Aktivis Serukan Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Biden

Tanggapan yang Tenang dan Terukur

Meskipun para aktivis menyambut baik berita surat perintah tersebut, beberapa menyatakan tanggapan yang tenang dan terukur terhadap signifikansi perkembangan tersebut.

Abdulla Akl, organisator politik lama yang berkantor pusat di New York City, mengatakan surat perintah untuk Netanyahu, meskipun penting, sekali lagi akan membedakan mereka yang menghormati aturan hukum dan mereka yang akan menemukan cara untuk mengingkarinya.

Selama berbulan-bulan, AS telah menemukan cara untuk melindungi Israel, menolak mendukung gencatan senjata atau embargo senjata, bahkan ketika Mahkamah Internasional (ICJ) mengatakan tindakan Israel di Gaza merupakan "genosida yang masuk akal".

Akl mengatakan tidak masuk akal jika nama-nama warga Amerika dapat dikecualikan dari lembar dakwaan.

"Di mana surat perintah penangkapan lainnya untuk orang-orang yang sama terlibatnya dengan Netanyahu, orang-orang yang sama terlibatnya seperti (Presiden) Joe Biden, seperti (Wakil Presiden) Kamala Harris, dan daftarnya terus bertambah dengan (Menteri Luar Negeri) Tony Blinken dan yang lainnya?" Akl bertanya secara retoris, seraya menambahkan, "Kami menginginkan surat perintah penangkapan untuk Biden."

"Pemerintahan Biden memastikan untuk menandatangani kesepakatan senjata. Mereka memastikan untuk melakukan pembicaraan rahasia," papar dia.

Sinisme Akl terhadap ICC digaungkan organisasi dan reaksi terukur aktivis lain terhadap surat perintah tersebut.

Abed Ayoub dari Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab mengatakan, “Surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant merupakan langkah penting menuju akuntabilitas atas pelanggaran berat hukum internasional."

"Dukungan pemerintah Biden terhadap Israel telah memicu genosida ini dan melanggar norma-norma internasional, mengisolasi AS dari komunitas global dan merusak kredibilitasnya. Penolakan Amerika Serikat untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku mengirimkan pesan impunitas yang berbahaya," ujar dia.

Ayoub mengatakan keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah menegaskan kembali prinsip tidak seorang pun kebal hukum.