PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diberhentikan karena Kasus Kebocoran Panggilan Telepon dengan Hun Sen

Ancaman Hukum

Perjuangan Paetongtarn setelah hanya 10 bulan berkuasa menggarisbawahi menurunnya kekuatan Partai Pheu Thai, raksasa populis dinasti miliarder Shinawatra, yang telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001.

Thailand telah mengalami kudeta militer dan putusan pengadilan yang telah menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.

Tony Cheng dari Al Jazeera, melaporkan dari Bangkok, mengatakan, “Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang dampak Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi."

"Sejak pemilihan terakhir, dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi partai yang memenangkan pemilihan dan pemimpinnya, dan sekarang Mahkamah Konstitusi telah menyingkirkan dua perdana menteri dari koalisi yang berkuasa yang ikut campur," papar dia.

"Thailand kehabisan pilihan... jika mereka memutuskan menangguhkan Paetongtarn secara permanen dan mencopotnya dari jabatannya, sangat tidak jelas krisis politik seperti apa yang akan dialami Thailand sekali lagi," ujar Cheng.

Ini merupakan ujian berat bagi pemula politik Paetongtarn, yang diangkat ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri termuda Thailand dan pengganti Srettha Thavisin, yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi karena melanggar etika dengan mengangkat seorang menteri yang pernah dipenjara.

Pemerintahan Paetongtarn juga tengah berjuang memulihkan ekonomi yang sedang lesu, dan popularitasnya telah menurun tajam, dengan jajak pendapat pada 19-25 Juni yang dirilis pada akhir pekan menunjukkan peringkat persetujuannya turun menjadi 9,2% dari 30,9% pada Maret.

Ayah Paetongtarn, Thaksin, kepala keluarga dan miliarder berusia 75 tahun yang dua kali terpilih sebagai pemimpin pada awal tahun 2000-an, juga menghadapi rintangan hukum.