Untuk Ke-5 Kalinya, AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

Perang tanpa pandang bulu itu diluncurkan militer Zionis Israel sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel selatan, yang diklaim Zionis menewaskan 1.200 orang dan ratusan lainnya disandera.

Para anggota DK PBB mengecam keras AS karena memblokir resolusi yang diajukan oleh 10 anggota terpilih Dewan: Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss.

"Sangat disesalkan bahwa karena penggunaan hak veto, Dewan ini sekali lagi gagal menegakkan tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," kata Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier setelah pemungutan suara gagal, seraya menambahkan bahwa teks resolusi "sama sekali bukan resolusi maksimalis".

"Itu merupakan hal minimum yang diperlukan untuk mulai mengatasi situasi putus asa di lapangan," katanya.

Pakar keamanan pangan telah memperingatkan bahwa kelaparan akan segera terjadi di antara 2,3 juta penduduk Gaza.

Presiden AS Joe Biden, yang akan mengakhiri jabatannya pada 20 Januari, telah menawarkan dukungan diplomatik yang kuat kepada Israel dan terus menyediakan senjata untuk perang, sambil mencoba, namun tidak berhasil, untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang akan membebaskan para sandera dengan imbalan warga Palestina yang ditahan oleh Israel.

Setelah memblokir resolusi sebelumnya tentang Gaza, Washington pada bulan Maret abstain dari pemungutan suara yang memungkinkan resolusi untuk disahkan yang menuntut gencatan senjata segera.

Seorang pejabat senior AS, yang memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim menjelang pemungutan suara hari Rabu, mengatakan Inggris telah mengajukan bahasa baru yang akan didukung AS sebagai kompromi, tetapi ditolak oleh anggota terpilih.