Rencana Mesir untuk Rekonstruksi Gaza Serukan Pengaturan Tata Kelola Transisi
Rabu, 05 Maret 2025 - 06:27 WIB
loading...
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Foto/tasnim
A
A
A
KAIRO - Mesir menyusun rencana untuk rekonstruksi Jalur Gaza yang akan memerlukan pengaturan tata kelola transisi.
Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rencana tersebut, mengatakan rekonstruksi Gaza juga akan memerlukan pengaturan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara.
"Ini adalah solusi optimal dari perspektif hukum internasional dan komunitas internasional," ungkap rencana itu.
Rencana Mesir menekankan, "Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina. Upaya untuk merampas harapan rakyat Palestina untuk mendapatkan negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut. Mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza adalah keharusan."
Menurut saluran tersebut, rencana Mesir akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sambil bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.
“Pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing,” papar rencana itu.
Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama periode transisi enam bulan.
Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.
Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat Arab pada hari Selasa untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk memindahkan penduduk Gaza.
Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata.
Rencananya ditolak dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Hampir 48.400 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam genosida brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.
Israel telah menghancurkan daerah kantong tersebut. Genosida dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada 19 Januari.
Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak memulai negosiasi pada tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya melawan warga Palestina di daerah kantong tersebut.
Baca juga: Tentara Israel dan Pemukim Yahudi Lakukan 1.705 Serangan di Tepi Barat Bulan Lalu
Saluran berita Al-Qahera yang berafiliasi dengan negara, mengutip rencana tersebut, mengatakan rekonstruksi Gaza juga akan memerlukan pengaturan keamanan yang menjaga prospek solusi dua negara.
"Ini adalah solusi optimal dari perspektif hukum internasional dan komunitas internasional," ungkap rencana itu.
Rencana Mesir menekankan, "Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina. Upaya untuk merampas harapan rakyat Palestina untuk mendapatkan negara atau merampas tanah mereka hanya akan menyebabkan konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut. Mempertahankan gencatan senjata di Jalur Gaza adalah keharusan."
Menurut saluran tersebut, rencana Mesir akan memakan waktu tiga tahun untuk dilaksanakan dan mencakup program pemulihan awal dan upaya rekonstruksi yang berjalan secara paralel, sambil bergerak maju menuju solusi dua negara sebagai bagian dari resolusi politik.
“Pembentukan zona penyangga setelah pembersihan puing-puing dan pembangunan 20 area perumahan sementara dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Mesir dan asing,” papar rencana itu.
Rencana tersebut mencakup pembentukan komite administrasi Gaza untuk menjalankan daerah kantong tersebut selama periode transisi enam bulan.
Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari “teknokrat” non-partisan yang beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.
Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat Arab pada hari Selasa untuk merumuskan sikap Arab yang bersatu mengenai masalah Palestina dan menyampaikan usulan balasan Arab terhadap rencana AS untuk memindahkan penduduk Gaza.
Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya untuk mengembangkannya menjadi tujuan wisata.
Rencananya ditolak dunia Arab dan banyak negara lain, yang mengatakan hal itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Hampir 48.400 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 111.000 lainnya terluka dalam genosida brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.
Israel telah menghancurkan daerah kantong tersebut. Genosida dihentikan sementara berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang mulai berlaku pada 19 Januari.
Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza pada hari Minggu karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak memulai negosiasi pada tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya melawan warga Palestina di daerah kantong tersebut.
Baca juga: Tentara Israel dan Pemukim Yahudi Lakukan 1.705 Serangan di Tepi Barat Bulan Lalu
(sya)
Lihat Juga :
