Israel Caplok Wilayah Suriah saat Rezim Assad Runtuh, PBB Kirim Pasukan Tambahan

"Yang penting bagi semua pihak adalah menahan diri dari tindakan apa pun yang melanggar perjanjian tentang Pelepasan tahun 1974 dan menghormati UNDOF dan mandatnya."

PBB, yang secara konsisten mengutuk keputusan Israel tahun 1981 untuk mencaplok bagian Dataran Tinggi Golan yang direbutnya pada tahun 1967, telah meminta Israel untuk segera menghentikan operasi militer di luar garis gencatan senjata.

"Pasukan penjaga perdamaian di UNDOF memberi tahu rekan-rekan Israel bahwa tindakan ini akan menjadi pelanggaran Perjanjian Pelepasan 1974 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pasukan atau aktivitas militer di area pemisahan," kata juru bicara Kantor Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric dalam jumpa pers hari Senin lalu.

"Israel dan Suriah harus terus menegakkan ketentuan perjanjian 1974 itu dan menjaga stabilitas di Golan."

Dalam pidato yang disampaikan dari Dataran Tinggi Golan pada hari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku bertanggung jawab atas serangkaian peristiwa yang menyebabkan jatuhnya Assad melalui "tindakan keras IDF terhadap Hizbullah dan Iran", yang mendukung pemimpin Suriah tersebut selama perang saudara di negaranya yang pertama kali pecah pada tahun 2011.

Netanyahu menyebut serangan IDF ke zona penyangga Dataran Tinggi Golan sebagai "posisi pertahanan sementara" yang diambil karena perjanjian gencatan senjata tahun 1974 telah runtuh setelah pasukan Suriah meninggalkan posisi mereka.

Dia mengaku memerintahkan serangan itu. "Untuk memastikan tidak ada pasukan musuh yang menyusup tepat di sebelah perbatasan Israel," katanya.

"Dataran Tinggi Golan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Israel selamanya," imbuh dia.

Sementara pesan Netanyahu tampaknya mengisyaratkan pemutusan perjanjian gencatan senjata yang pertama kali dicapai dengan mendiang ayah Assad, yang memerintah Suriah dari tahun 1971 hingga kematiannya pada tahun 2000, Perwakilan Tetap Israel untuk PBB Danny Dannon menyatakan bahwa negaranya tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata tahun 1974 dalam sebuah surat yang dikirim ke Dewan Keamanan PBB pada hari Senin.

Pejabat PBB yang berbicara dengan Newsweek mengatakan bahwa mandat UNDOF tidak berubah dari misi yang diuraikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 350. "Tetapi kenyataannya adalah bahwa dalam konteks keamanan saat ini, mereka mengamati dan memantau dari posisi statis," ujarnya.