Warga Amerika Palestina Kecam Trump Terima Kunjungan Netanyahu
Selasa, 04 Februari 2025 - 20:45 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu. Foto/anadolu
A
A
A
WASHINGTON - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjamu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih dipandang sebagai dukungan atas perang Israel yang menghancurkan di Gaza dan menggarisbawahi tingkat dehumanisasi yang dihadapi warga Palestina.
Pendapat itu diungkap pengamat dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Jonathan Kuttab.
Netanyahu, yang diburu karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengunjungi Washington DC pekan ini saat operasi militer Israel berlanjut di dan sekitar Tepi Barat yang diduduki.
Serangan Israel di Tepi Barat tersebut telah menewaskan lebih dari 50 warga Palestina dan membuat lebih dari 26.000 orang mengungsi dari kamp pengungsi Jenin dan Tulkarem sejak dimulai pada 21 Januari.
Doctors Without Borders (MSF) mengatakan pada hari Senin (3/2/2025) bahwa militer Israel telah menghancurkan 23 bangunan di Jenin pada hari Minggu saja.
Jonathan Kuttab, direktur eksekutif Friends of Sabeel North America (FOSNA), mengatakan kepada Middle East Eye bahwa mengingat kejadian selama 16 bulan terakhir di Gaza, undangan kepada Netanyahu tidak hanya tidak menghormati warga Palestina, tetapi juga merupakan bukti sekali lagi bahwa Trump tidak tertarik pada supremasi hukum.
"Pandangannya terhadap dunia adalah kekuasaan, bukan hukum; penindasan oleh negara adikuasa, bukan kerja sama untuk memecahkan masalah,” papar dia.
"Trump sama sekali mengabaikan hukum internasional, tidak menghormati nilai-nilai kesopanan, demokrasi, dan peradaban. Dia hanya seorang pengganggu kuat yang ingin menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak punya masalah dengan penjahat untuk menjalankan kepentingannya sendiri," tegas Kuttab.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 47.000 orang telah tewas dalam operasi Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dalam apa yang oleh beberapa pakar hak asasi manusia digambarkan sebagai genosida dan menyerukan embargo senjata terhadap Israel.
Kantor media pemerintah Gaza pekan ini menambahkan 14.000 orang hilang ke dalam jumlah korban tewas, sehingga jumlahnya menjadi 61.700.
Menjelang perjalanannya ke Washington, Netanyahu mengatakan dia akan berbicara dengan Trump tentang "kemenangan atas Hamas, mencapai pembebasan semua sandera kita, dan menangani poros teror Iran dalam semua komponennya."
Warga Amerika Palestina mengatakan Trump, yang menjadi perantara serangkaian perjanjian normalisasi dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertamanya, mungkin ingin memperluas Perjanjian Abraham dengan menarik Netanyahu ke dalam "kesepakatan bisnis" menuju tujuan akhir memformalkan hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Pekan lalu, Trump menggambarkan Gaza sebagai "lokasi pembongkaran" dan meminta Mesir dan Yordania menerima warga Palestina, menggemakan seruan anggota pemerintahan Netanyahu untuk "pembersihan etnis" di Gaza.
Kepemimpinan Palestina, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut sementara Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.
Namun pada hari Minggu, pengumuman Amman bahwa Raja Abdullah II akan melakukan perjalanan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump pada pekan kedua bulan Februari, hanya beberapa hari setelah kunjungan Netanyahu, telah menimbulkan kecurigaan.
"Kita perlu melihat Trump sebagai seorang pengusaha. Biasanya, miliarder bersembunyi di balik politisi. Di sini, miliarder adalah politisi," ujar Layan Fuleihan, koordinator pendidikan dari The People's Forum di New York City, kepada MEE.
"Trump memiliki rencana yang berbeda dan rencananya baru-baru ini menunjukkan dia berniat memperluas apa yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini'," ungkap Fuleihan.
Kuttab setuju sangat mungkin Netanyahu akan mencoba mengamankan lebih banyak senjata, atau persetujuan Trump untuk melakukan lebih banyak operasi di Gaza atau Tepi Barat yang diduduki, atau hingga ke tujuan akhir untuk menekan Yordania dan Mesir agar mengizinkan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.
Baca juga: AS Yakin Iran Diam-diam Cari Jalan Pintas untuk Membuat Bom Nuklir
Pendapat itu diungkap pengamat dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Jonathan Kuttab.
Netanyahu, yang diburu karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengunjungi Washington DC pekan ini saat operasi militer Israel berlanjut di dan sekitar Tepi Barat yang diduduki.
Serangan Israel di Tepi Barat tersebut telah menewaskan lebih dari 50 warga Palestina dan membuat lebih dari 26.000 orang mengungsi dari kamp pengungsi Jenin dan Tulkarem sejak dimulai pada 21 Januari.
Doctors Without Borders (MSF) mengatakan pada hari Senin (3/2/2025) bahwa militer Israel telah menghancurkan 23 bangunan di Jenin pada hari Minggu saja.
Jonathan Kuttab, direktur eksekutif Friends of Sabeel North America (FOSNA), mengatakan kepada Middle East Eye bahwa mengingat kejadian selama 16 bulan terakhir di Gaza, undangan kepada Netanyahu tidak hanya tidak menghormati warga Palestina, tetapi juga merupakan bukti sekali lagi bahwa Trump tidak tertarik pada supremasi hukum.
"Pandangannya terhadap dunia adalah kekuasaan, bukan hukum; penindasan oleh negara adikuasa, bukan kerja sama untuk memecahkan masalah,” papar dia.
"Trump sama sekali mengabaikan hukum internasional, tidak menghormati nilai-nilai kesopanan, demokrasi, dan peradaban. Dia hanya seorang pengganggu kuat yang ingin menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak punya masalah dengan penjahat untuk menjalankan kepentingannya sendiri," tegas Kuttab.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 47.000 orang telah tewas dalam operasi Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dalam apa yang oleh beberapa pakar hak asasi manusia digambarkan sebagai genosida dan menyerukan embargo senjata terhadap Israel.
Kantor media pemerintah Gaza pekan ini menambahkan 14.000 orang hilang ke dalam jumlah korban tewas, sehingga jumlahnya menjadi 61.700.
Menjelang perjalanannya ke Washington, Netanyahu mengatakan dia akan berbicara dengan Trump tentang "kemenangan atas Hamas, mencapai pembebasan semua sandera kita, dan menangani poros teror Iran dalam semua komponennya."
Warga Amerika Palestina mengatakan Trump, yang menjadi perantara serangkaian perjanjian normalisasi dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertamanya, mungkin ingin memperluas Perjanjian Abraham dengan menarik Netanyahu ke dalam "kesepakatan bisnis" menuju tujuan akhir memformalkan hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Pekan lalu, Trump menggambarkan Gaza sebagai "lokasi pembongkaran" dan meminta Mesir dan Yordania menerima warga Palestina, menggemakan seruan anggota pemerintahan Netanyahu untuk "pembersihan etnis" di Gaza.
Kepemimpinan Palestina, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut sementara Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.
Namun pada hari Minggu, pengumuman Amman bahwa Raja Abdullah II akan melakukan perjalanan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump pada pekan kedua bulan Februari, hanya beberapa hari setelah kunjungan Netanyahu, telah menimbulkan kecurigaan.
"Kita perlu melihat Trump sebagai seorang pengusaha. Biasanya, miliarder bersembunyi di balik politisi. Di sini, miliarder adalah politisi," ujar Layan Fuleihan, koordinator pendidikan dari The People's Forum di New York City, kepada MEE.
"Trump memiliki rencana yang berbeda dan rencananya baru-baru ini menunjukkan dia berniat memperluas apa yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini'," ungkap Fuleihan.
Kuttab setuju sangat mungkin Netanyahu akan mencoba mengamankan lebih banyak senjata, atau persetujuan Trump untuk melakukan lebih banyak operasi di Gaza atau Tepi Barat yang diduduki, atau hingga ke tujuan akhir untuk menekan Yordania dan Mesir agar mengizinkan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.
Baca juga: AS Yakin Iran Diam-diam Cari Jalan Pintas untuk Membuat Bom Nuklir
(sya)
Lihat Juga :
