Irak Gagal Bentuk Pemerintahan Baru, Krisis Kian Panjang

BAGHDAD - Para politisi Irak gagal membentuk pemerintahan baru pada Kamis (27/2) waktu setempat sehingga memperpanjang krisis politik.

Kerusuhan terus terjadi dan pemulihan dari perang pun terhenti di Irak.

Parlemen menunda sidang untuk menyetujui kabinet yang diusulkan Mohammed Allawi, Perdana Menteri (PM) yang ditunjuk di posisi itu. Sidang ditunda karena kurang memenuhi kuorum setelah beberapa anggota parlemen yang menentang penunjukan Allawi memboikot sidang tersebut.

Pertikaian politik dan tuduhan korupsi yang meluas telah merusak upaya Irak memulihkan negara itu dari invasi Amerika Serikat (AS), sanksi dan kerusakan akibat perang dalam mengalahkan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada 2017.

Negara itu juga menghadapi gelombang unjuk rasa sejak Oktober hingga memaksa PM Adel Abdul Mahdi mundur. Kabinetnya masih bertugas dengan kapasitas sementara.

Unjuk rasa yang awalnya mengkritik minimnya lapangan kerja dan buruknya layanan publik, berubah menjadi tuntutan pencopotan seluruh elit politik yang sedang berkuasa.

Pengunjuk rasa menolak Allawi karena dianggap sebagai bagian dari sistem yang ingin mereka ganti.

Pasukan keamanan dan beberapa kelompok milisi telah menembak mati ratusan demonstran yang tak bersenjata.

Sekitar 500 orang tewas dalam kerusuhan sejak Oktober, yang sebagian besar demonstran. Untuk rasa terus terjadi setiap hari di Irak.