Dampak psikologis dari krisis ini sangat besar, terutama di negara yang selama ini menganggap kepemilikan properti sebagai simbol kekayaan dan keamanan finansial.

Bank-bank China, terutama bank lokal dan skala kecil, kini berada dalam tekanan tinggi akibat memburuknya pinjaman macet dari sektor properti dan bisnis yang ambruk. Pemerintah pusat telah menyuntikkan likuiditas dan menopang bank-bank yang rentan, namun krisis kredit yang kian dalam menimbulkan kekhawatiran akan efek domino di sektor keuangan.

Kepercayaan Konsumen Terjun Bebas

Efek PHK dan kebangkrutan merambah ke masyarakat luas, menggerus kepercayaan konsumen dan memicu kecemasan ekonomi yang meluas. Penjualan ritel yang sempat menunjukkan tanda pemulihan pasca-pandemi kembali stagnan.

Pengangguran kaum muda melonjak ke rekor tertinggi. Beberapa perkiraan menyebut satu dari empat anak muda di China kini menganggur. Generasi yang dibesarkan dengan janji kemakmuran dan mobilitas sosial kini dihadapkan pada stagnasi dan kekecewaan.

Fenomena “lying flat” dan “let it rot”—ekspresi kekecewaan anak muda terhadap tekanan sosial dan sistem ekonomi—kian populer seiring pudarnya harapan akan masa depan yang stabil.

Tanda-Tanda Gejolak Sosial Meningkat

Seiring memburuknya kondisi ekonomi, gejolak sosial pun mulai muncul. Protes sporadis terjadi di berbagai kota—dari demonstrasi pekerja konstruksi yang belum dibayar hingga para pensiunan yang memprotes pemotongan tunjangan kesehatan.

Meski bersifat lokal dan masih terkendali, ekspresi kemarahan publik ini mengindikasikan kekecewaan yang lebih dalam. Partai Komunis China selama ini memperoleh legitimasi dari kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Namun ketika kontrak sosial itu mulai rapuh, risiko gejolak sosial yang lebih luas semakin nyata.

Pemerintah menanggapi situasi ini dengan pengawasan yang diperketat, sensor, dan penguatan aparat keamanan untuk mencegah keluhan lokal berkembang menjadi gerakan nasional.

Namun bahkan media resmi yang biasa menjadi corong optimisme ekonomi, kini kesulitan menutupi skala penurunan. Narasi resmi seperti “pembangunan berkualitas tinggi” terdengar kosong di tengah gelombang PHK, upah menyusut, dan rasa tidak aman yang meluas.