Pejuang Kelompok-kelompok Pemberontak Digabung dalam Kementerian Pertahanan Suriah

DAMASKUS - Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi pemberontak untuk bergabung sebagai satu kekuatan di bawah Kementerian Pertahanan.

Kabar itu diungkap pemerintahan Suriah yang baru. “Pertemuan antara al-Sharaa dan para pemimpin kelompok itu berakhir dengan kesepakatan tentang pembubaran semua kelompok dan integrasi mereka di bawah pengawasan kementerian pertahanan," ungkap pernyataan pemerintahan baru pada hari Selasa (24/12/2024).

Namun, kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah timur laut tidak termasuk dalam kesepakatan yang baru saja diumumkan.

Perdana Menteri Suriah Mohammed al-Bashir telah mengatakan pekan lalu bahwa kementerian akan direstrukturisasi dengan menggunakan mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara Bashar al-Assad.

"Sejak jatuhnya rezim Assad, ini mungkin perkembangan terpenting yang terjadi di Suriah," ujar Resul Serdar dari Al Jazeera, melaporkan dari Damaskus.

Dia menjelaskan segera setelah jatuhnya rezim Assad, para pejuang oposisi dari seluruh negeri mengalir ke Damaskus, dengan beberapa dari mereka mengklaim berbagai wilayah di ibu kota.

"Ketakutan utama adalah bagaimana kelompok-kelompok yang telah berperang melawan rezim selama 13 tahun perang saudara, kelompok-kelompok yang bersenjata lengkap, bagaimana mereka akan bergabung dan bersatu," ujar Serdar.

"Setelah pembicaraan dan perundingan, beberapa sesi dan pertemuan … sekarang Ahmed al-Sharaa, pemimpin de facto Suriah yang juga merupakan pemimpin HTS, kekuatan militer dan politik paling dominan di Suriah, mengatakan semua kelompok bersenjata telah memutuskan bergabung di bawah Kementerian Pertahanan; itu adalah perkembangan yang cukup luar biasa," papar dia.

Cabut Sanksi

Setelah serangan besar-besaran lebih dari dua pekan lalu yang melambungkan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ke tampuk kekuasaan di Damaskus, penguasa baru negara itu menunjuk Murhaf Abu Qasra, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan al-Assad, sebagai menteri pertahanan dalam pemerintahan sementara.

Al-Sharaa sebelumnya telah berjanji semua senjata di negara itu, termasuk yang dimiliki pasukan pimpinan Kurdi, akan berada di bawah kendali negara.

Dia telah berusaha meyakinkan pejabat Barat yang mengunjunginya bahwa HTS, mantan afiliasi al-Qaeda, tidak akan membalas dendam terhadap rezim sebelumnya atau menindas minoritas agama mana pun.

Dia mengatakan fokus utamanya adalah pada rekonstruksi dan mencapai pembangunan ekonomi dan ia tidak tertarik terlibat dalam konflik baru apa pun.

Pejuang oposisi Suriah merebut kendali Damaskus pada 8 Desember, memaksa Assad melarikan diri setelah lebih dari 13 tahun perang, mengakhiri kekuasaan keluarganya selama puluhan tahun.

Pasukan di bawah komando al-Sharaa telah membentuk pemerintahan sementara selama tiga bulan.

Qatar pada hari Selasa menyerukan pencabutan sanksi terhadap Suriah dengan segera, sehari setelah delegasi tingkat tinggi Qatar mengunjungi Damaskus, yang menandai titik balik dalam hubungan.

Kedutaan besar Qatar di ibu kota Suriah dibuka kembali pada hari Minggu, mengakhiri keretakan diplomatik selama 13 tahun antara kedua negara.

“Posisi Qatar jelas,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari. “Penting untuk mencabut sanksi dengan cepat, mengingat penyebab sanksi tersebut sudah tidak ada lagi dan penyebab sanksi tersebut adalah kejahatan rezim sebelumnya.”