Pemimpin Oposisi Suriah Jolani Bertemu Diplomat Inggris, Desak London Cabut Sanksi

Rabu, 18 Desember 2024 - 06:15 WIB
loading...
A A A
Hal ini telah menimbulkan spekulasi di beberapa kalangan bahwa pemerintahan Partai Buruh mungkin akan menghapus HTS dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan.

HTS telah menjadi organisasi teroris terlarang di Inggris sejak 2017 dan didaftarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai "nama alternatif" untuk al-Qaeda, kelompok bersenjata yang melakukan serangan tahun 2001 di World Trade Center di New York.

Jolani mengatakan kepada The Times pada hari Senin bahwa label teroris adalah "sebutan politik" dan lebih tepat menggambarkan pemerintahan Assad.

"Kami melakukan kegiatan militer," ujar dia.

Sementara Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan pada hari Senin lalu bahwa "masih terlalu dini" untuk membuat keputusan tentang status HTS, menteri Kantor Kabinet Pat McFadden mengatakan akan ada "keputusan yang relatif cepat" dan masalah tersebut "harus dipertimbangkan dengan cukup cepat".

Berbicara kepada BBC, Lammy mengatakan, "Al-Qaeda bertanggung jawab atas hilangnya banyak nyawa di tanah Inggris.

"Kami akan menghakimi mereka (HTS) atas tindakan mereka. Saya tidak akan mengomentari pelarangan di masa mendatang, tetapi tentu saja, kami menyadari bahwa ini adalah momen penting bagi Suriah," ungkap dia.

Pemerintah Inggris tetap tidak mungkin menghapus HTS dari daftar kecuali Washington mengambil langkah serupa terlebih dahulu.

Pertemuan di Damaskus itu terjadi tepat setelah Inggris mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 50 juta poundsterling (USD63,6 juta) untuk Suriah dan pengungsi Suriah.

Kementerian Luar Negeri mengatakan sekitar 120.000 poundsterling akan diberikan kepada Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), badan antarpemerintah yang berpusat di Den Haag.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.0867 seconds (0.1#10.140)