7 Kebijakan Joe Biden yang Dicabut Donald Trump setelah Resmi Jadi Presiden AS
Rabu, 22 Januari 2025 - 13:30 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump. Foto/tasnim
A
A
A
WASHINGTON - Terdapat sederet kebijakan Joe Biden yang dicabut Donald Trump setelah resmi kembali menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Adapun salah satunya soal penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Melansir Reuters, Rabu (22/1/2025), Donald Trump tak lama setelah pelantikan mengatakan bahwa dia akan mencabut hampir 80 kebijakan eksekutif era pemerintahan mantan Presiden Joe Biden. Trump bakal menerapkan pembekuan segera pada peraturan-peraturan yang dirasa tidak sejalan dengannya.
"Saya akan mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang merusak dan radikal dari pemerintahan sebelumnya," kata Trump kepada di Capital One Arena, Washington, setelah pelantikannya pada hari Senin.
Melihat sekian banyak kebijakan peninggalan Biden yang bakal dicabut Trump, berikut ini beberapa di antaranya yang bisa diketahui.
Kebijakan Joe Biden yang Dicabut Donald Trump setelah Resmi Jadi Presiden AS
Donald Trump pada Senin (20/1/2025) mencabut perintah eksekutif tahun 2023 yang ditandatangani oleh Joe Biden. Isinya tentang upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (AI) terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.
Menurut laporan Reuters, perintah Biden sebelumnya mengharuskan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah AS. Kebijakan itu keluar setelah anggota parlemen AS gagal meloloskan undang-undang yang menetapkan batasan bagi pengembangan AI.
Pencabutan kebijakan itu sejalan dengan janji Partai Republik untuk mendukung pengembangan AI yang berakar pada kebebasan berbicara dan kemajuan manusia. Maka dari itu, Trump mencabut perintah yang menurutnya menghambat inovasi AI.
Trump juga mencabut sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Biden terhadap kelompok pemukim Israel sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Pada situs web Gedung Putih, tertulis bahwa Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024 yang mengizinkan penerapan sanksi tertentu pada orang yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat.
Sanksi AS terhadap pemukim sebelumnya dijatuhkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas tindakan yang diyakini menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sayangnya, kebijakan itu dicabut oleh Trump.
Donald Trump yang baru dilantik ikut mencabut keputusan pemerintahan Biden untuk menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Keputusan ini secara efektif membuat Kuba tetap berada dalam daftar yang dimasukkan Trump sendiri saat masa jabatan pertamanya pada 2021.
Menanggapi kabar tersebut, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel ikut buka suara. Melalui media sosial, dia menyebut keputusan Trump untuk mencabut tindakan Biden sebagai tindakan ejekan dan pelecehan.
Kuba selalu ini memang tegas membantah mendukung terorisme. Sebagai bukti, mereka mulai membebaskan sejumlah kecil tahanan dalam bagian dari rencana lebih luas yang dinegosiasikan dengan Vatikan.
Beberapa jam setelah menjabat, Trump segera bergerak memenuhi janji kampanye untuk mencabut kebijakan yang ditetapkan pemerintahan Biden. Di antaranya selusin tindakan yang mendukung kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi terhadap kaum gay serta transgender.
Amerika Serikat hanya akan mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Trump memerintahkan pemerintahannya bergerak untuk segera mengakhiri berbagai kebijakan yang bertujuan mempromosikan kesetaraan ras dan melindungi hak-hak bagi orang-orang LGBTQ+.
"Minggu ini, saya juga akan mengakhiri kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi," kata Trump dalam pidato pelantikannya.
Perintah eksekutif Trump yang berjudul "Unleashing American Energy" mengarahkan tinjauan langsung terhadap aktivitas lembaga yang berpotensi membebani pengembangan sumber daya energi domestik. Setelah sebulan, lembaga-lembaga tersebut diharuskan memiliki rencana aksi untuk melawan peraturan sebelumnya yang menghambat pengembangan energi.
Melansir Time, perintah tersebut juga mencabut 12 tindakan regulasi era Biden terkait dengan inisiatif energi bersih. Ada juga perintah kepada lembaga federal untuk segera menghentikan pencairan dana dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang memberikan subsidi miliaran dolar kepada inisiatif energi bersih.
Trump turut mencabut beberapa kebijakan imigrasi era Biden. Di antaranya memberlakukan kembali banyak kebijakan perbatasan periode pertamanya sendiri dalam perintah eksekutif yang berjudul " Securing Our Borders”.
Hal itu termasuk membangun tembok perbatasan dan mengembalikan kebijakan di Meksiko yang mengharuskan pencari suaka di perbatasan selatan menunggu kasus mereka di luar AS.
Perintah eksekutif tersebut juga menghentikan program era Biden yang dikenal sebagai ‘pembebasan bersyarat kemanusiaan’. Aturan itu sebelumnya memungkinkan para migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela untuk mengajukan permohonan izin memasuki AS hingga dua tahun jika mereka mendapatkan sponsor yang berbasis di AS dan lulus persyaratan pemeriksaan tertentu.
Trump mengeluarkan perintah eksekutif berjudul “Withdrawing The United States From The World Health Organization,”. Hal ini dilakukan untuk memenuhi salah satu janji kampanyenya.
Trump sebenarnya telah mendorong AS untuk meninggalkan organisasi kesehatan internasional tersebut menjelang akhir masa jabatan pertamanya pada 2020. Waktu itu, alasan karena penanganan pandemi COVID-19 yang gagal.
Namun, Biden membatalkan penarikan tersebut saat ia menjabat. Menurut Devex , penarikan AS dapat merugikan WHO sekitar USD130 juta dalam dukungan finansial tahunan.
Itulah beberapa kebijakan Joe Biden yang dicabut Donald Trump setelah resmi kembali menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Trump Bisa Jadikan Arab Saudi Tujuan Lawatan Pertama, Imbalannya Kontrak Dagang Rp8.154 Triliun
Melansir Reuters, Rabu (22/1/2025), Donald Trump tak lama setelah pelantikan mengatakan bahwa dia akan mencabut hampir 80 kebijakan eksekutif era pemerintahan mantan Presiden Joe Biden. Trump bakal menerapkan pembekuan segera pada peraturan-peraturan yang dirasa tidak sejalan dengannya.
"Saya akan mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang merusak dan radikal dari pemerintahan sebelumnya," kata Trump kepada di Capital One Arena, Washington, setelah pelantikannya pada hari Senin.
Melihat sekian banyak kebijakan peninggalan Biden yang bakal dicabut Trump, berikut ini beberapa di antaranya yang bisa diketahui.
Kebijakan Joe Biden yang Dicabut Donald Trump setelah Resmi Jadi Presiden AS
1. Penanganan Risiko AI
Donald Trump pada Senin (20/1/2025) mencabut perintah eksekutif tahun 2023 yang ditandatangani oleh Joe Biden. Isinya tentang upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (AI) terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.
Menurut laporan Reuters, perintah Biden sebelumnya mengharuskan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah AS. Kebijakan itu keluar setelah anggota parlemen AS gagal meloloskan undang-undang yang menetapkan batasan bagi pengembangan AI.
Pencabutan kebijakan itu sejalan dengan janji Partai Republik untuk mendukung pengembangan AI yang berakar pada kebebasan berbicara dan kemajuan manusia. Maka dari itu, Trump mencabut perintah yang menurutnya menghambat inovasi AI.
2. Sanksi Pemukim Israel di Tepi Barat
Trump juga mencabut sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Biden terhadap kelompok pemukim Israel sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Pada situs web Gedung Putih, tertulis bahwa Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024 yang mengizinkan penerapan sanksi tertentu pada orang yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat.
Sanksi AS terhadap pemukim sebelumnya dijatuhkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas tindakan yang diyakini menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sayangnya, kebijakan itu dicabut oleh Trump.
3. Penghapusan Kuba dari Daftar Negara Sponsor Teroris
Donald Trump yang baru dilantik ikut mencabut keputusan pemerintahan Biden untuk menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Keputusan ini secara efektif membuat Kuba tetap berada dalam daftar yang dimasukkan Trump sendiri saat masa jabatan pertamanya pada 2021.
Menanggapi kabar tersebut, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel ikut buka suara. Melalui media sosial, dia menyebut keputusan Trump untuk mencabut tindakan Biden sebagai tindakan ejekan dan pelecehan.
Kuba selalu ini memang tegas membantah mendukung terorisme. Sebagai bukti, mereka mulai membebaskan sejumlah kecil tahanan dalam bagian dari rencana lebih luas yang dinegosiasikan dengan Vatikan.
4. Perlindungan Keragaman dan Hak LGBTQ
Beberapa jam setelah menjabat, Trump segera bergerak memenuhi janji kampanye untuk mencabut kebijakan yang ditetapkan pemerintahan Biden. Di antaranya selusin tindakan yang mendukung kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi terhadap kaum gay serta transgender.
Amerika Serikat hanya akan mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Trump memerintahkan pemerintahannya bergerak untuk segera mengakhiri berbagai kebijakan yang bertujuan mempromosikan kesetaraan ras dan melindungi hak-hak bagi orang-orang LGBTQ+.
"Minggu ini, saya juga akan mengakhiri kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi," kata Trump dalam pidato pelantikannya.
5. Regulasi Inisiatif Energi Bersih
Perintah eksekutif Trump yang berjudul "Unleashing American Energy" mengarahkan tinjauan langsung terhadap aktivitas lembaga yang berpotensi membebani pengembangan sumber daya energi domestik. Setelah sebulan, lembaga-lembaga tersebut diharuskan memiliki rencana aksi untuk melawan peraturan sebelumnya yang menghambat pengembangan energi.
Melansir Time, perintah tersebut juga mencabut 12 tindakan regulasi era Biden terkait dengan inisiatif energi bersih. Ada juga perintah kepada lembaga federal untuk segera menghentikan pencairan dana dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang memberikan subsidi miliaran dolar kepada inisiatif energi bersih.
6. Kebijakan Imigrasi
Trump turut mencabut beberapa kebijakan imigrasi era Biden. Di antaranya memberlakukan kembali banyak kebijakan perbatasan periode pertamanya sendiri dalam perintah eksekutif yang berjudul " Securing Our Borders”.
Hal itu termasuk membangun tembok perbatasan dan mengembalikan kebijakan di Meksiko yang mengharuskan pencari suaka di perbatasan selatan menunggu kasus mereka di luar AS.
Perintah eksekutif tersebut juga menghentikan program era Biden yang dikenal sebagai ‘pembebasan bersyarat kemanusiaan’. Aturan itu sebelumnya memungkinkan para migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela untuk mengajukan permohonan izin memasuki AS hingga dua tahun jika mereka mendapatkan sponsor yang berbasis di AS dan lulus persyaratan pemeriksaan tertentu.
7. Keterlibatan dengan WHO
Trump mengeluarkan perintah eksekutif berjudul “Withdrawing The United States From The World Health Organization,”. Hal ini dilakukan untuk memenuhi salah satu janji kampanyenya.
Trump sebenarnya telah mendorong AS untuk meninggalkan organisasi kesehatan internasional tersebut menjelang akhir masa jabatan pertamanya pada 2020. Waktu itu, alasan karena penanganan pandemi COVID-19 yang gagal.
Namun, Biden membatalkan penarikan tersebut saat ia menjabat. Menurut Devex , penarikan AS dapat merugikan WHO sekitar USD130 juta dalam dukungan finansial tahunan.
Itulah beberapa kebijakan Joe Biden yang dicabut Donald Trump setelah resmi kembali menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Trump Bisa Jadikan Arab Saudi Tujuan Lawatan Pertama, Imbalannya Kontrak Dagang Rp8.154 Triliun
(sya)
Lihat Juga :
