Trump Berlakukan Alien Enemies Act, Siapa yang Jadi Target?
Minggu, 16 Maret 2025 - 17:25 WIB
loading...
A
A
A
Perintah tersebut mengizinkan "penangkapan, penahanan, dan deportasi segera" terhadap individu yang termasuk dalam perintah tersebut dan melarang mereka tinggal di AS.
Melansir Anadolu, perintah tersebut juga memungkinkan penyitaan dan perampasan properti yang "digunakan, dimaksudkan untuk digunakan, atau umumnya digunakan untuk melakukan aktivitas permusuhan dan peperangan tidak teratur" oleh geng tersebut.
Proklamasi tersebut muncul saat seorang hakim federal pada hari Sabtu memblokir rencana pemerintahan Trump untuk menggunakan undang-undang 1798 guna mempercepat deportasi lima warga negara Venezuela. Sidang jarak jauh dijadwalkan di mana American Civil Liberties Union (ACLU) akan berupaya memperluas perintah tersebut untuk melindungi orang lain yang berpotensi terkena dampak.
Alien Enemies Act adalah undang-undang masa perang yang memungkinkan presiden untuk menahan atau mendeportasi warga negara non-AS dari negara-negara yang "bermusuhan".
Trump telah memerintahkan Jaksa Agung Pam Bondi untuk menyiapkan dan menerbitkan surat kebijakan dalam waktu 60 hari dan mendistribusikannya kepada pejabat peradilan federal dan negara bagian serta gubernur di seluruh negeri.
Melansir Anadolu, perintah tersebut juga memungkinkan penyitaan dan perampasan properti yang "digunakan, dimaksudkan untuk digunakan, atau umumnya digunakan untuk melakukan aktivitas permusuhan dan peperangan tidak teratur" oleh geng tersebut.
Proklamasi tersebut muncul saat seorang hakim federal pada hari Sabtu memblokir rencana pemerintahan Trump untuk menggunakan undang-undang 1798 guna mempercepat deportasi lima warga negara Venezuela. Sidang jarak jauh dijadwalkan di mana American Civil Liberties Union (ACLU) akan berupaya memperluas perintah tersebut untuk melindungi orang lain yang berpotensi terkena dampak.
Alien Enemies Act adalah undang-undang masa perang yang memungkinkan presiden untuk menahan atau mendeportasi warga negara non-AS dari negara-negara yang "bermusuhan".
Trump telah memerintahkan Jaksa Agung Pam Bondi untuk menyiapkan dan menerbitkan surat kebijakan dalam waktu 60 hari dan mendistribusikannya kepada pejabat peradilan federal dan negara bagian serta gubernur di seluruh negeri.
(ahm)
Lihat Juga :