AS Dianggap Dorong Perang Besar antara Ukraina dan Korea Utara

WASHINGTON - Pesan Amerika Serikat (AS) mengenai perang antara Ukraina dan pasukan Korea Utara semakin tidak jelas. Sebabnya, para pejabat tampaknya memahami dampak dari Washington yang secara terbuka dianggap mendorong perang nuklir melalui proksi-proksinya.

Ketika ditanya pada hari Selasa apakah dia mendukung Ukraina menyerang Korea Utara, Presiden AS Joe Biden berkata, "Jika mereka menyeberang ke Ukraina, ya."

Ketika ditanya apakah Ukraina bebas menggunakan senjata AS untuk melawan pasukan Korea Utara, Ryder menegaskan, "Kami sudah sangat jelas bahwa Ukraina mampu menggunakan kemampuan tersebut untuk mempertahankan wilayah kedaulatan mereka dari ancaman yang berasal dari seberang perbatasan atau dari dalam wilayah Ukraina."

Pada Rabu, Korea Selatan (Korsel) tampaknya menarik kembali saran sebelumnya bahwa mereka mungkin membantu Ukraina secara militer, sebagai balasan atas bantuan Korea Utara kepada Rusia.

Kantor Berita Yonhap Korea Selatan mengatakan Seoul tidak akan mengirim peluru 155mm ke Ukraina, mengutip sumber di kantor Presiden Yoon Suk-yeol.

Sepekan sebelumnya, seorang pejabat kepresidenan Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya dikutip oleh Reuters mengatakan kepada wartawan, "Kami akan mempertimbangkan untuk memasok senjata untuk tujuan pertahanan sebagai bagian dari skenario langkah demi langkah, dan jika tampaknya mereka bertindak terlalu jauh, kami mungkin juga mempertimbangkan penggunaan ofensif."

Korea Selatan akan mengirim delegasi intelijen untuk memantau efektivitas militer pasukan Korea Utara.

Ada juga kehati-hatian di antara teman-teman Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi tuan rumah pertemuan puncak BRICS di Kazan pekan lalu, dalam upaya menunjukkan Rusia memiliki dukungan di dunia.

Namun, Deklarasi Kazan, yang ditandatangani China, India, Brasil, dan negara-negara lain, menekankan, “Penyelesaian konflik secara damai, sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB."

Pasal 2 Piagam tersebut menyerukan kepada negara-negara untuk "menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai dan menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun."