Hamas Siap Memulai Dialog dengan Amerika Serikat

JALUR GAZA - Seorang pejabat senior Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengumumkan kesiapan kelompoknya memulai dialog dengan Amerika Serikat (AS).

Sikap Hamas itu muncul hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas mulai berlaku.

Langkah langka yang dilakukan Hamas ini, yang telah lama mengkritik Washington atas dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap Israel, bertujuan memperluas hubungan internasional kelompok tersebut dan meningkatkan citra globalnya.

Mousa Abu Marzouk mengatakan dalam wawancara telepon pada hari Minggu (19/1/2025) dengan The New York Times, "Kami siap berdialog dengan Amerika dan mencapai kesepahaman tentang segala hal."

Pejabat tinggi Hamas tersebut menambahkan Hamas bersedia menjadi tuan rumah bagi utusan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump di Gaza dan bahkan akan memberikan perlindungan jika diperlukan.

"Dia dapat datang dan melihat orang-orang serta mencoba memahami perasaan dan keinginan mereka sehingga posisi Amerika dapat didasarkan pada kepentingan semua pihak, dan bukan hanya satu pihak," papar dia.

Abu Marzouk mencatat dialog semacam itu dapat membantu Washington memahami perasaan dan aspirasi Palestina, yang berpotensi mengarah pada posisi AS yang lebih seimbang yang mencerminkan kepentingan semua pihak daripada berpihak pada satu pihak yakni rezim apartheid Israel.

NBC News melaporkan pada hari Sabtu bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, sedang mempertimbangkan kunjungan ke Gaza untuk membantu mempertahankan gencatan senjata, menurut seorang anggota tim transisi Trump yang mengetahui proses gencatan senjata.

Masih belum jelas, menurut The New York Times, apakah pernyataan Abu Marzouk mencerminkan posisi semua pemimpin senior Hamas, termasuk Mohammed Sinwar dan Ezzedine Haddad, dua komandan militer terkemuka di Gaza.

Peran Trump

Abu Marzouk memuji presiden AS saat ini, yang perannya sangat menentukan dalam mencapai gencatan senjata.

"Jika bukan karena Presiden Trump, desakannya untuk mengakhiri perang, dan pengiriman perwakilan yang tegas, kesepakatan itu tidak akan terjadi," ungkap Abu Marzouk, mengacu pada Witkoff.

Hamas kemungkinan akan menghadapi kebutuhan untuk membuat konsesi guna mengamankan bantuan internasional yang dibutuhkan untuk rekonstruksi Gaza.

Meskipun kelompok tersebut telah menyatakan kesediaannya melepaskan pemerintahan sipilnya di Gaza, mereka menolak membubarkan sayap militernya, menurut surat kabar tersebut.

Amerika Serikat telah mengklasifikasikan Hamas sebagai "organisasi teroris" sejak 1997, sebutan yang juga digunakan negara-negara Barat lainnya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Hamas telah berupaya meningkatkan hubungannya dengan pemerintah Barat, termasuk menerbitkan dokumen politik pada tahun 2017 yang menguraikan posisi yang lebih moderat dibandingkan dengan piagam pendiriannya.

Meskipun dokumen tersebut menunjukkan kesediaan menerima negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967 sebagai "rumus konsensus nasional", mereka tetap menolak mengakui rezim apartheid Israel.

Baca juga: Baru Dilantik, Trump Langsung Hentikan Semua Bantuan Luar Negeri AS