Abbas akan Kunjungi Lebanon untuk Lucuti Senjata Faksi-faksi Perlawanan Palestina

Kehadiran Bersejarah

Kelompok perlawanan Palestina tetap aktif di kamp-kamp pengungsi Lebanon karena pemindahan bersejarah dan marginalisasi politik yang sedang berlangsung.

Setelah pembentukan Israel pada tahun 1948 dan perang Arab-Israel berikutnya, sekitar 750.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka, dengan banyak yang mencari perlindungan di Lebanon.

Seiring berjalannya waktu, kelompok-kelompok seperti Fatah, dan kemudian Hamas dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), membangun kehadiran di kamp-kamp tersebut untuk melanjutkan perlawanan mereka terhadap Israel.

Pengungsi Palestina di Lebanon masih ditolak hak-hak sipil dasar, termasuk akses ke banyak profesi dan hak untuk memiliki properti.

Dengan kesempatan yang terbatas, beberapa dari mereka bergabung dengan faksi-faksi bersenjata untuk mendapatkan perlindungan, mata pencaharian, atau perwakilan politik.

Warga Palestina di Lebanon juga membawa kenangan akan pembantaian Sabra dan Shatila tahun 1982, ketika milisi Kristen Lebanon yang didukung Israel membunuh antara 800 dan 3.500 warga sipil, sebagian besar adalah wanita, anak-anak, dan orang tua.

Langkah melucuti senjata faksi-faksi tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membentuk kembali lanskap politik Lebanon di tengah kemunduran militer Hizbullah menyusul serangan Israel yang memenggal sebagian besar kepemimpinannya pada tahun 2024.

Kunjungan Abbas dilakukan tak lama setelah badan keamanan tertinggi Lebanon mengeluarkan peringatan kepada Hamas pada tanggal 2 Mei, mengancamnya dengan "tindakan paling keras" jika melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Lebanon.

Pernyataan tersebut, yang disampaikan Dewan Pertahanan Tinggi, menyusul serangkaian penangkapan tersangka Lebanon dan Palestina yang diduga terlibat dalam serangan roket lintas batas yang menargetkan Israel utara dalam beberapa pekan terakhir.

"Hamas dan faksi-faksi lain tidak akan dibiarkan membahayakan stabilitas nasional," ujar Brigadir Jenderal Mohammed al-Mustafa, saat membacakan komunike resmi dewan.