6 Fakta Pemberlakuan Status Darurat Militer yang Berlaku 6 Jam di Korea Selatan
Rabu, 04 Desember 2024 - 15:01 WIB
loading...
A
A
A
Partai oposisi utama mengatakan akan memulai proses pemakzulan jika Yoon tidak segera mengundurkan diri, menyebut tindakannya tidak konstitusional.
Kepala partai Yoon sendiri juga menyerukan pencopotan menteri pertahanan karena merekomendasikan darurat militer.
Serikat pekerja terbesar di Korea Selatan juga mengatakan pada hari Rabu bahwa para anggotanya akan melakukan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri.
Hingga Rabu pagi, masih ada banyak polisi di gedung parlemen. Yoon menunda pertemuan publik pertamanya yang dijadwalkan pagi itu, Yonhap melaporkan.
Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seruan untuk pemakzulan – dengan protes rutin yang menyerukan pengunduran dirinya, dan petisi yang menerima ratusan ribu tanda tangan, Reuters melaporkan.
Korea Selatan telah menjadi negara demokrasi yang dinamis sejak tahun 1980-an, dengan protes rutin, kebebasan berbicara, pemilihan umum yang adil, dan peralihan kekuasaan secara damai. Situasi politik dalam negeri telah lama terpecah-pecah, dengan presiden dari kedua kubu politik sering menghadapi tuntutan hukum saat menjabat maupun tidak.
Darurat militer tidak pernah terdengar di era demokrasi modern, yang telah membuat Korea Selatan menjadi eksportir utama dan pusat budaya, sebagian berkat popularitas global K-pop dan K-drama yang sangat besar.
Namun, Korea Selatan memiliki masa lalu politik yang kelam. Selama sebagian besar Perang Dingin, negara itu mengalami serangkaian pemimpin yang kuat dan penguasa militer, yang mengumumkan darurat militer beberapa kali – terkadang dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik.
Pada saat itu, protes dapat dengan mudah berubah menjadi mematikan, dengan militer dikerahkan untuk menindak mereka yang melawan.
Terakhir kali presiden Korea Selatan memberlakukan darurat militer adalah pada tahun 1980, selama pemberontakan nasional yang dipimpin oleh mahasiswa dan serikat buruh. Baru pada tahun 1988 Korea Selatan memilih presiden melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung.
Itulah sebabnya para pengunjuk rasa pada hari Selasa dan Rabu membawa plakat dan meneriakkan slogan-slogan yang bersumpah untuk tidak pernah kembali ke pemerintahan diktator, yang kenangannya masih segar dalam ingatan banyak orang.
Kepala partai Yoon sendiri juga menyerukan pencopotan menteri pertahanan karena merekomendasikan darurat militer.
Serikat pekerja terbesar di Korea Selatan juga mengatakan pada hari Rabu bahwa para anggotanya akan melakukan pemogokan umum tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri.
Hingga Rabu pagi, masih ada banyak polisi di gedung parlemen. Yoon menunda pertemuan publik pertamanya yang dijadwalkan pagi itu, Yonhap melaporkan.
Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seruan untuk pemakzulan – dengan protes rutin yang menyerukan pengunduran dirinya, dan petisi yang menerima ratusan ribu tanda tangan, Reuters melaporkan.
6. Mencoreng Sejarah Demokrasi di Korea Selatan
Apakah ini tidak biasa bagi Korea Selatan? Ya – terutama mengingat perjuangan panjang dan menyakitkan negara itu menuju demokrasi setelah puluhan tahun di bawah pemerintahan otoriter.Korea Selatan telah menjadi negara demokrasi yang dinamis sejak tahun 1980-an, dengan protes rutin, kebebasan berbicara, pemilihan umum yang adil, dan peralihan kekuasaan secara damai. Situasi politik dalam negeri telah lama terpecah-pecah, dengan presiden dari kedua kubu politik sering menghadapi tuntutan hukum saat menjabat maupun tidak.
Darurat militer tidak pernah terdengar di era demokrasi modern, yang telah membuat Korea Selatan menjadi eksportir utama dan pusat budaya, sebagian berkat popularitas global K-pop dan K-drama yang sangat besar.
Namun, Korea Selatan memiliki masa lalu politik yang kelam. Selama sebagian besar Perang Dingin, negara itu mengalami serangkaian pemimpin yang kuat dan penguasa militer, yang mengumumkan darurat militer beberapa kali – terkadang dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik.
Pada saat itu, protes dapat dengan mudah berubah menjadi mematikan, dengan militer dikerahkan untuk menindak mereka yang melawan.
Terakhir kali presiden Korea Selatan memberlakukan darurat militer adalah pada tahun 1980, selama pemberontakan nasional yang dipimpin oleh mahasiswa dan serikat buruh. Baru pada tahun 1988 Korea Selatan memilih presiden melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung.
Itulah sebabnya para pengunjuk rasa pada hari Selasa dan Rabu membawa plakat dan meneriakkan slogan-slogan yang bersumpah untuk tidak pernah kembali ke pemerintahan diktator, yang kenangannya masih segar dalam ingatan banyak orang.
(ahm)
Lihat Juga :
