Israel Setujui Metode Baru Pencurian Tanah di Tepi Barat

Upaya pendaftaran tanah di Tepi Barat dimulai selama Mandat Inggris atas Palestina dan berlanjut di bawah kekuasaan Yordania, tetapi Israel membekukan proses tersebut setelah menduduki wilayah Palestina.

Pengacara Michael Sfard, spesialis dalam hukum hak asasi manusia internasional dan hukum perang, mengatakan kepada media Israel bahwa keputusan tersebut melanggar prinsip dasar yang melarang kekuatan pendudukan membuat perubahan jangka panjang di wilayah yang diduduki.

“Tidak ada kemungkinan bahwa hak-hak warga Palestina akan diakui,” papar dia, seraya menambahkan, “Keputusan tersebut akan mengarah pada “perampasan tanah besar-besaran oleh Israel atas semua tanah di Area C.”

“Bukan suatu kebetulan penjajah dilarang melakukan pendaftaran tanah,” ujar dia. “Larangan tersebut berasal dari fakta bahwa di bawah pendudukan, tidak mungkin untuk melakukan proses tersebut secara bebas.”

“Warga Palestina tidak memiliki akses ke informasi dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan hak-hak mereka,” papar pengacara tersebut.

Sfard juga mencatat mereka yang disebut absentee, yang berarti warga Palestina yang tidak tinggal di Israel atau Tepi Barat, tidak dapat berpartisipasi dalam proses tersebut, meskipun mereka adalah pemilik tanah.

"Kekuatan pendudukan, dan bukan pihak yang netral, yang mengadili klaim tersebut. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan ketakutan yang besar, yang mendorong banyak warga Palestina untuk menghindari partisipasi dalam proses tersebut," ungkap dia.

Rancangan resolusi yang dirumuskan Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan kabinet keamanan akan menginstruksikan kepala komando pusat tentara Israel untuk memulai pendaftaran tanah di Area C.