Intelijen Rusia Bongkar Rencana Barat Menduduki Ukraina dengan 100 Ribu Pasukan

MOSKOW - Barat pada dasarnya berencana menduduki Ukraina dan membekukan konflik dengan Rusia dengan mengerahkan puluhan ribu pasukan penjaga perdamaian ke negara itu, menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR).

Dalam pernyataan pada hari Jumat (29/11/2024), badan mata-mata itu mengutip sumber intelijen yang mengatakan NATO semakin mendukung pembekuan permusuhan di sepanjang garis depan saat ini, karena blok militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) dan Ukraina telah menyadari mereka gagal menimbulkan "kekalahan strategis" pada Rusia.

“Membekukan konflik akan memungkinkan Barat membangun kembali militer Ukraina yang hancur dan mempersiapkannya untuk upaya balas dendam," tegas SVR.

Diklaim bahwa NATO telah mendirikan pusat pelatihan untuk memproses setidaknya satu juta wajib militer Ukraina.

“Kemungkinan jeda juga akan membantu Barat memulihkan industri militer Kiev, yang telah secara teratur dihantam serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia,” ungkap SVR.

"Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, Barat pada dasarnya perlu menduduki Ukraina. Tentu saja, ini akan dilakukan dengan kedok pengerahan ‘kontingen penjaga perdamaian’ di negara itu… Menurut rencana, total 100.000 pasukan penjaga perdamaian akan dikerahkan di Ukraina,” ujar pernyataan SVR.

Menurut SVR, rencana itu juga akan melibatkan pembagian Ukraina menjadi empat zona pendudukan besar.

Rumania akan mengambil alih pantai Laut Hitam, Polandia akan menguasai Ukraina Barat, dan Inggris akan menduduki wilayah utara, termasuk Kiev.

Bagian tengah dan timur negara itu akan diambil alih oleh Jerman, klaim badan Rusia tersebut.

SVR juga menuduh Jerman berencana menghidupkan kembali praktik yang diterapkan rezim Nazi selama Perang Dunia II untuk “mengawasi” Ukraina.

“Secara khusus, Berlin ingin membuat pasukan pembunuh khusus yang terdiri dari para nasionalis Ukraina untuk menjaga ketertiban di wilayah yang diduduki,” ungkap pernyataan itu.

“Apakah Rusia membutuhkan opsi penyelesaian damai seperti itu? Jawabannya jelas,” tegas SVR.

Pernyataan itu muncul setelah surat kabar Prancis Le Monde melaporkan awal pekan ini bahwa Prancis dan Inggris telah “mengaktifkan kembali” diskusi tentang kemungkinan pengerahan pasukan di Ukraina.

Awal tahun ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Barat tidak boleh mengesampingkan opsi ini untuk mengawasi Rusia, meskipun ada penolakan keras dari banyak sekutu NATO.

Moskow telah berulang kali mengisyaratkan penolakannya untuk membekukan konflik, dengan menegaskan semua tujuan operasi militernya, termasuk netralitas, demiliterisasi, dan denazifikasi Ukraina, harus dipenuhi.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov telah menekankan meskipun tidak ada konsensus di Uni Eropa tentang pengiriman pasukan ke Ukraina, "ada beberapa orang yang pemarah."