Polandia Akan Larang Suaka bagi Warga dari Negara Sekutu Rusia

Pada tahun 2024, UE mendukung rencana Tusk untuk menangguhkan klaim suaka, dengan Dewan Eropa menyatakan pada saat itu bahwa "Rusia dan Belarus... tidak dapat dibiarkan menyalahgunakan nilai-nilai kami, termasuk hak untuk suaka, dan merusak demokrasi kami" dan menyuarakan dukungan untuk dorongan untuk mengamankan perbatasan eksternal blok tersebut.

Namun, pada bulan Februari, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi memperingatkan bahwa undang-undang yang diusulkan akan melanggar hukum internasional dan Eropa, mengingat bahwa negara-negara tidak dapat mengembalikan pencari suaka ke tempat "di mana mereka akan berisiko mengalami penganiayaan atau bahaya serius."

Human Rights Watch juga mengkritik RUU tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan "meresmikan penolakan yang melanggar hukum dan kasar yang sedang berlangsung di perbatasan Polandia dengan Belarus."

Krisis dimulai pada tahun 2021, ketika ribuan migran - terutama dari Timur Tengah dan Afrika - mulai menyeberang ke Polandia dari Belarus di tengah ketegangan antara Minsk dan Barat. Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Belarus atas tuduhan penipuan dalam pemilihan presiden 2020, sebuah klaim yang dibantah keras oleh Minsk.

Pada bulan Januari, Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengisyaratkan bahwa ia tidak berniat melindungi Polandia dari masuknya migran. “Kami tidak melawan migrasi dan orang-orang yang ingin tinggal di sana [di Uni Eropa]… Mereka menjatuhkan sanksi kepada rakyat saya, dan saya harus melindungi mereka? Tidak mungkin,” katanya saat itu.