Pemimpin Oposisi Suriah Jolani Bertemu Diplomat Inggris, Desak London Cabut Sanksi

DAMASKUS - Para diplomat Inggris mengadakan pembicaraan dengan Abu Mohammed Jolani, pemimpin kelompok oposisi Suriah yang menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) adalah organisasi teroris terlarang di Inggris dan menyatakan dukungan untuk kelompok tersebut merupakan kejahatan.

Meski demikian, diplomat Inggris difoto bersama Jolani, yang nama aslinya adalah Ahmed al-Sharaa, di Damaskus pada hari Senin (16/12/2024).

Ini terjadi setelah Downing Street bersikeras pekan lalu bahwa mereka masih dapat terlibat dengan HTS tanpa melanggar undang-undang antiteror pemerintah.

Jolani bertemu dengan Stephen Hickey, direktur departemen Timur Tengah di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO), dan Ann Snow, perwakilan khusus Inggris untuk Suriah.

HTS mengatakan diskusi difokuskan pada "perkembangan terbaru" di Suriah, sementara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan kepada Middle East Eye bahwa pembicaraan tersebut bertujuan mengeksplorasi bagaimana Inggris dapat mendukung proses transisi yang damai dan dipimpin oleh Suriah.

Dalam wawancara dengan The Times, Jolani mendesak Inggris dan negara-negara lain untuk mencabut semua sanksi yang dijatuhkan pada Suriah di era pemerintahan Bashar al-Assad.

"Mereka harus mencabut semua pembatasan yang dijatuhkan pada pelaku cambuk dan korban. Pelaku cambuk sudah tidak ada lagi sekarang. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan lagi," ujar Jolani.

Dia lebih lanjut meminta Israel untuk mengakhiri serangan udaranya dan menarik diri dari wilayah Suriah yang direbutnya setelah Assad jatuh.

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan pertemuan antara diplomat Inggris dan Jolani "mendasari komitmen kami terhadap Suriah".

Hal ini telah menimbulkan spekulasi di beberapa kalangan bahwa pemerintahan Partai Buruh mungkin akan menghapus HTS dari daftar organisasi teroris yang ditetapkan.

HTS telah menjadi organisasi teroris terlarang di Inggris sejak 2017 dan didaftarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai "nama alternatif" untuk al-Qaeda, kelompok bersenjata yang melakukan serangan tahun 2001 di World Trade Center di New York.

Jolani mengatakan kepada The Times pada hari Senin bahwa label teroris adalah "sebutan politik" dan lebih tepat menggambarkan pemerintahan Assad.

"Kami melakukan kegiatan militer," ujar dia.

Sementara Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan pada hari Senin lalu bahwa "masih terlalu dini" untuk membuat keputusan tentang status HTS, menteri Kantor Kabinet Pat McFadden mengatakan akan ada "keputusan yang relatif cepat" dan masalah tersebut "harus dipertimbangkan dengan cukup cepat".

Berbicara kepada BBC, Lammy mengatakan, "Al-Qaeda bertanggung jawab atas hilangnya banyak nyawa di tanah Inggris.

"Kami akan menghakimi mereka (HTS) atas tindakan mereka. Saya tidak akan mengomentari pelarangan di masa mendatang, tetapi tentu saja, kami menyadari bahwa ini adalah momen penting bagi Suriah," ungkap dia.

Pemerintah Inggris tetap tidak mungkin menghapus HTS dari daftar kecuali Washington mengambil langkah serupa terlebih dahulu.

Pertemuan di Damaskus itu terjadi tepat setelah Inggris mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka akan menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 50 juta poundsterling (USD63,6 juta) untuk Suriah dan pengungsi Suriah.

Kementerian Luar Negeri mengatakan sekitar 120.000 poundsterling akan diberikan kepada Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), badan antarpemerintah yang berpusat di Den Haag.

Sebanyak 30 juta poundsterling akan dialokasikan untuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan darurat di Suriah, sementara 10 juta poundsterling akan didistribusikan ke Lebanon dan Yordania melalui Program Pangan Dunia dan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) di Yordania.

Baca juga: Pemerintahan Sementara Suriah Minta PBB Bertindak Melawan Serangan Israel