PM Negara NATO: Merampas Aset Rusia yang Dibekukan Adalah Tindakan Perang
loading...
PM Belgia Bart De Wever memperingatkan bahwa menyita aset Rusia yang dibekukan di Uni Eropa akan dianggap sebagai tindakan perang. Foto/Anadolu
A
A
A
BRUSSELS - Menyita aset Rusia yang dibekukan di Uni Eropa (UE) akan dianggap sebagai "tindakan perang”. Demikian peringatan dari Perdana Menteri (PM) Belgia Bart De Wever.
PM negara NATO itu juga memperingatkan bahwa langkah perampasan aset tersebut kemungkinan akan memancing respons dari Moskow.
Negara-negara Barat membekukan dana kedaulatan Rusia senilai sekitar USD300 miliar setelah eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.
Sekitar USD213 miliar dari jumlah tersebut dipegang oleh Euroclear, lembaga kliring yang berpusat di Brussels.
Dana yang dibekukan tersebut telah menghasilkan miliaran bunga, yang mana Euroclear telah mentransfer €1,55 miliar (USD1,63 miliar) ke Kyiv pada Juli lalu.
Berbicara setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels, De Wever mengatakan langkah perampasan aset itu akan membawa risiko sistemik bagi seluruh sistem keuangan dunia.
eringatan De Wever muncul saat negara-negara Eropa termasuk Prancis, Inggris, dan Spanyol mulai menyambut baik gagasan untuk menyita aset-aset Rusia yang dibekukan setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.
Gagasan mereka adalah menggunakan uang dari aset sitaan tersebut untuk memperkuat pertahanan Ukraina dan memperkuat pengaruhnya dalam pembicaraan damai dengan Rusia.
Namun, Belgia memiliki kepentingan yang cukup besar dalam permainan ini karena Euroclear, lembaga keuangan yang memegang sebagian besar aset yang dilumpuhkan di Eropa, berkantor pusat di Brussels.
Negara tersebut khawatir bahwa menyerahkan uang tersebut ke Ukraina akan membuat Euroclear menghadapi lebih banyak tuntutan hukum oleh pemegang aset tersebut.
Euroclear saat ini tengah terlibat dalam litigasi dengan banyak pihak yang menggunakan pengadilan Rusia yang sangat dipolitisasi untuk menentang penahanan aset mereka, dan mencari kompensasi.
"Kita tidak hidup di dunia fantasi. Kita hidup di dunia nyata, di mana jika Anda mengambil €200 miliar dari seseorang, akan ada konsekuensinya," kata De Wever, seperti dikutip dari Politico, Sabtu (22/3/2025).
Tahun lalu, negara-negara G7 sepakat untuk menggunakan laba yang dihasilkan oleh aset tersebut—bukan aset itu sendiri—untuk mengeluarkan pinjaman €50 miliar kepada Ukraina.
Namun, beberapa negara berusaha untuk melangkah lebih jauh. Awal bulan ini, anggota Parlemen Prancis mendukung resolusi tidak mengikat yang menyerukan UE untuk menyita aset tersebut dan menggunakannya untuk mendukung Ukraina.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mendukung opsi itu secara tertutup dalam pertemuan para pemimpin UE pada 6 Maret, menurut beberapa diplomat UE.
De Wever memperingatkan para pemimpin lainnya untuk menahan diri dari "mewakili aset yang dibekukan dan tidak dapat bergerak seperti celengan kecil Putin yang dapat Anda pecahkan begitu saja dengan palu lalu mengambil uangnya dan membelanjakannya untuk apa pun yang Anda inginkan... karena hal tersebut tidak sesederhana itu."
PM negara NATO itu juga memperingatkan bahwa langkah perampasan aset tersebut kemungkinan akan memancing respons dari Moskow.
Negara-negara Barat membekukan dana kedaulatan Rusia senilai sekitar USD300 miliar setelah eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.
Sekitar USD213 miliar dari jumlah tersebut dipegang oleh Euroclear, lembaga kliring yang berpusat di Brussels.
Dana yang dibekukan tersebut telah menghasilkan miliaran bunga, yang mana Euroclear telah mentransfer €1,55 miliar (USD1,63 miliar) ke Kyiv pada Juli lalu.
Berbicara setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels, De Wever mengatakan langkah perampasan aset itu akan membawa risiko sistemik bagi seluruh sistem keuangan dunia.
eringatan De Wever muncul saat negara-negara Eropa termasuk Prancis, Inggris, dan Spanyol mulai menyambut baik gagasan untuk menyita aset-aset Rusia yang dibekukan setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022.
Gagasan mereka adalah menggunakan uang dari aset sitaan tersebut untuk memperkuat pertahanan Ukraina dan memperkuat pengaruhnya dalam pembicaraan damai dengan Rusia.
Namun, Belgia memiliki kepentingan yang cukup besar dalam permainan ini karena Euroclear, lembaga keuangan yang memegang sebagian besar aset yang dilumpuhkan di Eropa, berkantor pusat di Brussels.
Negara tersebut khawatir bahwa menyerahkan uang tersebut ke Ukraina akan membuat Euroclear menghadapi lebih banyak tuntutan hukum oleh pemegang aset tersebut.
Euroclear saat ini tengah terlibat dalam litigasi dengan banyak pihak yang menggunakan pengadilan Rusia yang sangat dipolitisasi untuk menentang penahanan aset mereka, dan mencari kompensasi.
"Kita tidak hidup di dunia fantasi. Kita hidup di dunia nyata, di mana jika Anda mengambil €200 miliar dari seseorang, akan ada konsekuensinya," kata De Wever, seperti dikutip dari Politico, Sabtu (22/3/2025).
Tahun lalu, negara-negara G7 sepakat untuk menggunakan laba yang dihasilkan oleh aset tersebut—bukan aset itu sendiri—untuk mengeluarkan pinjaman €50 miliar kepada Ukraina.
Namun, beberapa negara berusaha untuk melangkah lebih jauh. Awal bulan ini, anggota Parlemen Prancis mendukung resolusi tidak mengikat yang menyerukan UE untuk menyita aset tersebut dan menggunakannya untuk mendukung Ukraina.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mendukung opsi itu secara tertutup dalam pertemuan para pemimpin UE pada 6 Maret, menurut beberapa diplomat UE.
De Wever memperingatkan para pemimpin lainnya untuk menahan diri dari "mewakili aset yang dibekukan dan tidak dapat bergerak seperti celengan kecil Putin yang dapat Anda pecahkan begitu saja dengan palu lalu mengambil uangnya dan membelanjakannya untuk apa pun yang Anda inginkan... karena hal tersebut tidak sesederhana itu."
(mas)
Lihat Juga :
