7 Fakta Zelensky Korupsi Selama menjadi Presiden Ukraina
Jum'at, 28 Maret 2025 - 16:45 WIB
loading...
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Foto/Xinhua/Zhao Dingzhe
A
A
A
KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadapi berbagai tuduhan dan kontroversi terkait korupsi selama masa jabatannya.
Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan pribadi Zelensky dalam praktik korupsi, beberapa insiden dan skandal di bawah pemerintahannya telah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Ukraina.
Berikut adalah beberapa fakta dan insiden yang relevan:
Salah satu skandal terbesar yang mencuat adalah terkait pengadaan peralatan militer. Pada Januari 2024, Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, mengungkapkan audit internal menemukan korupsi senilai 10 miliar hryvnia (sekitar USD262 juta) dalam pengadaan militer selama empat bulan pertama masa jabatannya.
Kasus ini melibatkan pemecatan dua pejabat senior yang diduga menggelembungkan kontrak untuk makanan yang disuplai kepada pasukan, termasuk harga telur yang tidak wajar.
Pada Agustus 2023, terjadi kontroversi terkait pembelian 233.000 jaket militer senilai USD20 juta dari perusahaan Turki, Vector Avia.
Jaket-jaket tersebut dilaporkan terlalu ringan dan tidak sesuai untuk musim dingin Ukraina. Meskipun Menteri Pertahanan saat itu, Oleksii Reznikov, tidak terlibat langsung, skandal ini menyoroti masalah transparansi dalam pengadaan militer.
Pada Desember 2023, seorang pejabat Kementerian Pertahanan ditangkap atas dugaan penggelapan hampir USD40 juta dalam pembelian amunisi artileri yang sangat dibutuhkan oleh militer Ukraina.
Insiden ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan sektor pertahanan Ukraina.
Presiden Zelensky secara terbuka mengecam praktik korupsi dalam pemberian dispensasi dinas militer.
Pada Agustus 2023, dia mengungkapkan terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah dispensasi medis yang dikeluarkan, yang diduga melibatkan penyuapan dengan jumlah antara USD3.000 hingga USD15.000.
Zelensky menekankan tindakan tersebut merupakan pengkhianatan di masa perang dan berjanji menindak tegas pelakunya.
Sebagai respons terhadap skandal korupsi, pada Agustus 2023, Zelensky memecat semua kepala pusat perekrutan militer regional.
Lebih dari 100 kasus pidana telah diselidiki terkait praktik korupsi dalam proses perekrutan, dengan 33 individu didakwa.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah membersihkan institusi militer dari praktik korupsi.
Pada Februari 2025, pemerintah Ukraina memberlakukan sanksi terhadap mantan Presiden Petro Poroshenko dan empat tokoh lainnya, termasuk Viktor Medvedchuk, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sanksi ini mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan, dengan alasan bahwa individu-individu tersebut telah merugikan keamanan nasional Ukraina.
Namun, langkah ini menuai kritik dan dianggap bermotif politik menjelang pemilihan mendatang.
Sebelum invasi Rusia pada 2022, pendapatan keluarga Zelensky mencapai sekitar 10,8 juta hryvnia (sekitar Rp4,5 miliar).
Pada 2022, pendapatan tersebut menurun menjadi sekitar 3,7 juta hryvnia akibat penghentian sementara kontrak sewa properti.
Namun, pada 2023, pendapatan keluarga Zelensky meningkat menjadi sekitar 12,42 juta hryvnia seiring dimulainya kembali pembayaran sewa.
Laporan pendapatan ini mencerminkan upaya transparansi dari pihak Zelensky mengenai keuangan pribadinya.
Meskipun berbagai skandal korupsi telah terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan pribadinya dalam praktik tersebut.
Sebaliknya, Zelensky telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas korupsi, termasuk memecat pejabat yang terlibat dan mengecam praktik korupsi secara publik.
Namun, tantangan dalam memberantas korupsi di Ukraina tetap besar, terutama di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia.
Baca juga: Faksi-faksi Palestina Peringatkan Jangan Pakai Genosida Gaza untuk Melawan Perlawanan
Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan pribadi Zelensky dalam praktik korupsi, beberapa insiden dan skandal di bawah pemerintahannya telah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Ukraina.
Berikut adalah beberapa fakta dan insiden yang relevan:
1. Korupsi dalam Pengadaan Militer
Salah satu skandal terbesar yang mencuat adalah terkait pengadaan peralatan militer. Pada Januari 2024, Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, mengungkapkan audit internal menemukan korupsi senilai 10 miliar hryvnia (sekitar USD262 juta) dalam pengadaan militer selama empat bulan pertama masa jabatannya.
Kasus ini melibatkan pemecatan dua pejabat senior yang diduga menggelembungkan kontrak untuk makanan yang disuplai kepada pasukan, termasuk harga telur yang tidak wajar.
2. Skandal Jaket Militer
Pada Agustus 2023, terjadi kontroversi terkait pembelian 233.000 jaket militer senilai USD20 juta dari perusahaan Turki, Vector Avia.
Jaket-jaket tersebut dilaporkan terlalu ringan dan tidak sesuai untuk musim dingin Ukraina. Meskipun Menteri Pertahanan saat itu, Oleksii Reznikov, tidak terlibat langsung, skandal ini menyoroti masalah transparansi dalam pengadaan militer.
3. Penggelapan Dana Pembelian Amunisi
Pada Desember 2023, seorang pejabat Kementerian Pertahanan ditangkap atas dugaan penggelapan hampir USD40 juta dalam pembelian amunisi artileri yang sangat dibutuhkan oleh militer Ukraina.
Insiden ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan sektor pertahanan Ukraina.
4. Korupsi dalam Dispensasi Dinas Militer
Presiden Zelensky secara terbuka mengecam praktik korupsi dalam pemberian dispensasi dinas militer.
Pada Agustus 2023, dia mengungkapkan terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah dispensasi medis yang dikeluarkan, yang diduga melibatkan penyuapan dengan jumlah antara USD3.000 hingga USD15.000.
Zelensky menekankan tindakan tersebut merupakan pengkhianatan di masa perang dan berjanji menindak tegas pelakunya.
5. Pemecatan Pejabat Perekrutan Militer
Sebagai respons terhadap skandal korupsi, pada Agustus 2023, Zelensky memecat semua kepala pusat perekrutan militer regional.
Lebih dari 100 kasus pidana telah diselidiki terkait praktik korupsi dalam proses perekrutan, dengan 33 individu didakwa.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah membersihkan institusi militer dari praktik korupsi.
6. Sanksi terhadap Tokoh Politik dan Oligarki
Pada Februari 2025, pemerintah Ukraina memberlakukan sanksi terhadap mantan Presiden Petro Poroshenko dan empat tokoh lainnya, termasuk Viktor Medvedchuk, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.
Sanksi ini mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan, dengan alasan bahwa individu-individu tersebut telah merugikan keamanan nasional Ukraina.
Namun, langkah ini menuai kritik dan dianggap bermotif politik menjelang pemilihan mendatang.
7. Transparansi Pendapatan Zelensky
Sebelum invasi Rusia pada 2022, pendapatan keluarga Zelensky mencapai sekitar 10,8 juta hryvnia (sekitar Rp4,5 miliar).
Pada 2022, pendapatan tersebut menurun menjadi sekitar 3,7 juta hryvnia akibat penghentian sementara kontrak sewa properti.
Namun, pada 2023, pendapatan keluarga Zelensky meningkat menjadi sekitar 12,42 juta hryvnia seiring dimulainya kembali pembayaran sewa.
Laporan pendapatan ini mencerminkan upaya transparansi dari pihak Zelensky mengenai keuangan pribadinya.
Meskipun berbagai skandal korupsi telah terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan pribadinya dalam praktik tersebut.
Sebaliknya, Zelensky telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas korupsi, termasuk memecat pejabat yang terlibat dan mengecam praktik korupsi secara publik.
Namun, tantangan dalam memberantas korupsi di Ukraina tetap besar, terutama di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia.
Baca juga: Faksi-faksi Palestina Peringatkan Jangan Pakai Genosida Gaza untuk Melawan Perlawanan
(sya)
Lihat Juga :
