Ekonomi China Melambat, Denda Besar atas Pelanggaran Ringan Hantui Warga
Rabu, 05 Maret 2025 - 10:49 WIB
loading...
Imbas ekonomi melambat, denda besar atas pelanggaran ringan hantui warga China. Foto/Freedom House
A
A
A
JAKARTA - Seiring berlanjutnya perlambatan ekonomi China, sejumlah pemerintah daerah di negara tersebut menghadapi kesulitan keuangan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengadopsi berbagai taktik yang semakin imajinatif demi menghasilkan pendapatan, yang memberikan tekanan signifikan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dalam upaya mengisi pundi-pundi anggaran, sejumlah pemerintah daerah di China telah menggunakan berbagai sewenang-wenang, seperti mengenakan denda besar untuk pelanggaran ringan.
Dalam beberapa kasus ekstrem, pemerintah daerah melakukan penyitaan aset perusahaan swasta lintas provinsi—praktik yang secara umum disebut sebagai “long-distance fishing”.
Baca Juga: Krisis Populasi, Banyak Warga dan Ekspatriat Tinggalkan Kota Shanghai
Mengutip dari editorial The Hong Kong Post edisi Rabu (5/3/2025), praktik tersebut melibatkan pengiriman petugas penegak hukum ke wilayah lain untuk menyita aset bisnis, dengan fokus khusus pada penargetan perusahaan swasta di provinsi-provinsi yang berkembang pesat secara ekonomi.
Sebagai contoh, seorang perempuan tua di Shaanxi terkena denda mengejutkan sebesar 60.000 yuan hanya karena menjual 5 kilogram seledri.
Sementara itu, di distrik Daxing di Beijing, seorang distributor yang membeli kentang seharga 1,2 yuan per kilogram dan menjualnya seharga 2 yuan dikenai denda sebesar 300.000 yuan karena melanggar peraturan harga.
Di Guangxi, seorang petani yang memelihara dan menyembelih babi, lalu menjual dagingnya kepada kerabatnya seharga 2.000 yuan, dikenai denda sebesar 100.000 yuan.
Di provinsi Sichuan, seorang petani yang membangun jalan dengan biaya sendiri untuk membantu pertaniannya dikenai denda sebesar 40.000 yuan.
Laporan resmi dari China menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional turun sebesar 3,4 persen tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan nonpajak mengalami peningkatan substansial sebesar 25,4 persen, didorong oleh kenaikan pendapatan dari denda dan penyitaan sebesar hampir 15 persen. Denda dan penyitaan ini mencakup denda dan aset yang telah disita.
Selama lebih dari 20 tahun, pemerintah daerah di China bergantung pada pembiayaan tanah, menjual hak guna tanah kepada pengembang real estate karena semua tanah adalah milik negara. Namun, dengan pasar real estate yang mengalami kemerosotan berkepanjangan, penjualan tanah anjlok tajam, menyebabkan kekurangan keuangan yang parah bagi pemerintah daerah. Akibatnya, banyak yang beralih ke pengenaan denda dan penyitaan sebagai sumber pendapatan alternatif.
Di Fuzhou, Fujian, seorang pria tua hanya memperoleh 14 yuan dengan menjual seledri yang diberi label di bawah standar oleh pejabat.
Baca Juga: DeepSeek China Hadapi Reaksi Keras, Banyak Negara Terapkan Larangan
Departemen regulasi pasar mendendanya sebesar 50.000 yuan. Ketika dia tidak dapat membayar tepat waktu, denda tambahan sebesar 50.000 yuan dijatuhkan padanya.
Pada 5 Februari, seorang pemilik restoran di provinsi Heilongjiang membagikan video yang menceritakan kunjungan meresahkan dari tiga orang yang mengaku mewakili Departemen Perlindungan Lingkungan. Mereka bersikeras bahwa dia harus memasang pembersih asap atau menghadapi denda antara 5.000 dan 50.000 yuan. Para pejabat dilaporkan memperingatkan bahwa tanpa alat pemurni, emisi restoran akan merusak langit biru China.
Pemilik restoran, yang telah menjalankan bisnis kecilnya selama lebih dari satu dekade, menjelaskan bahwa dia biasanya hanya melayani dua hingga tiga pelanggan setiap hari, dengan masing-masing menghabiskan sekitar 8 hingga 10 yuan. Karena mengkhususkan diri dalam hidangan ala Korea yang menghasilkan sedikit asap, dia merasa permintaan akan alat pemurni tidak diperlukan.
Insiden tersebut memicu perdebatan daring yang sengit, dengan banyak warganet menceritakan kerentanan mereka terhadap manipulasi denda, mulai dari 5.000 hingga 50.000 yuan, dan menyoroti bahwa banyak restoran kecil bahkan tidak memperoleh laba bersih 50.000 yuan setiap tahun.
November lalu, selama musim panen yang sibuk, seorang petani kehabisan solar untuk traktor dan pemanennya. Dengan menggunakan truk pikapnya, dia menuju ke pom bensin terdekat dan membeli lebih dari 100 liter solar, dengan maksud mengisi ulang mesin pertaniannya.
Sayangnya, dalam perjalanan pulang, petugas penegak hukum transportasi menghentikannya dan menjatuhkan denda sebesar 30.000 yuan karena mengangkut bahan berbahaya tanpa izin.
Denda yang besar tersebut memicu kemarahan publik, yang mendorong pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamanya dan tidak ada cedera serius yang terjadi, mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan denda tersebut.
Di tengah meningkatnya tantangan keuangan, banyak pemerintah daerah di China telah menggunakan “long-distance fishing”, di mana departemen keamanan publik dan peradilan menargetkan bisnis di luar yurisdiksi mereka sendiri.
Salah satu contohnya adalah Yinjian King Group di Guangdong, yang menjadi sasaran pada tahun 2022. Perusahaan tersebut, yang telah menghasilkan pendapatan sebesar 2,423 miliar yuan dan sedang mempersiapkan IPO di Hong Kong pada pertengahan tahun 2023, menghadapi tuduhan berat.
Pada Oktober 2023, biro keamanan publik dari Provinsi Hunan menuduh Yinjian King Group melakukan penipuan dan mengirim lebih dari 1.600 petugas polisi ke Guangdong untuk menggerebek anak perusahaannya.
Meski jumlah total yang terlibat hanya lebih dari 600.000 yuan, penyidik Hunan membekukan 64 akun terkait Yinjian King Group. Akibatnya, perusahaan terpaksa menarik aplikasi IPO-nya di Hong Kong karena kendala keuangan, yang menyebabkan runtuhnya operasi bisnisnya, yang belum dilanjutkan.
Penegakan hukum lintas-regional ini tidak hanya menargetkan perusahaan swasta; tetapi juga sangat memengaruhi warga China yang terlibat dalam pembelian dan penjualan daring. Baik menjual barang bekas pribadi atau membeli barang mewah bekas seperti tas desainer atau jam tangan, warga China menghadapi risiko signifikan terhadap penipuan atau terkena denda berat.
Dalam upaya mengisi pundi-pundi anggaran, sejumlah pemerintah daerah di China telah menggunakan berbagai sewenang-wenang, seperti mengenakan denda besar untuk pelanggaran ringan.
Dalam beberapa kasus ekstrem, pemerintah daerah melakukan penyitaan aset perusahaan swasta lintas provinsi—praktik yang secara umum disebut sebagai “long-distance fishing”.
Baca Juga: Krisis Populasi, Banyak Warga dan Ekspatriat Tinggalkan Kota Shanghai
Mengutip dari editorial The Hong Kong Post edisi Rabu (5/3/2025), praktik tersebut melibatkan pengiriman petugas penegak hukum ke wilayah lain untuk menyita aset bisnis, dengan fokus khusus pada penargetan perusahaan swasta di provinsi-provinsi yang berkembang pesat secara ekonomi.
Sebagai contoh, seorang perempuan tua di Shaanxi terkena denda mengejutkan sebesar 60.000 yuan hanya karena menjual 5 kilogram seledri.
Sementara itu, di distrik Daxing di Beijing, seorang distributor yang membeli kentang seharga 1,2 yuan per kilogram dan menjualnya seharga 2 yuan dikenai denda sebesar 300.000 yuan karena melanggar peraturan harga.
Di Guangxi, seorang petani yang memelihara dan menyembelih babi, lalu menjual dagingnya kepada kerabatnya seharga 2.000 yuan, dikenai denda sebesar 100.000 yuan.
Di provinsi Sichuan, seorang petani yang membangun jalan dengan biaya sendiri untuk membantu pertaniannya dikenai denda sebesar 40.000 yuan.
Denda dan Penyitaan
Laporan resmi dari China menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional turun sebesar 3,4 persen tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan nonpajak mengalami peningkatan substansial sebesar 25,4 persen, didorong oleh kenaikan pendapatan dari denda dan penyitaan sebesar hampir 15 persen. Denda dan penyitaan ini mencakup denda dan aset yang telah disita.
Selama lebih dari 20 tahun, pemerintah daerah di China bergantung pada pembiayaan tanah, menjual hak guna tanah kepada pengembang real estate karena semua tanah adalah milik negara. Namun, dengan pasar real estate yang mengalami kemerosotan berkepanjangan, penjualan tanah anjlok tajam, menyebabkan kekurangan keuangan yang parah bagi pemerintah daerah. Akibatnya, banyak yang beralih ke pengenaan denda dan penyitaan sebagai sumber pendapatan alternatif.
Di Fuzhou, Fujian, seorang pria tua hanya memperoleh 14 yuan dengan menjual seledri yang diberi label di bawah standar oleh pejabat.
Baca Juga: DeepSeek China Hadapi Reaksi Keras, Banyak Negara Terapkan Larangan
Departemen regulasi pasar mendendanya sebesar 50.000 yuan. Ketika dia tidak dapat membayar tepat waktu, denda tambahan sebesar 50.000 yuan dijatuhkan padanya.
Pada 5 Februari, seorang pemilik restoran di provinsi Heilongjiang membagikan video yang menceritakan kunjungan meresahkan dari tiga orang yang mengaku mewakili Departemen Perlindungan Lingkungan. Mereka bersikeras bahwa dia harus memasang pembersih asap atau menghadapi denda antara 5.000 dan 50.000 yuan. Para pejabat dilaporkan memperingatkan bahwa tanpa alat pemurni, emisi restoran akan merusak langit biru China.
Pemilik restoran, yang telah menjalankan bisnis kecilnya selama lebih dari satu dekade, menjelaskan bahwa dia biasanya hanya melayani dua hingga tiga pelanggan setiap hari, dengan masing-masing menghabiskan sekitar 8 hingga 10 yuan. Karena mengkhususkan diri dalam hidangan ala Korea yang menghasilkan sedikit asap, dia merasa permintaan akan alat pemurni tidak diperlukan.
Insiden tersebut memicu perdebatan daring yang sengit, dengan banyak warganet menceritakan kerentanan mereka terhadap manipulasi denda, mulai dari 5.000 hingga 50.000 yuan, dan menyoroti bahwa banyak restoran kecil bahkan tidak memperoleh laba bersih 50.000 yuan setiap tahun.
Long-Distance Fishing
November lalu, selama musim panen yang sibuk, seorang petani kehabisan solar untuk traktor dan pemanennya. Dengan menggunakan truk pikapnya, dia menuju ke pom bensin terdekat dan membeli lebih dari 100 liter solar, dengan maksud mengisi ulang mesin pertaniannya.
Sayangnya, dalam perjalanan pulang, petugas penegak hukum transportasi menghentikannya dan menjatuhkan denda sebesar 30.000 yuan karena mengangkut bahan berbahaya tanpa izin.
Denda yang besar tersebut memicu kemarahan publik, yang mendorong pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamanya dan tidak ada cedera serius yang terjadi, mereka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan denda tersebut.
Di tengah meningkatnya tantangan keuangan, banyak pemerintah daerah di China telah menggunakan “long-distance fishing”, di mana departemen keamanan publik dan peradilan menargetkan bisnis di luar yurisdiksi mereka sendiri.
Salah satu contohnya adalah Yinjian King Group di Guangdong, yang menjadi sasaran pada tahun 2022. Perusahaan tersebut, yang telah menghasilkan pendapatan sebesar 2,423 miliar yuan dan sedang mempersiapkan IPO di Hong Kong pada pertengahan tahun 2023, menghadapi tuduhan berat.
Pada Oktober 2023, biro keamanan publik dari Provinsi Hunan menuduh Yinjian King Group melakukan penipuan dan mengirim lebih dari 1.600 petugas polisi ke Guangdong untuk menggerebek anak perusahaannya.
Meski jumlah total yang terlibat hanya lebih dari 600.000 yuan, penyidik Hunan membekukan 64 akun terkait Yinjian King Group. Akibatnya, perusahaan terpaksa menarik aplikasi IPO-nya di Hong Kong karena kendala keuangan, yang menyebabkan runtuhnya operasi bisnisnya, yang belum dilanjutkan.
Penegakan hukum lintas-regional ini tidak hanya menargetkan perusahaan swasta; tetapi juga sangat memengaruhi warga China yang terlibat dalam pembelian dan penjualan daring. Baik menjual barang bekas pribadi atau membeli barang mewah bekas seperti tas desainer atau jam tangan, warga China menghadapi risiko signifikan terhadap penipuan atau terkena denda berat.
(mas)
Lihat Juga :
