China Tekan ASEAN Jelang Perundingan Penting Laut China Selatan

BEIJING - China telah meningkatkan tekanan pada tetangganya, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, menjelang pembicaraan penting dalam sengketa Laut China Selatan . Diplomat senior Beijing memperingatkan negara-negara Asia Tenggara tersebut agar tidak mendukung upaya Amerika Serikat di wilayah itu.

Wakil Menteri Luar Negeri China untuk Urusan Asia, Luo Zhaohui, mengatakan negosiasi dengan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) tentang kode etik di jalur perairan Laut China Selatan dilanjutkan mulai Kamis kemarin setelah ditunda karena pandemi virus corona baru (Covid-19).

Pembicaraan dimulai pada tahun 2002 tetapi terhenti karena desakan Beijing agar "negara-negara di luar kawasan" dikecualikan, sebuah sebutan yang jelas merujuk pada Amerika Serikat. Negara-negara ASEAN semakin terpecah dalam pusaran konflik antarnegara adidaya yang berseteru di tengah meningkatnya risiko konfrontasi habis-habisan di wilayah tersebut. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )

Berbicara melalui tautan video pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan sebuah lembaga pemikir yang didukung negara pada hari Rabu, Luo mengatakan AS adalah akar masalah di Laut China Selatan.

Tetapi para pengamat mengatakan pernyataan kerasnya terhadap Washington mungkin kontraproduktif karena Beijing mencoba untuk mendapatkan dukungan dari tetangganya—baik dalam pembicaraan dan persaingannya dengan AS—karena ia tidak menawarkan cara baru untuk mengatasi kekhawatiran mereka.

Luo, mantan duta besar China untuk New Delhi, juga membidik sekutu dan mitra Washington di Indo-Pasifik, terutama mereka yang telah menyuarakan dukungan untuk sikap lebih kuat Presiden AS Donald Trump terhadap Beijing atas jalur perairan yang disengketakan dan banyak masalah penting lainnya.

"Terlepas dari campur tangannya di Laut China Selatan, AS mendirikan Quad, garis depan anti-China yang juga dikenal sebagai mini NATO. Ini mencerminkan mentalitas Perang Dingin di AS," kata Luo, merujuk pada kelompok segiempat yang dipimpin AS dengan Jepang, Australia, dan India, seperti dikutip South China Morning Post, Jumat (4/9/2020). (Baca: Diseret China dalam Konflik Laut China Selatan, Indonesia Waspadalah )

"China tidak membuat masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah," katanya, menanggapi pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun pada hari Senin bahwa Washington terbuka untuk memperluas blok empat negara ke negara-negara lain yang berpikiran sama.

Biegun juga mengatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak memiliki struktur multilateral yang kuat atau apa pun yang sekuat NATO atau Uni Eropa. Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo tahun lalu mengatakan Quad ditujukan untuk mengembalikan China ke "tempat yang tepat".

Zhu Feng, yang menghadiri seminar tersebut sebagai direktur eksekutif Pusat Studi Kolaborasi China untuk Laut China Selatan di Universitas Nanjing, mengatakan pernyataan Luo datang saat Beijing berada di bawah tekanan politik, diplomatik dan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Washington.

"Dengan semakin dekatnya pemilihan (presiden) AS, pemerintahan Trump yang diperangi dengan sengaja meningkatkan ketegangan dengan China untuk menghidupkan kembali kampanye pemilihan ulangnya yang bermasalah, memperburuk risiko konflik di Laut China Selatan," katanya. (Baca juga: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya )

Ketegangan mendekati titik didih setelah Pompeo pada bulan Juli menolak klaim China atas 90 persen Laut China Selatan sebagai tindakan yang sepenuhnya melanggar hukum. Pompeo lantas memberikan dukungan kepada penggugat lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Beijing berusaha keras untuk melawan upaya Washington dan menopang hubungan dengan negara-negara utama di Asia dan Eropa di tengah kekhawatiran akan Perang Dingin baru antara dua ekonomi terbesar dunia.

Dalam seminar Rabu, Luo menuduh AS berulang kali melakukan provokasi dan berusaha memaksa negara-negara di kawasan itu untuk memihak antara Beijing dan Washington.

"Laut China Selatan yang bermasalah hanya melayani kepentingan AS dan agenda globalnya, sementara negara-negara di kawasan harus menanggung biayanya," katanya pada pertemuan pensiunan pejabat pemerintah, dan pakar hukum dan kelautan dari kawasan itu.

“AS telah menjadi ancaman terbesar bagi perdamaian di Laut China Selatan dan seluruh kawasan. Ini adalah pengacau bagi kerja sama, pembangunan, dan kemakmuran di wilayah ini."

Luo juga mengecam keputusan pengadilan PBB yang penting pada tahun 2016 yang mendukung Filipina dalam menentang klaim teritorial "nine-dash line" yang berdasarkan sejarah China ke jalur perairan tersebut. Dia menepis kekhawatiran atas manuver militer China di wilayah tersebut, termasuk menembakkan rudal balistik ke Laut China Selatan pekan lalu.

“Baik China maupun ASEAN tidak ingin mengubah laut menjadi arena kekuasaan. Kami tidak ingin itu menjadi alat untuk persaingan geopolitik," ujarnya.

Para pengamat sepakat bahwa China menghadapi perjuangan berat dalam hubungannya dengan negara-negara ASEAN.

Collin Koh, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, mengatakan negara-negara ASEAN mungkin juga ingin mempercepat pembicaraan tentang kode etik karena ketidakpastian yang dipicu pandemi yang dipicu lebih lanjut oleh apa yang dianggap negara anggota sebagai meningkatnya ketegangan China-AS.

"Ketegangan tersebut juga berarti bahwa ASEAN memiliki kepentingan baru kepada China", katanya.

Zhang Mingliang, pakar urusan Asia Tenggara di Universitas Jinan di Guangzhou, mengatakan meskipun ada kekhawatiran yang berkembang dari kawasan itu atas kebijakan luar negeri Beijing yang tegas, sikapnya terhadap sengketa maritim tetap tidak berubah.

"Pernyataan Luo mungkin menarik penonton di China, retorikanya yang keras terhadap AS tidak mungkin membantu kasus Beijing menjelang pembicaraan penting tentang kode etik maritim ini," katanya, yang menambahkan bahwa mereka tidak melakukan cukup upaya untuk mengakui kekhawatiran anggota ASEAN.