Faksi-faksi Palestina Peringatkan Jangan Pakai Genosida Gaza untuk Melawan Perlawanan
loading...
Para wanita Palestina berduka di samping jenazah orang-orang yang mereka cintai yang terbunuh dalam serangan Israel di kamp Jabalia, di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Kota Gaza, Gaza pada 26 Maret 2025. Foto/Dawoud Abo Alkas/Anadolu Agency
A
A
A
GAZA - Faksi-faksi Palestina memperingatkan agar tidak mengeksploitasi penderitaan warga Palestina di Gaza untuk "mendorong perlawanan".
Dalam pernyataan berjudul "Biarkan suara-suara berkumandang tinggi untuk menghentikan perang pemusnahan dan mengakhiri pengepungan," Faksi-faksi Aksi Nasional dan Islam yang mencakup semua faksi kecuali Fatah, mengatakan, "Kami mengikuti dengan saksama kemarahan publik yang meluas terhadap perang pemusnahan, rencana pemindahan, dan blokade total, termasuk penutupan penyeberangan."
Faksi-faksi tersebut menegaskan, "Dukungan mereka terhadap gerakan-gerakan rakyat ini dan solidaritas dengan tuntutan mereka untuk menghentikan perang dan membuka kembali penyeberangan."
Dengan dukungan Amerika Serikat (AS), rezim apartheid Israel telah melakukan tindakan genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan lebih dari 164.000 korban Palestina, termasuk kematian dan cedera, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, selain lebih dari 14.000 orang hilang.
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup sepenuhnya daerah kantong itu, melarang masuknya bantuan kemanusiaan, obat-obatan, dan tempat penampungan ke Gaza, yang secara efektif memberlakukan kebijakan kelaparan.
Faksi-faksi tersebut menambahkan, "Kami mengandalkan kesadaran rakyat kami dan pemahaman penuh mereka tentang niat pendudukan di balik perpanjangan perang, penolakan untuk terlibat dengan mediator, dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata."
Tahap pertama gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan dukungan AS, berakhir pada 1 Maret. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 19 Januari.
Sementara Hamas mematuhi ketentuan tahap pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang diburu Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mengingkari dimulainya tahap kedua untuk menenangkan para ekstremis dalam koalisi berkuasa dan untuk menghindari diadili dalam kasus korupsi di Israel.
Faksi-faksi tersebut menyimpulkan, “Suara rakyat kita harus sampai ke seluruh dunia: kita sudah lelah dengan taktik penipuan Israel. Semua negara, organisasi, dan badan internasional harus campur tangan untuk mengakhiri kebijakan ini, yang harus dibayar mahal oleh rakyat kita.”
Dalam pernyataan berjudul "Biarkan suara-suara berkumandang tinggi untuk menghentikan perang pemusnahan dan mengakhiri pengepungan," Faksi-faksi Aksi Nasional dan Islam yang mencakup semua faksi kecuali Fatah, mengatakan, "Kami mengikuti dengan saksama kemarahan publik yang meluas terhadap perang pemusnahan, rencana pemindahan, dan blokade total, termasuk penutupan penyeberangan."
Faksi-faksi tersebut menegaskan, "Dukungan mereka terhadap gerakan-gerakan rakyat ini dan solidaritas dengan tuntutan mereka untuk menghentikan perang dan membuka kembali penyeberangan."
Dengan dukungan Amerika Serikat (AS), rezim apartheid Israel telah melakukan tindakan genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan lebih dari 164.000 korban Palestina, termasuk kematian dan cedera, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, selain lebih dari 14.000 orang hilang.
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup sepenuhnya daerah kantong itu, melarang masuknya bantuan kemanusiaan, obat-obatan, dan tempat penampungan ke Gaza, yang secara efektif memberlakukan kebijakan kelaparan.
Faksi-faksi tersebut menambahkan, "Kami mengandalkan kesadaran rakyat kami dan pemahaman penuh mereka tentang niat pendudukan di balik perpanjangan perang, penolakan untuk terlibat dengan mediator, dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata."
Tahap pertama gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Mesir dan Qatar dengan dukungan AS, berakhir pada 1 Maret. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 19 Januari.
Sementara Hamas mematuhi ketentuan tahap pertama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang diburu Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mengingkari dimulainya tahap kedua untuk menenangkan para ekstremis dalam koalisi berkuasa dan untuk menghindari diadili dalam kasus korupsi di Israel.
Faksi-faksi tersebut menyimpulkan, “Suara rakyat kita harus sampai ke seluruh dunia: kita sudah lelah dengan taktik penipuan Israel. Semua negara, organisasi, dan badan internasional harus campur tangan untuk mengakhiri kebijakan ini, yang harus dibayar mahal oleh rakyat kita.”
(sya)
Lihat Juga :
