Trump: Korupsi USAID pada Tingkat yang Tak Dapat Dijelaskan, Ribuan Pegawai akan Dipecat

WASHINGTON - Presiden Donald Trump menegaskan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dipenuhi dengan tingkat korupsi yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya, dan harus ditutup.

Dalam salah satu perintah eksekutif pertama setelah pelantikannya, Trump menangguhkan semua bantuan luar negeri AS, sambil menunggu peninjauan tiga bulan, di tengah dorongan yang lebih luas untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kemudian menghentikan sejumlah proyek yang ditugaskan ke USAID.

USAID merupakan badan utama Washington untuk mengelola pendanaan bagi proyek-proyek politik di luar negeri.

Elon Musk, yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) baru yang mengevaluasi pengeluaran lembaga-lembaga federal, telah mencap USAID sebagai "organisasi kriminal."

"USAID membuat kaum kiri radikal menjadi gila, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu karena cara uang tersebut dibelanjakan, sebagian besar secara curang, sama sekali tidak dapat dijelaskan," tulis Trump di situs media sosialnya Truth Social pada hari Jumat (7/2/2025).

"Korupsi berada pada tingkat yang jarang terlihat sebelumnya. Tutup saja!" tegas Trump.

Sehari sebelumnya, presiden AS mengklaim badan tersebut menyalurkan miliaran dolar uang pembayar pajak ke perusahaan media untuk mendorong liputan media yang positif tentang Partai Demokrat.

USAID mencuri miliaran dolar, "sebagian besar masuk ke media berita palsu sebagai 'imbalan' untuk membuat cerita bagus tentang Demokrat. 'Kabar' sayap kiri, yang dikenal sebagai 'Politico,' tampaknya telah menerima USD8.000.000," tulis Trump di Truth Social pada hari Kamis.

Keputusan tersebut dilaporkan menyusul temuan tim Musk bahwa jutaan dolar uang pembayar pajak dihabiskan untuk langganan Politico Pro.

“Selanjutnya, Gedung Putih telah memerintahkan Administrasi Layanan Umum untuk mengakhiri semua kontrak media yang didanai USAID,” tulis Axios pada hari Kamis, mengutip email internal yang diperoleh outlet tersebut.

Politico telah membantah menerima dana langsung dari pemerintah, menjelaskan layanan langganan premium mereka digunakan oleh beberapa lembaga AS.

Menurut Reuters, pemerintah berencana mempertahankan kurang dari 300 dari lebih dari 10.000 karyawan USAID.

Pengurangan yang signifikan ini telah memicu gugatan hukum dari serikat pekerja pemerintah besar, yang mempertanyakan legalitas pemotongan tersebut.

Federasi Pegawai Pemerintah Amerika dan Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika menggugat Trump, Rubio, serta Departemen Keuangan dan Luar Negeri, dengan menyebut tindakan keras terhadap USAID sebagai "inkonstitusional dan ilegal."

Baca juga: Mesir Tolak Terima 20 Warga Palestina yang Dibebaskan Israel