Menhan Ukraina Diselidiki atas Penyalahgunaan Kekuasaan

KIEV - Menteri Pertahanan (Menhan) Ukraina Rustem Umerov sedang diselidiki atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Kabar itu diumumkan pengawas antikorupsi nonpemerintah.

Kepala pertahanan tersebut telah dikecam atas keputusannya memberhentikan kepala Badan Pengadaan Pertahanan (DPA) yang independen di negara tersebut.

Kontroversi tersebut muncul saat Ukraina terus bergulat dengan korupsi endemik, yang telah menjadi penyebab utama kekhawatiran bagi para pendukung Kiev dari Barat.

Dalam pernyataan pada hari Senin, Pusat Aksi Antikorupsi (AntAC) yang didanai Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) mengatakan Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) telah membuka kasus terhadap Umerov berdasarkan pengaduannya, dengan menambahkan menteri tersebut dapat terlibat dalam "penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan resmi."

Jika terbukti bersalah, Umerov dapat menghadapi hukuman tiga hingga enam tahun penjara.

NABU belum mengonfirmasi penyelidikan tersebut. Menurut AntAC, tuduhan tersebut bermula dari penolakan Umerov memperpanjang kontrak Marina Bezrukova, direktur DPA.

Didirikan pada tahun 2022 dan mengikuti standar NATO, badan tersebut independen dari militer Ukraina dan dirancang untuk menghilangkan konflik kepentingan dan memaksimalkan transparansi dalam proses pengadaan.

AntAC sebelumnya berpendapat dengan menindak DPA, Umerov berupaya merusak reformasi pengadaan pertahanan ala NATO yang dirancang untuk melindungi negara dari "neraka korupsi" tahun-tahun sebelumnya.

Umerov telah menjadi kritikus DPA yang keras, dengan mengklaim, "Alih-alih mengirimkan amunisi tepat waktu ke tentara kita, badan tersebut telah terperosok dalam permainan politik dan dengan acuh tak acuh membiarkan kebocoran informasi sensitif yang mengerikan.”

"Pengadaan senjata, yang seharusnya tetap dirahasiakan selama darurat militer dan perang skala penuh dengan Rusia, entah bagaimana telah berubah menjadi Amazon, tempat setiap pengguna internet dapat melihat secara langsung siapa yang membeli apa dan dalam jumlah berapa," ujar dia.

Media Ukraina juga mengklaim DPA menikmati dukungan politik yang cukup besar dari kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan para pembuat kebijakan Barat, khususnya Partai Demokrat AS.

Kementerian Pertahanan Ukraina telah menghadapi banyak skandal korupsi dalam beberapa tahun terakhir, dengan mantan Menteri Pertahanan Aleksey Reznikov mengundurkan diri pada tahun 2023 di tengah skandal yang melibatkan kontrak makanan yang terlalu mahal untuk militer.

Ukraina telah lama berjuang memerangi korupsi, dengan UE membuat kemajuan dalam hal ini sebagai syarat bagi Kiev untuk bergabung dengan blok tersebut.

Kantor Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan AS juga telah membunyikan peringatan atas masalah tersebut, dengan mengatakan pada Mei 2024 bahwa, “Konflik dengan Rusia menciptakan peluang baru untuk korupsi, termasuk suap, sogokan, dan biaya pengadaan yang meningkat."

Moskow telah memperingatkan pengiriman senjata ke Ukraina hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya.

Baca juga: Warga Israel Ejek Rencana Trump Bersihkan Warga Palestina dari Gaza