Pemerintahan Prancis bisa Runtuh Pekan Ini
loading...
A
A
A
PARIS - Perdana Menteri (PM) Prancis Michel Barnier bisa menghadapi mosi tidak percaya pada hari Rabu (4/12/2024) dalam sengketa anggaran yang melibatkan pengeluaran sosial.
Kabar itu diungkap Politico Uni Eropa. Presiden Emmanuel Macron menunjuk Barnier pada bulan September, membuat marah Front Populer Baru (NPF) yang berhaluan kiri.
Langkah Macron itu bertujuan menyingkirkan National Rally (RN) yang berhaluan kanan dalam pemilu parlemen cepat musim panas ini.
Pemerintah minoritas yang didukung Macron telah mempertahankan kekuasaan dengan mempermainkan kedua belah pihak sejak saat itu.
Namun anggaran yang akan datang telah memaksa faksi-faksi parlemen ke dalam konflik terbuka.
Anggaran yang diusulkan Barnier adalah "hukuman" yang akan membuat Prancis semakin miskin, dan RN yang berhaluan kanan akan memberikan suara menentang pemerintah "kecuali ada keajaiban di menit-menit terakhir," menurut Pemimpin Partai Jordan Bardella kepada radio RTL pada hari Senin.
Prancis adalah ekonomi terbesar kedua di zona Euro tetapi memiliki "segunung utang," menurut Politico, saat "pemerintahnya tidak pernah serapuh ini atau parlemennya sangat tidak terpecah belah selama satu generasi."
Pemerintah membutuhkan persetujuan Majelis Nasional untuk anggaran jaminan sosial tahun depan guna menghindari krisis politik dan keuangan.
Defisit Prancis diperkirakan mencapai 6,1% dari PDB tahun depan. Usulan awal Barnier adalah memangkas pengeluaran sebesar 40 miliar euro (USD41,87 miliar) dan menaikkan pajak sebesar 20 miliar euro.
Masalahnya, menurut Politico, adalah kedua opsi untuk meloloskan anggaran tersebut memerlukan kerja sama dari RN.
Partai sayap kanan tersebut sedang melakukan tawar-menawar yang sulit. "Garis merah" mereka termasuk membatalkan kenaikan pajak listrik yang diusulkan dan penundaan yang direncanakan untuk penyesuaian inflasi tahunan terhadap pensiun.
NR juga ingin Paris "memotong secara drastis" layanan kesehatan yang didanai negara untuk imigran ilegal dan bernegosiasi dengan UE untuk mengurangi kontribusi keuangan Prancis ke blok tersebut.
Anggota parlemen terkemuka NR Marine Le Pen juga menginginkan kemenangan simbolis, menurut Politico, karena Barnier telah menyampaikan konsesinya sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan tuntutan mereka.
"Mereka menginginkan suara kami, tetapi bukan wajah kami yang dikaitkan dengan mereka," ujar dia kepada AFP selama akhir pekan.
Dia menyebut sikap Barnier dalam pembicaraan itu "sangat berpikiran sempit dan sektarian" dan mengatakan dia punya waktu hingga Senin untuk memenuhi tuntutan NR atau menghadapi mosi tidak percaya.
Menteri Anggaran Laurent Saint-Martin tampaknya menepis gagasan konsesi apa pun. "Tidak ada cara untuk menjamin pemulihan keuangan negara jika kita melangkah lebih jauh dari yang sudah kita lakukan," papar dia kepada Le Parisien dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu. "Kompromi bukanlah pemerasan, tidak boleh ada ultimatum."
Jika Barnier berhasil mendapatkan dukungan NR dan mempertahankan kekuasaan selama beberapa pekan lagi, Politico mencatat, dia akan menghadapi masalah yang sama akhir bulan ini, ketika anggaran umum untuk tahun 2025 diajukan untuk dipertimbangkan.
Kabar itu diungkap Politico Uni Eropa. Presiden Emmanuel Macron menunjuk Barnier pada bulan September, membuat marah Front Populer Baru (NPF) yang berhaluan kiri.
Langkah Macron itu bertujuan menyingkirkan National Rally (RN) yang berhaluan kanan dalam pemilu parlemen cepat musim panas ini.
Pemerintah minoritas yang didukung Macron telah mempertahankan kekuasaan dengan mempermainkan kedua belah pihak sejak saat itu.
Namun anggaran yang akan datang telah memaksa faksi-faksi parlemen ke dalam konflik terbuka.
Anggaran yang diusulkan Barnier adalah "hukuman" yang akan membuat Prancis semakin miskin, dan RN yang berhaluan kanan akan memberikan suara menentang pemerintah "kecuali ada keajaiban di menit-menit terakhir," menurut Pemimpin Partai Jordan Bardella kepada radio RTL pada hari Senin.
Prancis adalah ekonomi terbesar kedua di zona Euro tetapi memiliki "segunung utang," menurut Politico, saat "pemerintahnya tidak pernah serapuh ini atau parlemennya sangat tidak terpecah belah selama satu generasi."
Pemerintah membutuhkan persetujuan Majelis Nasional untuk anggaran jaminan sosial tahun depan guna menghindari krisis politik dan keuangan.
Defisit Prancis diperkirakan mencapai 6,1% dari PDB tahun depan. Usulan awal Barnier adalah memangkas pengeluaran sebesar 40 miliar euro (USD41,87 miliar) dan menaikkan pajak sebesar 20 miliar euro.
Masalahnya, menurut Politico, adalah kedua opsi untuk meloloskan anggaran tersebut memerlukan kerja sama dari RN.
Partai sayap kanan tersebut sedang melakukan tawar-menawar yang sulit. "Garis merah" mereka termasuk membatalkan kenaikan pajak listrik yang diusulkan dan penundaan yang direncanakan untuk penyesuaian inflasi tahunan terhadap pensiun.
NR juga ingin Paris "memotong secara drastis" layanan kesehatan yang didanai negara untuk imigran ilegal dan bernegosiasi dengan UE untuk mengurangi kontribusi keuangan Prancis ke blok tersebut.
Anggota parlemen terkemuka NR Marine Le Pen juga menginginkan kemenangan simbolis, menurut Politico, karena Barnier telah menyampaikan konsesinya sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan tuntutan mereka.
"Mereka menginginkan suara kami, tetapi bukan wajah kami yang dikaitkan dengan mereka," ujar dia kepada AFP selama akhir pekan.
Dia menyebut sikap Barnier dalam pembicaraan itu "sangat berpikiran sempit dan sektarian" dan mengatakan dia punya waktu hingga Senin untuk memenuhi tuntutan NR atau menghadapi mosi tidak percaya.
Menteri Anggaran Laurent Saint-Martin tampaknya menepis gagasan konsesi apa pun. "Tidak ada cara untuk menjamin pemulihan keuangan negara jika kita melangkah lebih jauh dari yang sudah kita lakukan," papar dia kepada Le Parisien dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu. "Kompromi bukanlah pemerasan, tidak boleh ada ultimatum."
Jika Barnier berhasil mendapatkan dukungan NR dan mempertahankan kekuasaan selama beberapa pekan lagi, Politico mencatat, dia akan menghadapi masalah yang sama akhir bulan ini, ketika anggaran umum untuk tahun 2025 diajukan untuk dipertimbangkan.
(sya)