Hakim AS Bebaskan Aktivis Pro-Palestina Mahmoud Khalil, Trump Terpukul

Khalil adalah aktivis pertama yang diketahui ditahan dan status imigrasi resminya dicabut oleh pemerintahan Presiden Donald Trump karena terlibat dalam protes mahasiswa.

Kasusnya mendapat perhatian nasional dan dunia, terutama setelah pihak berwenang menolaknya menyaksikan kelahiran putra pertamanya pada bulan April.

"Setelah lebih dari tiga bulan, kami akhirnya bisa bernapas lega dan tahu bahwa Mahmoud sedang dalam perjalanan pulang ke saya dan Deen, yang seharusnya tidak pernah dipisahkan dari ayahnya," ujar Noor Abdalla, istri Khalil.

Khalil tidak didakwa atas kejahatan apa pun. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menggunakan ketentuan yang jarang digunakan dalam undang-undang imigrasi yang memungkinkannya memerintahkan pengusiran warga negara asing jika mereka dianggap memiliki "konsekuensi kebijakan luar negeri yang berpotensi merugikan" bagi AS.

Pada hari Jumat, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menolak keputusan Farbiarz untuk membebaskan Khalil, mempertanyakan yurisdiksinya atas masalah imigrasi.

"Seorang hakim imigrasi, bukan hakim distrik, memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah Khalil harus dibebaskan atau ditahan," ujar pernyataan DHS. "Ini adalah contoh lain tentang bagaimana anggota cabang yudisial yang tidak terkendali merusak keamanan nasional."

Departemen tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mengizinkan penduduk tetap yang sah, yang tidak pernah dituduh melakukan kejahatan, untuk bersatu kembali dengan keluarganya memengaruhi keamanan nasional.

Kasus yang diawasi Farbiarz, yang dikenal sebagai petisi habeas corpus, menyatakan bahwa ia ditahan secara ilegal oleh pemerintah. Ini bukan tentang status imigrasinya.

Hakim pengadilan distrik federal sering kali memutuskan tentang legalitas penahanan migran.