Ingin Akhiri Perang, Hamas Terima Gencatan Senjata Versi AS
Minggu, 01 Juni 2025 - 20:19 WIB
loading...
A
A
A
Dalam dokumen revisi yang diajukan oleh Hamas, negosiasi untuk gencatan senjata permanen akan segera dimulai setelah gencatan senjata sementara berlaku.
Klausul utama yang diajukan oleh Hamas menyerukan "komite teknokrat independen" untuk mengelola urusan Gaza setelah gencatan senjata permanen - ketentuan yang akan membuat Hamas melepaskan otoritas pemerintahan di Jalur Gaza.
Namun, laporan menunjukkan bahwa Witkoff dan Netanyahu telah berupaya menghapus ketentuan yang akan membuat Hamas menyerahkan kendali administratif di Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang dapat berlanjut setelah periode 60 hari.
Pada hari Sabtu, Witkoff menolak amandemen Hamas sebagai "sama sekali tidak dapat diterima dan hanya membawa kita mundur." Ia bersikeras kelompok itu menerima kerangka kerja yang ada untuk perundingan jarak dekat yang dijadwalkan akan dimulai minggu depan.
Sebelumnya pada hari yang sama, Hamas mengatakan menyambut baik usulan Witkoff tetapi menekankan perlunya modifikasi utama. Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu telah menyetujui versi awal usulan itu seminggu sebelumnya, tetapi Witkoff kembali dengan versi yang diubah yang, menurut Hamas, menghilangkan elemen-elemen penting.
"Kami tidak dapat menerima usulan seperti itu sebagai dasar untuk negosiasi," kata pejabat senior Hamas Basem Naim, dengan alasan tidak adanya jaminan untuk gencatan senjata 60 hari, bantuan kemanusiaan, dan penarikan penuh Israel.
Dalam tanggapan resminya, Hamas juga menyerukan tindakan kemanusiaan dan rekonstruksi yang mendesak. Ini termasuk akses langsung ke bantuan, yang dikoordinasikan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi seperti Bulan Sabit Merah, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada 19 Januari 2025, saat kesepakatan gencatan senjata pertama dicapai.
Selama fase negosiasi, rencana akhir akan dikembangkan untuk membangun kembali rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur penting, di samping bantuan bagi mereka yang terkena dampak perang.
Kelompok tersebut menuntut pemulihan penuh "listrik, air, sanitasi, komunikasi, dan jalan," serta pembukaan kembali rumah sakit, pusat kesehatan, sekolah, dan toko roti. Hamas juga mendesak pergerakan tanpa batas melalui perlintasan Rafah dengan Mesir dan dimulainya kembali aktivitas perdagangan dan komersial.
Usulannya untuk gencatan senjata permanen mencakup "penghentian permusuhan selama lima hingga tujuh tahun", yang dijamin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.
Sementara negosiasi terus berlanjut, Washington akan tetap berkomitmen untuk menegakkan gencatan senjata dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan, dengan tujuan menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari.
Klausul utama yang diajukan oleh Hamas menyerukan "komite teknokrat independen" untuk mengelola urusan Gaza setelah gencatan senjata permanen - ketentuan yang akan membuat Hamas melepaskan otoritas pemerintahan di Jalur Gaza.
Namun, laporan menunjukkan bahwa Witkoff dan Netanyahu telah berupaya menghapus ketentuan yang akan membuat Hamas menyerahkan kendali administratif di Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang dapat berlanjut setelah periode 60 hari.
Pada hari Sabtu, Witkoff menolak amandemen Hamas sebagai "sama sekali tidak dapat diterima dan hanya membawa kita mundur." Ia bersikeras kelompok itu menerima kerangka kerja yang ada untuk perundingan jarak dekat yang dijadwalkan akan dimulai minggu depan.
Sebelumnya pada hari yang sama, Hamas mengatakan menyambut baik usulan Witkoff tetapi menekankan perlunya modifikasi utama. Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu telah menyetujui versi awal usulan itu seminggu sebelumnya, tetapi Witkoff kembali dengan versi yang diubah yang, menurut Hamas, menghilangkan elemen-elemen penting.
"Kami tidak dapat menerima usulan seperti itu sebagai dasar untuk negosiasi," kata pejabat senior Hamas Basem Naim, dengan alasan tidak adanya jaminan untuk gencatan senjata 60 hari, bantuan kemanusiaan, dan penarikan penuh Israel.
Dalam tanggapan resminya, Hamas juga menyerukan tindakan kemanusiaan dan rekonstruksi yang mendesak. Ini termasuk akses langsung ke bantuan, yang dikoordinasikan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi seperti Bulan Sabit Merah, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada 19 Januari 2025, saat kesepakatan gencatan senjata pertama dicapai.
Selama fase negosiasi, rencana akhir akan dikembangkan untuk membangun kembali rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur penting, di samping bantuan bagi mereka yang terkena dampak perang.
Kelompok tersebut menuntut pemulihan penuh "listrik, air, sanitasi, komunikasi, dan jalan," serta pembukaan kembali rumah sakit, pusat kesehatan, sekolah, dan toko roti. Hamas juga mendesak pergerakan tanpa batas melalui perlintasan Rafah dengan Mesir dan dimulainya kembali aktivitas perdagangan dan komersial.
Usulannya untuk gencatan senjata permanen mencakup "penghentian permusuhan selama lima hingga tujuh tahun", yang dijamin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.
Sementara negosiasi terus berlanjut, Washington akan tetap berkomitmen untuk menegakkan gencatan senjata dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan, dengan tujuan menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari.
(ahm)
Lihat Juga :
